“Kejahatan Atas Kehormatan Dalam Lapangan Nama Baik”.

Kejahatan atas kehormatan adalah suatu bentuk delik yang oleh hukum pidana ditetapkan sebagai suatu kejahatan dimana diatur di dalam buku ke II  KUHP tentang kejahatan. Kejahatan atas kehormatan adalah suatu kejahatan dimana kejahatan itu ditujukan kepada kehormatan  seseorang dan bentuk kejahatan atas kehormatan itu haruslah dilakukan secara sengaja,dengan kata lain setiap kejahatan atas kehormatan orang lain pastilah memiliki unsur subjektif berupa unsur kesengajaan..KUHP membagi kejahatan atas kehormatan atas 2 bagian yakni suatu kejahatan kehormatan dalam lapangan asusila dan kejahatan kehormatan dalam lapangan nama baik. Kejahatan atas kehormatan dalam lapangan asusila dilakukan oleh seorang pelaku karena di dorong hawa nafsunya secara badaniah ( birahi) berbeda dengan kehormatan dalam lapangan nama baik ,kehormatan atas nama baik dilakukan oleh seorang pelaku dengan maksud agar si korban atau orang yang menjadi objek dari tindakan pidana itu menjadi rusak nama baiknya oleh karena perbuatan yang sebagaimana dimaksudkan oleh si pelaku. Namun pada tulisan kali ini saya tidaklah membahas tentang kejahatan atas kehormatan dalam lapangan asusila/seksuil,tapi dalam tulisan kali ini saya akan membahas tentang kejahatan atas kehormatan nama baik seseorang.

Salah satu hak asasi manusia yang diberikan kepada manusia sejak manusia itu lahir adalah hak untuk mengeluarkan pendapat/hak untuk berbicara.Namun hal itu adalah suatu hal yang tidak tak terbatas dalam pelaksanaannya,terlebih lagi apabila perbuatan atas kebebasan berbicara itu bersinggungan dengan ketertiban umum.Ketertiban umum yang dimaksud disini adalah apabila kebebasan dalam berbicara itu telah menyinggung seseorang atau badan hukum tertentu di bidang nama baik (pencemaran nama baik),karena apabila kebebasan dalam berbicara ini tidak dibatasi oleh suatu hukum maka ditakutkan bahwa tiap-tiap orang akan melakukan suatu perbuatan pencemaran nama baik,yang akan menyebabkan kacaunya informasi mengenai suatu hal tertentu mengenai suatu kehormatan nama baik seseorang sehinga akan menyebabkan terganganggunya nama baik seseorang.

Namun dalam perkembangan aturan hukum yang dimuat dalam KUHP mengenai kejahatan atas nama baik dianggap akan menyebabkan tersimpannya suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang.Hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus-kasus korupsi yang sedang marak belakangan ini,karena adanya suatu sanksi terhadap suatu persangkaan tanpa bukti terhadap pelaku suatu tindak pidana khususnya dalam kasus korupsi dalam ilustrasi disini sebagaimana diatur di dalam KUHP,maka hal ini menyebabkan orang-orang enggan memunculkan suatu dugaan terdahap suatu tindakan pidana korupsi tersebut sehingga kasus-kasus korupsi tersebut akan sulit untuk dibongkar.Maka dari itu aturan tentang kejahatan atas nama baik dianggap telah bertentangan dengan semangat yang hidup di tengah-tengah masyarakat pada saat ini yakni semangat untuk memberantas korupsi.Namun pada tulisan saya ini,saya tidak membahas bagaimana seharusnya hukum yang mengatur tentang kejahatan nama baik itu diatur karena pembahasan tulisan ini dilakukan dari sudut pandang hukum bukan sudut pandang politik ,dimana sudut pandang hukum seharusnya bebicara secara “das sein”[1] bukan berbicara secara “das sollen“[2] dan harus merujuk kepada “ius constitutum”[3] bukan merujuk kepada “ius constituendum” [4]

 

 

Terminologi Kejahatan Atas Nama Baik Dalam Lapangan Nama Baik

Secara umum kejahatan atas kehormatan dalam lapangan nama baik yang selanjutnya disebut sebagai kejahatan atas nama baik/kejahatan pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan/tindak pidana (delik) dengan mana seseorang menyerang nama baik seseorang yang lain yang biasanya orang yang diserang itu merasa malu karena tindakan si pelaku tersebut.

Pembuat undang-undang, sejak semula bermaksud melindungi:

-          Kehormatan, yang dalam bahasa Belanda disebut eer

-          Nama baik, yang dalam bahas Belanda disebut goede[5]

Namun untuk lebih lanjut ada beberapa pendapat dari beberapa sarjana mengenai apa itu kejahatan atas nama baik .

R Soesilo

            Kejahatan atas nama baik atau perbuatan menghina adalah suatu perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang .yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan disini hanyalah dalam lapangan nama baik tidak dalam lapangan seksuil .Perbuatan yng menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil tidaklah termasuk dalam kategori penghinaan atau kejahatan atas nama baik.

Wirjono Prodjodikoro.

            Kejahatan atas nama baik adalah suatu kejahatan dengan mana kejahatan itu ditujukan mengenai kehormatan.

Moch Anwar

Kejahatan atas nama baik adalah suatu kejahatan dengan mana seseorang melakukan kejahatan terhadap nama baik.Moch Anwar mengartikan kehormatan sebagai suatu perasaan pribadi terhadap harga diri.Sedangkan pengertian nama baik oleh moch anwar diartikan sebagai suatu kehormatan yang diberikan oleh masyarakat (kehormatan luar) yang mana biasanye ditujukan kepada seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi.

Dari pengertian diatas dapatlah dikatakan bahwa kejahatan atas nama baik itu memiliki beberapa unsur yakni :

a)      Unsur kesengajaan

b)      Menyerang kehormatan dan nama baik.

c)      Unsur dimuka umum.

 

 

a).        Unsur kesengajaan

             Dengan dicantumkannya suatu unsur berupa unsur subjektif dengan mana dikatakan bahwa suatu perbuatan kejahatan atas nama baik haruslah dilakukan dengan sengaja.Itu berarti perbuatan kejahatan atas nama baik tidaklah bisa terwujud dengan suatu perbuatan dengan suatu kelalaian (culpa).Untuk menunjukkan bahwa suatu kejahatan itu harus dilakukan dengan sengaja, oleh pembentuk undang-undang hal tersebut biasanya ditunjukkan dengan dicantumkannya perkataan “opzettelijk” yang berarti “dengan sengaja”[6].selain daripada adanya unsur tertulis suatu perkataan opzettelik itu tidak dinyatakan secara tegas ,unsur kesengajaan dapat diketahui dengan disebutkannya suatu bijkomend oogmerk [7],dengan disebutnya bijkomend oogmerk maka mau tidak mau suatu delik pidana tersebut haruslah diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan secara sengaja,sebagai contoh dapat dilihat pada pasal 362 yakni tentang pencurian .yang tertulis sebagai berikut “barangsiapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk punya orang lain ,dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ,dihukum karena pencurian…..”,Dapat dilihat dalam pasal itu bahwa tidak satupun di dalam unsur tersebut ada perkataan “opzettelijk” (“dengan sengaja” ) sebagai suatu penunjuk bahwa perbuatan mengambil itu haruslah dilakukan dengan sengaja,tapi sebagai ganti dari perkataan “opzettelijk”  sebagai  penunjuk bahwa perbuatan pencurian itu haruslah dilakukan dengan sengaja  adalah perkataaan “dengan maksud” (bijkomend oogmerk) maka mau tidak mau pasal 362 haruslah diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Hal ini berbeda apabila ditemui dalam suatu kejahatan atas nama baik dimana dalam pasal 310 (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang …” ,dalam pasal tersebut jelas terdapat perkataan “opzettelijk” (“dengan sengaja”) yang menunjukkan syarat bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan kejahatan atas nama baik maka perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja.Perlu diingat bahwa yang dimaksud sengaja  disini adalah suatu perbuatan sengaja dimana adalah perbuatannya yang dilakukan dengan sengaja bukan tujuan menghinanya yang dilakukan dengan sengaja ,hal tersebut ada sebagai suatu hal yang “legal binding”[8] sesuai dengan putusan Mahkamah Agung no 37 k/kr/1957 tertanggal 21 desember 1957 dimana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dinyatakan bahwa “tidak diperlukannya animus inujuriandi (niat kesengajaan untuk menghina)[9]. Untuk pengertian lebih lanjut maka dapat dibuat suatu ilustrasi sebagai berikut :

misalkan si A menceritakan kepada si B dan si D bahwa si C adalah seorang pencuri,dalam hal ini si A dengan sengaja menceritakan hal tersebut kepada si B dan si D ,namun tidak memiliki niat untuk menghina si C.

Menurut ketentuan UU dan kemudian lebih lanjut di perkuat oleh pernyataan dalam putusan Mahkamah Agung no 37 k/kr/1957 tertanggal 21 desember 1957 si A sudahlah memenuhi unsur tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 310 KUHP. Sebenarnya ketentuan sebagai mana dimaksud pada putusan Mahkamah Agung no 37 k/kr/1957 tertanggal 21 desember 1957 yang membuat syarat dalam suatu perbuatan kejahatan atas nama baik  tidak diperlukannya animus inujuriandi  menjadi janggal.Ada beberapa factor yang menyebabkan syarat itu menjadi janggal,antara lain sebagai berikut.

Menurut saya apabila suatu perbuatan kejahatan atas nama baik tidak disyaratkan bahwa perbuatan itu harus dengan maksud menghina,maka akan membuat syarat dicantumkannya “Opzettelijk” (“dengan sengaja”) menjadi tidak terlalu penting karena seperti yang kita tahu bahwa perbuatan penghinaan atau perbuatan menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu baik dengan ucapan ataupun dengan tulisan pastilah dilakukan dengan sengaja tidak mungkin dilakukan dengan kelalaian atau tidak sengaja,kalaupun perbuatan itu dapat dilakukan dengan tidak sengaja pastilah terjadi karena suatu paksaan atau dalam penguaasan orang lain (misalnya hipnotis) tapi hal itu malah akan membuat tindak pidana itu dihapuskan karena adanya alasan pembenar karena adanya pembelaan secara terpaksa sesuai dengan pasal 49 KUHP dan alasan pemaaf yakni adanya suatu keadaan daya paksa mutlak sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 KUHP.

Selain itu menurut saya apabila suatu perbuatan kejahatan atas nama baik tidak disyaratkan bahwa perbuatan itu harus dengan maksud menghina,lantas bagaimana bila perbuatan kejahatan atas nama baik  itu dilakukan oleh seorang anak  dibawah perintah orang lain dan kemudian orang yang menyuruh itu lari ?. Dalam hal ini si anak tersebut sengaja mengatakan suatu hal yang menuduh orang lain melakukan sesuatu ,namun tidak memiliki maksud untuk menghina,apakah dalam kasus ini si anak kecil tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban,jika menurut putusan Mahkamah Agung no 37 k/kr/1957 tertanggal 21 desember 1957 maka anak tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.Terkesan tidak adil bukan ?.

Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan Mahkamah Agung yang dituangkan kedalam putusan Mahkamah Agung no 37 k/kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957,Mahkamah Agung seolah-olah memisahkan antara elemen “sengaja” dengan elemen “niat” itu sendiri. Menurut R.Soesilo dalam penjelasannya tentang pasal 55 KUHP tentang penyertaan pada kategori “orang yang menyuruh melakukan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 KUHP tersebut ,beliau mengatakan bahwa seseorang yang disuruh itu (pleger) tidak dapat dihukum apabila ia telah melakukan suatu perbuatan pidana dalam hal dia disuruh oleh seseorang dengan tidak ada kesalahan sama sekali[10],tidak ada kesalahan sama sekali diartikan olehnya sebagai suatu niat untuk melakukan suatu tindak pidana.Dalam hal kasus diatas dapat dilihat bahwa anak kecil tersebut melakukan suatu perbuatan penghinaan dengan sengaja dalam artian dia sengaja mengucapkan hal tersebut ,namun tidak memiliki niat untuk menghina siapapun,oleh karena itu seharusnya elemen kesengajaan seharusnya disepadankan dengan elemen kesalahan,karena suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban salah satu unsurnya adalah adanya unsur kesalahan dalam perbuatan itu. Dalam hal perbuatan penghinaan unsur kesalahan seharusnya diartikan sebagai suatu niat dalam dirinya untuk menghina. Namun lebih lanjut menurut Leden Marpaung “niat” sebagaimana dimaksud diatas belum termasuk dalam lingkungan hukum pidana[11].Namun pernyataan Leden Marpaung tersebut pun menurut saya menjadi janggal karena menurut beberapa pertimbangan  sebagai berikut .

Pada tindak pidana percobaan misalnya bukankah suatu tindak pidana perocabaan yang dimaksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 KUHP disyaratkan bahwa adanya niat dari si pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana pokok dalam hal percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 KUHP tersebut,jadi karena pertimbangan tersebut menurut saya doktrin sebagaimana dimaksud oleh Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya” yang mengatakan bahwa “niat” sebagaimana dimaksud diatas belum termasuk dalam lingkungan hukum pidana tidaklah sepenuhnya benar  karena hal ini akan bertentangan dengan doktrin mengenai percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 KUHP.R.Soesilo misalnya dalam penjelasan beliau mengenai pasal 53 tersebut dikatakan bahwa suatu perbuatan percobaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

  1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu
  2. Orang itu sudah memulai kejahatan itu dan
  3. Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai ,oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian ,tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri. [12]

Dari pernyataan yang dikeluarkan oleh R.Soesilo tersebut dapatlah kita lihat bahwa memang “niat” sebagaimana dimaksud diatas sudah berada dalam lapangan hukum pidana.

b).        Menyerang Kehormatan dan Nama Baik

            Tindak pidana atas nama baik pada dasarnya merupakan suatu tindakan,pernyataan, atau sikap yang secara sengaja dilakukan untuk menyerang reputasi atau kehormatan orang lain .Kehormatan tersendiri terdapat beberapa tafsir tersendiri,apabila kehormatan ditafsirkan sebagai harga atau martabat manusia yang disandarkan kepada tata susila, maka dapat dikatakan kehormatan seseorang itu tidak dapat dilanggar oleh orang lain ,karena dalam hal ini orang itu sendirilah yang dapat merendahkan kehormatan dirinya sendiri dengan cara melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tata susila. Kehormatan sebenarnya tidaklah diberikan pengertiannya oleh undang-undang ,namun oleh Moch Anwar diartikan sebagai suatu perasaan pribadi terhadap harga diri.Sedangkan pengertian nama baik oleh moch anwar diartikan sebagai suatu kehormatan yang diberikan oleh masyarakat (kehormatan luar) yang mana biasanya ditujukan kepada seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi.

 

c).        Unsur di Muka Umum

            Menyerang kerhormatan dan nama baik dalam konstruksi KUHP hanya bisa dilakukan apabila kejahatan atas nama baik itu dilakukan setidaknya dihadapan pihak ketiga.Oleh karena dengan adanya 1 orang saja selain dari pada 2 orang lain yang bersangkutan maka unsur dimuka umum sebagaimana dimaksud oleh KUHP sudahlah terpenuhi.Namun menurut R.Soesilo bahwa perbuatan kejahatan atas nama baik tidaklah harus dilakukan di depan umum ,sudah cukup bila dapat dibuktikan,bahwa terdakwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan itu. Jika penghinaan itu berupa suatu pengaduan yang bersifat penghinaan itu berupa suatu pengaduan yang berisi fitnahan yang ditujukan kepada pembesar yang berwajib[13].

 

 

2. Jenis-Jenis Kejahatan Atas Kehormatan Dalam Lapangan Nama Baik.

          Kejahatan atas nama baik atau penghinaan  sebenarnya adalah suatu kejahatan dengan banyak bentuknnya atau jenisnya secara umum dilihat dari cakupannya kejahatan atas nama baik itu terbagi atas 2 yakni :

a)      Penghinaan Umum

b)      Penghinaan Khusus

a).  Penghinaan Umum

            Penghinaan umum adalah suatu bentuk kejahatan atas penghinaan terhadap seseorang atau masyarakat secara umum yang dalam KUHP diatur di dalam Buku II bab XVI KUHP yang berjudul Penghinaan. Penghinaan Umum oleh KUHP dibagi lagi menjadi 6 macam bentuk[14]  yang diatur dalam KUHP yakni :

1)      Menista (Smaad) à pasal 310 ayat 1  KUHP

2)      Menista dengan tulisan (Smaadschrift) à pasal 310 ayat 2 KUHP

3)      Memfitnah (laster)à pasal 311 KUHP

4)      Penghinaan ringan (Eenvoudige Belediging)  à pasal 315 KUHP

5)      Mengadu dengan cara memfitnah (Lasterlijke Aanklacht) à pasal 317 KUHP

6)      Tuduhan secara memfitnah  (Lasterlijke Verdachtmaking) à pasal 318 KUHP

1)    Menista (Smaad)

            Menista sebagaimana yang diatur di dalam pasal 310 KUHP ayat 1  adalah suatu perbuatan kejahatan atas nama baik yang dilakukan dengan cara menuduh orang lain melakukan suatu hal tertentu. Rumusan dari pasal 310 ayat 1 adalah sebagai berikut.

barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia telah melakukan sesuatu perbutan tertentu, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu, dihukum karna menista,…”.

Unsur-unsur dari pasal 310 KUHp itu adalah:

1)      Unsure subjektif nya adalah “dengan sengaja”

2)      Unsur objektifnya adalah:

  • menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
  • menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu.
  • dengan maksud yang nyata agar diketahui oleh umum.

 

Dalam hal menista hal yang dituduhkan tidaklah harus merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum pidana dan perbuatan yang dituduhkan tersebut tidaklah harus dibuktikan kebenarannya,pembuktian kebenarannya tersebut hanya dapat diizinkan dalam hal berikut ini [15]:

  1. Kalau hakim merasa perlu akan memeriksa kebenaran itu ,supaya dapat menimbang perkataan si terdakwa ,bahwa ia telah melakukan perbutan itu untuk kepentingan umum atau karena untuk mempertahankan dirinya sendiri.
  2. Kalau seorang pegawai negeri yang dituduh melakukan perbuatan dalam menjalankan pekerjaannya (jabatannya).

sebagai contoh dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut:

Si A berbicara kepada orang lain dan mengatakan kepada orang itu bahwa si B telah secara sengaja tidak membayar utangnya kepada si A.

            Pada ilustrasi diatas dapatlah dilihat bahwa si A telah menuduh si B telah melakukan sesuatu hal yakni perbuatan secara sengaja tidak membayarkan utangnya kepada si A.Disini perbuatan yang dituduhkan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak melanggar hukum pidana tapi si A jika dilihat dari sifat dari perbuatannya tersebut sebenarnya telah melakukan perbuatan menista,tetapi untuk dapat dimintai pertanggungjawaban menurut pasal 310  ayat 1 itu harus dilihat apakah si A memiliki maksud untuk tersiarnya tuduhan sebagaimana yang dituduhkan oleh si A tersebut, dan apakah si A itu mengatakan tuduhannya kepada 1 orang saja atau kepada 2 orang atau lebih.Apabila ternyata dapat dibuktikan bahwa si A tidak memiliki niat tersiarnya tuduhan itu kepada orang lain dan  ia hanya memberitahukan tuduhan tersebut kepada seseorang ,maka si A tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut pasal 310 ayat 1. Namun akan berbeda ceritanya apabila ia menceritakan kepada 2 orang atau lebih tuduhan tersebut, walaupun si A tidak memiliki niat untuk menyiarkan tuduhan tersebut tapi perbuatannya tersebut telah menyiarkan tuduhan tersebut sehingga si A dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut pasal 310 KUHP.

Ada satu yurisprudensi mengenai hal penistaan ini yakni yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Salatiga tertanggal 4 juli 1939 yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi di Semarang ,memutuskan bahwa pemberitahuan kepada asisten residen ,bahwa seksi-opseter dari kantor jawatan pengairan propinsi telah mencoba dengan sengaja untuk mengeluarkan seorang pemborong dengan maksud supaya perintah-perintah pekerjaan dapat lagi dikerjakan oleh pemborong yang diharapkan akan memberikan suap kepada opseter itu,benar-benar berisikan suatu tuduhan perbuatan yang tertentu,akan tetapi maksud yang nyata supaya hal ini akan tersiar dianggap tidak ada oleh Pengadilan Negeri Salatiga.[16]

Perlu diingat sebagaimana kejahatan atas nama baik secara umum/penghinaan umum ,perbuatan menista itu besifat delik aduan yang berarti seseorang yang melakukan perbuatan menista hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat 1 KUHP apabila orang yang dirugikan dalam hal penistaan itu melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib.Disini orang yang mengadukan perbuatan menista itu dapat menarik kembali pengaduannya dari pihak berwajib sejauh berkas-berkas pengaduan itu belum dilimpahkan kepada pihak kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

Namun dalam hal syarat harus adanya pengaduan oleh si korban agar si tersangka dapat diminta pertanggung jawaban dapat dihilangkan apabila orang yang dituduhkan tersebut adalah seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya yang sah[17] .

Apabila perbuatan menista itu yakni perbuatan menuduh seseorang lain telah melakukan sesuatu itu ditujukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu dia sedang menjalankan pekerjaannya yang sah,maka bisa saja pihak kejaksaan selaku pengacara negara menuntut si tersangka perbuatan penistaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat 1 KUHP.

2)  Menista dengan tulisan( Smaadschrift)

            Menista dengan tulisan adalah suatu perbuatan kejahatan atas nama baik yang dilakukan dengan cara menuduh orang lain telah melakukan suatu hal dan tuduhan telah melakukan suatu hal itu haruslah dituangkan dalam bentuk tulisan.Sama seperti sebagaimana dimaksud dengan menista perbuatan yang dituduhkan itu tidaklah harus perbuatan yang melawan hukum pidana ,akan tetapi dengan menuduh telah melakukan suatu hal yang tidak melanggar hukum pidana dan dituangkan di dalam tulisan maka orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan  tindak pidana menista dengan tulisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat 2.Begitu juga mengenai kebenaran atas tuduhan tersebut ,pada suatu perbuatan menista dengan tulisan  (Smaadschrift) tuduhan yang dilontarkan oleh seseorang kepada orang lain tidaklah harus dibuktikan kebenarannya. Pembuktian kebenarannya hanya akan diizinkan apabila sesuai dengan pasal 312 KUHP seperti yang dijabarkan sebelumnua. Sebagai contoh dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut .

Si A membuat surat yang dialamatkan ke alamat rumah si B,isi surat tersebut  berisikan pernyataan si A bahwa si C  telah secara sengaja tidak membayar utangnya kepada si A.

            Jika dilihat dari isi surat tersebut sebenarnya si A telah melakukan perbuatan menista dengan tulisan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 310 ayat 2 apabila didapati si C merasa malu atas tuduhan yang dilontarkan si A kepada si C .Di dalam surat itu jelas tertulis bahwa si A telah menuduh si C bahwa si C telah melakukan suatu hal yang mana tuduhan itu membuat si C merasa malu. Perbuatan yang dituduhkan si A kepada si C tersebut bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana,karena memang di dalam perbuatan menista perbuatan yang dituduhkan itu tidaklah harus berupa tindakan yang melanggar hukum pidana.Tapi untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan pasal 310 ayat 2  KUHP tersebut kepada si A harus ada unsur lain selain dari pada unsur melakukan perbuatan menuduh bahwa seseorang lain telah melakukan suatu perbuatan tertentu.Misalkan dalam ilustrasi di atas,apabila surat yang telah dibuat si A itu tersebar kepada orang lain maka si A dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan pasal 310 ayat 2 KUHP,kalaulah isi surat itu tidak tersebar kepada orang namun ketika surat itu dibaca oleh si B bersama-sama dengan orang lain ,maka si A bisa juga dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan pasal 310 ayat 2 KUHP.Namun beda ceritanya apabila ternyata di dapati bahwa si A selain melakukan perbuatan menuduh kepada si C dia juga menuduh si D dengan tuduhan yang sama ,kemudian si D mengetahui hal tersebut dengan usahanya sendiri dalam artian sebenarnya surat yang berisikan penistaan itu tidaklah tersebar oleh karena perbuatan penyebaran melainkan karena usaha si D sendiri untuk mencari tahu

Ada satu yuriprudensi yang menguatkan teori di atas yakni yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi di Medan  tertanggal 29 juli 1938, Pengadilan Tinggi di Medan pada waktu itu  sedang memeriksa kasus penistaan dengan bentuk surat, di dalam kasus ada seorang tersangka yang mengirimkan surat kepada kepada saksi pertama yang berisikan penistaan kepada saksi pertama dan saksi kedua, pada awalnya saksi kedua tidak mengetahui isi surat tersebut namun karena usahanya sendiri ia mengetahui isi surat tersebut dan mengadukan perbuatan tersebut kepada pihak berwajib atas dasar penistaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat 2 KUHP, namun dalam hal ini saksi pertama tidak melakukan pengaduan kepada polisi terkait penistaan tertulis itu kepada pihak yang berwajib. Oleh Pengadilan Tinggi di Medan perbuatan tersebut tidaklah termasuk dalam perbuatan menista oleh karena maksud yang nyata supaya hal itu tersiar dianggap tidak ada oleh Pengadilan Tinggi di Medan.

Dalam perbuatan menista dengan tertulis  (Smaadschrift) sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat 2 KUHP tidaklah harus berbentuk tulisan seperti surat tapi bisa berupa gambar.Gambar sebagaimana dimaksud di dalam pasal 310 ayat 2 KUHP itu adalah gambar yang memuat perbuatan menista sebagaimana dimaksud di dalam pasal 310ayat 1 .Gambar yang dimaksud disini haruslah gambar yang tidak memiliki perspektif atau interpretasi yang berbeda antara seorang dengan yang lain yang  melihat gambar tersebut.Dengan kata lain bentuk kritik-kritik yang dituangkan ke dalam karikatur yang seperti yang kita tahu bahwa karikatu akan diinterpretasikan secara berbeda oleh masing-masing orang yang melihatnya,oleh karena itu seseorang yang membuat gambar karikatur tersebut tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut pasal 310 ayat 2 KUHP.

Perlu diingat sebagaimana kejahatan atas nama baik secara umum/penghinaan umum ,perbuatan menista dengan tulisan itu besifat delik aduan yang berarti seseorang yang melakukan perbuatan menista dengan tulisan  hanya dapat dimintakan pertanggunagjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat 2 KUHP apabila orang yang dirugikan dalam hal penistaan secara tertulis  itu melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib.Disini orang yang mengadukan perbuatan menista dengan tulisan  itu dapat menarik kembali pengaduannya dari pihak berwajib sejauh berkas-berkas pengaduan itu belum dilimpahkan kepada pihak kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

Namun dalam hal syarat harus adanya pengaduan oleh si korban agar si tersangka dapat diminta pertanggung jawaban dapat dihilangkan apabila orang yang dituduhkan tersebut adalah seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya yang sah[18]

Apabila perbuatan menista dengan tertulis  itu yakni perbuatan menuduh seseorang lain telah melakukan sesuatu yang dilakukan dengan tulisan itu ditujukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu dia sedang menjalankan pekerjaannya yang sah,maka bisa saja pihak kejaksaan selaku pengacara negara menuntut si tersangka perbuatan penistaan  dengan tulisan itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat 1 KUHP.

3) Memfitnah (laster).

Sebenarnya pengertian fitnah itu hampir sama dengan pengertian menista , namun orang yang melakukan fitnah sesuai dengan ketentuan pasal 311 KUHP sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhannya yang ditujukan kepada orang lain,dan perbuatan yang dituduhkan itu tidak terbukti kebenarannya ,dalam hal ini seorang yang dituduhkan telah melakukan suatu hal tersebut dan terbukti tidak benar tuduhannya tersebut atau orang yang menuduhkannya itu tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhan tersebut bisa melaporkan orang yang telah melakukan perbuatan menista itu kepada pihak yang berwajib dengan tuntutan karena melakukan perbuatan memfitnah sebagaimana dimaksud di dalam pasl 311 KUHP. Jadi dengan kata lain perbuatan memfitnah adalah suatu kejahatan atas nama baik yang didahului dengan perbuatan menista.

Sebagaimana perbuatan menista, perbuatan memfitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 KUHP adalah suatu delik yang mempunyai sifat delik aduan yang berarti bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memfitnah hanya dapat dihukum apabila orang yang merasa dirugikan karena perbuatan memfitnah itu membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Sama seperti menista juga, syarat delik aduan itu bisa ditiadakan apabila orang yang menjadi korban dalam perbuatan memfitnah adalah pegawai negeri yang sedang dalam masa pekerjaannya yang sah.Namun dilihat dari sifat perbuatannya menista dan memfitnah memiliki beberapa perbedaan antara lain bahwa perbuatan yang dituduhkan dalam perbuatan memfitnah  haruslah dibuktikan dan apabila perbuatan yang dituduhkan itu tidak terbukti kebenarannya atau tidak dapat dibuktikan oleh orang yang menuduhkan perbuatan tersebut maka orang yang melakukan perbuatan menuduh tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud di dalam pasal 311 KUHP. Selain dari pada pembuktian kebenaran atas tuduhan tersebut masih ada perbedaan antara perbuatan memfitnah dengan perbuatan menista yakni bahwa apabila dalam perbuatan menista perbuatan yang dituduhkan tersebut tidaklah harus berupa perbuatan yang melanggar hukum,berbeda dengan perbuatan memfitnah yang biasanya  perbuatan yang dituduhkan dalam perbuatan memfitnah  itu adalah suatu perbuatan yang dipersangka sebagai suatu perbuatan yang  melanggar hukum. Memang Undang-undang tidak secara tegas mengatakan bahwa perbuatan yang dituduhkan itu haruslah perbuatan yang melanggar hukum,namun menurut pasal 312 KUHP point 1e suatu perbuatan menista hanya akan diizinkan untuk diperiksa kebenarannya apabila hakim menganggap bahwa pembuktian atas tuduhan tersebut diperlukan untuk kepentingan umum dan atau karena untuk membuktikan bahwa si pelaku memang melakukan perbuatan yang diduga menista untuk kepentingan membela diri.Pada pasal 312 point 1e KUHP tersebut dapatlah kita lihat bahwa pembuktian atas tuduhan  karena telah melakukan sesuatu hanya diizinkan untuk kepentingan umum,biasanya suatu fakta yang berhubungan dengan kepentingan umum adalah suatu fakta yang akan berhubungan dengan ketertiban umum . Suatu perbuatan yang dituduhkan  kepada orang  lain sehingga membuat orang lain tersebut merasa malu dan berhubungan dengan kepentingan umum atau ketertiban umum adalah perbuatan yang mengganggu kepentingan umum atau ketertiban umum,padahal perbuatan yang menyebabkan terganggunya ketertiban umum adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum. Rasanya tidaklah mungkin seseorang merasa malu karena telah dituduhkan suatu perbuatan yang membuat keadaan kondusif terhadap ketertiban umum,ibaratnya tidaklah mungkin seseorang merasa dirugikan karena telah dipuji.Oleh karena itu bisa ditarik kesimpulan bahwa perbuatan  yang dituduhkan tersebut yang kebenarannya harus dibuktikan adalah perbuatan yang dipersangkakan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam pasal 312 point 1e tersebut dapat juga kita lihat bahwa pembuktian atas tuduhan telah melakukan sesuatu sebagaimana mana dimaksud dalam pasal 310 ( menista)  hanya akan diizinkan apabila hakim merasa perlu menimbang bahwa perkataan si  terdakwa bahwa tuduhan yang dilontarkannya tersebut dia lakukan untuk kepentingan membela diri. Perbuatan pembelaan diri disini bukanlah perbuatan pembelaan diri atas ancaman yang bersifat fisik tapi atas ancaman lain dengan mana seseorang dipersalahkan karena telah melakukan suatu hal tertentu namun dia melontarkan tuduhan kepada orang lain bahwa orang lain itulah yang telah melakukan perbuatan yang karena perbuatan itu orang tersebut dipersalahkan [19]. Selain daripada itu biasanya masyarakat umum enggan menuduh orang lain untuk melakukan pembelaan atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya apabila perbuatan  yang dituduhkan kepadanya itu bukanlah suatu perbuatan melanggar hukum karena akan fatal akibatnya apabila orang dituduhkan karena alasan pembelaan diri itu malah justru mengadukan orang tersebut kepada pihak yang berwajib atas tuduhan karena telah melakukan suatu perbuatan menista.Namun perbuatan yang dituduhkan dalam perbuatan memfitnah itu itu sebenarnya dalam UU tidaklah diwajibkan bahwa perbuatan yang dituduhkan itu adalah perbuatan yang melanggar hukum,namun biasanya perbuatan yang dituduhkan dalam perbuatan memfitnah itu adalah perbuatan yang dipersangkakan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam pasal 312 point 2e KUHP dikatakan bahwa pembuktian suatu perbuatan menista hanya dapat dilakukan kalau seorang pegawai negeri yang dituduh melakukan perbuatan dalam menjalankan pekerjaannya,dari pasal 312 point 2e tersbut dapat kita lihat bahwa  dibuktikan atau tidaknya  suatu perbuatan menista tidak tergantung oleh hakim karena rumusan pasal 312 point 2e KUHP tersebut tidak ada kata “kalau hakim menganggap perlu” itu berarti pembuktian dari suatu perbuatan yang dituduhkan tersebut tergantung daripada pihak penyidik apakah memang dia menganggap perlu atau tidak  pembuktian tersebut.Pihak Penyidik dalam hal ini pun tidak semua perbuatan yang dituduhkan tersebut dimintakan olehnya suatu pembuktian,biasanya pembuktian akan dimintakan oleh pihak penyidik apabila perbuatan yang dituduhkan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum,karena apabila pihak penyidik memintakan pembuktian terhadap semua perbuatan yang dituduhkan kepada seorang pegawai negeri itu berarti tidak ada yang namanya menista kepada pegawai negeri karena semua perbuatan menista akan beralih menjadi perbuatan memfitnah,maka akan percumalah doktrin sebagaimana disebut pada pembahasan sebelumnya  mengenai hapusnya syarat delik aduan  pada perbuatan menista.

4) Penghinaan Ringan (Eenvoudige Belediging)

            Penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 adalah suatu perbuatan kejahatan atas nama baik dimana perbuatan penghinaan itu bukanlah suatu perbuatan menuduhkan orang lain melakukan sesuatu  ( menist/smaad ), dengan kata lain perbuatan penghinaan ringan bukanlah suatu perbuatan yang sifatnya memfitnah karena seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa perbuatan memfitnha itu sebenarnya adalah berasal dari perbuatan menista namun berbeda keadaan hukumnya.Penghinaan ringan adalah suatu kejahatan atas nama baik dengan mana seseorang melontarkan suatu pernyataan baik itu berbentuk tulisan ataupun lisan dan pernyataan itu menyinggung perasaan orang lain sehingga dia merasa terhina karena pernyataan tersebut,namun pernyataan tersebut tidaklah boleh suatu pernyaatan yang bersifat menuduh orang lain telah melakukan sesuatu karena apabila pernyataan itu adalah suatu pernyataan yang menuduh orang lain telah melakukan sesuatu maka tidak dapat dikenakan pasal penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 KUHP,namun akan dikenakan pasal 310 KUHP atau pasal 311 KUHP[20]. Sebagai contoh dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut :

Si A berkata kepada si C bahwa si B adalah asu (anjing)  dan si B mengetahui hal tersebut dan mengadukan hal tersebut kepada  pihak yang berwajib.

            Dalam pasal tersebut dapatlah kita lihat bahwa perbuatan si A itu bukanlah perbuatan menuduh si B telah melakukan sesuatu ,tapi perbuatan yang merupakan pernyataan bahwa si B adalah asu,si B merasa malu karena dia merasa bahwa adalah manusia bukan asu ( anjing) jadi dia melaporkan si A kepada pihak yang berwajib karena kasus penghinaan ringan.Dalam kasus ini si A dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana  karena telah melakukan perbuatan penghinaan ringan apabila dapat dibuktikan bahwa si A benar adanya telah melontarkan pernyataan bahwa si B adalah asu (anjing).

Sebagaimana perbuatan kejahatan atas nama baik lainnya, perbuatan penghinaan ringan adalah suatu delik yang bersifat delik aduan yang berarti bahwa perbuatan penghinaan ringan itu hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 KUHP apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan dari perbuatan penghinaan ringan tersebut kepada pihak yang berwajib.Sama juga seperti perbuatan penghinaan lainnya syarat aduan delik itu bisa saja dikesampingkan atau ditiadakan apabila perbuatan penghinaan ringan tersebut ditujukan kepada pegawai negeri dalam masa melakukan pekerjannya yang sah.

Selain dari pada itu supaya perbuatan penghinaan ringan itu baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dapat dihukum menurut pasal 315 KUHP,maka perbuatan penghinaan ringan itu harus dilakukan dihadapan umum ( yang dihina tidak perlu berada disitu ). Apabila perbuatan penghinaan ringan itu tidak dilakukan di depan umum maka untuk dapat dihukum karena telah melakukan perbuatan penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 KUHP maka disyaratkan bahwa :[21]

  1. Apabila perbuatan penghinaan ringan tersebut dilakukan secara lisan maka orang yang dihinakan itu harus berada disitu ketika penghinaan ringan itu dilakukan oleh si pelaku.

Contoh ilustrasi : Umpamanya Si A tidak berada ditempat umum kemudian si A mengatakan kepada si B bahwa si C adalah asu (anjing), kemudian si B memberitahukan kepada si C tentang perbuatan si A tersebut, lalu si C melaporkan perbuatan yang dilakukan si A tersebut kepada pihak yang berwajib karena telah melakukan penghinaan ringan.Namun si A dalam hal ini tidaklah dapat dihukum karena pasal penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 KUHP karena padal waktu penghinaan ringan itu dilakukan si A tidak sedang berada ditempat umum dan si C pada waktu penghinaan ringan itu dilakukan oleh si A tidak berada di tempat kejadian tersebut.

 

  1. Apabila perbuatan penghinaan ringan itu dilakukan dalam bentuk tertulis atau surat ,maka tulisan atau tersebut haruslah dialamatkan kepada orang yang dihinakan itu

Contoh ilustrasi : Umpamanya Si A menuliskan sepucuk surat dan dialamatakan kepada si ,isi surat tersebut adalah suatu pernyataan si A yang mengatakan bahwa si C adalah asu (anjing),kemudian si B memberitahukan hal tersebut kepada si C ,dan si C melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.Dalam hal ini si tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 karena surat yang berisikan penghinaan terhadap si C yang dibuat oleh si A tidaklah dialamatkan kepada si C. Namun lain halnya apabila surat itu berupa kartupos (tiap orang dapat membacanya),apabila surat yang berisikan penghinaan kepada si C yang dituliskan si A tersebut berbentuk kartupos ( semua orang dapat membacanya) maka si A dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan perbuatan penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 KUHP[22].

Pada perbuatan penghinaan ringan tidaklah harus perbuatan dengan perkataan/kata-kata baik secara lisan ataupun tulisan,namun perbuatan penghinaan ringan bisa juga merupakan suatu perbuatan “aksi” atau melakukan suatu hal tertentu,misalnya perbuatan memegang kepala (seperti yang kita tahu bahwa perbuatan memegang kepala orang lain adalah perbuatan yang tidak sopan bahkan dianggap sebagai perbuatan penghinaan),meludah kepada orang lain,atau bahkan dengan perbuatan melepas jilbab yang dikenakan oleh seorang wanita muslim bisa dianggap sebagai suatu perbuatan pernghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 KUHP.

5) Mengadu Dengan Cara Memfitnah (Lasterlijke Aanklacht)

            Mengadu dengan cara memfitnah sebagaimana dimaksu dalam pasal 317 KUHP  adalah suatu perbuatan kejahatan atas nama baik yang dilakukan dengan cara memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung. Pengaduan atau pemberitahuan yang diajukan itu baik secara tertulis maupun dengan permintaan supaya ditulis ,harus sengaja palsu .Orang itu harus mengetahui benar-benar bahwa apa yang ia adukan pada pembesar itu adalah hal yang tidak benar ;sedang pengaduan itu akan menyerang kehormatan nama baik yang diadukan itu. Pengaduan atau pemberitahuan yang keliru atau kurang betul ( tidak disengaja) tidak dapat dihukum karena tuduhan telah melakukan perbuatan mengadu secara memfitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 317 KUHP.

Pengaduan atau pemberitahuan tertulis yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak menyaratkan penandatanganan tulisan itu ,sehingga menyampaikan surat anonym (surat kaleng ) yang palsu menimbulkan juga kejahatan dalam pasal ini .Memang benar bahwa dengan adanya penandatangan atau penaruhan cap jari pada surat itu memudahkan untuk dapat mengetahui siapakah yang telah dengan sengaja menyampaikan pengaduan atau pemberitahuan palsu itu ,akan tetapi hal tersebut bukanlah elemen dari pasal 317 KUHP.Perbuatan yang merupakan perbuatan mengadu dengan memfitnah dilakukan secara sengaja bukan untuk mengelabui mata pembesar yang berwajib akan tetapi ditujukan untuk menyerang nama baik orang biasa, sehingga dibutuhkan pengaduan dari orang itu untuk menuntut (delik aduan). Apabila perbuatan itu ditujukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu ia menjalankan tugasnya yang sah maka tidak perlu adanya pengaduan (bukan delik aduan).Penarikan pengaduan atau pemberitahuan dalam perbuatan mengadu secara fitnah ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 317 ini ,tidak dapat membebaskan tersangkan dari tuntutan pidana.Pengaduan atau pemberitahuan palsu yang dilakukan tidak dengan maksud menyerang kehormatan atau nama baik ,tidak dapat dikenakan pasal 317 KUHP namun dapat dikenakan pasal 220 KUHP.

6) Tuduhan Secara Memfitnah (Lasterlijke Verdachtmaking)

            Tuduhan secara memfitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 318 KUHP adalah suatu perbuatan kejahatan atas kehormatan yang dilakukan dengan cara sengaja dengan melakukan sesuatu perbuatan ,menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Berbeda dengan perbuatan memfitnah sebagaiamana dimaksud dalam pasal 311 KUHP,perkataan memfitnah disini bukan suatu perbuatan menuduh dengan kata-kata baik secara tertulis maupun lisan bahwa seseorang lain telah melakukan suatu perbuatan tertentu,melainkan namun perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan “aksi” sehingga membuat orang lain menjadi orang yang disalahkan atas suatu perbuatan tertentu . Sebagai contoh dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut :

Umpamanya si A mengambil barang kepunyaan si B ,kemudian ia menaruh barang si B tersebut ke dalam tas si C ,kemudian si B mengetahui bahwa barang tersebut ada di dalam tas si C ,dan si C dipersalahkan karena tuduhan telah melakukan pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362.

Dari ilustrasi diatas dapatlah dilihat dengan perbuatan yang dilakukan si A yakni menaruh barang si B kedalam tas si C menyebabkan si C dipersalahkan atas kasus pencurian,apabila dapat dibuktikan bahwa memang si A lah menaruh barang kepunyaan si B tersebut ke dalam tas si C ,maka si A dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan suatu perbuatan menuduh secara memfitnah.Dalam hal ini disyaratkan bahwa si A mengetahui bahwa barang yang ditaruhnya itu memang bukanlah barang si C,melainkan barang si B,namun apabila pada kenyataanya si A mengira bahwa barang yang dia taruh ke dalam tas si C tersebut adalah barang kepunyaannya si C ,maka si A tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana karena telah melakukan perbutan menuduh secara memfitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 318 KUHP.Dalam hal ini dipersyaratkan juga bahwa sengajanya (niatnya) harus ditujukan supaya orang itu dituduh melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana (peristiwa pidana)[23].

 

Penistaan terhadap Orang yang Sudah Meninggal

Penghinaan ini diatur dalam pasal 320 dan 321 KUHP

Pasal 320 KUHP berbunyi

“Barang siapa melakukan terhadap orang yang sudah meninggal suatu perbuatan yang bersifat menista atau menista dengan surat jika sekiranya ia masih hidup,…”

Unsur-unsurnya adalah:

-          Melakukan perbuatan menista atau menista dengan tulisan

-          Perbuatan itu ditujukan kepada orang yang telah meninggal[24]

Pasal 321 KUHP berbunyi

“Barang siapa menyiaran, mempertunjukkan atau menempelkan surat atau gambar yang isinya menghina atau menista orang yang sudah mati, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui oleh umum, …”

Unsurnya adalah:

-          menyebarluaskan atau menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum atau, menempelkan

-          tulisan atau gambar/lukisan

-          dengan maksud supaya isi tulisan atau gambar itu diketahui oleh umum

-          tulisan atau gambar/lukisan tsb, menghina atau menista orang yang sudah meninggal[25].

 

 

b) Penghinaan Khusus (dalam KUHP)

            Penghinaan khusus sebagaimana dimaksud dalam pembahasan disini adalah suatu bentuk tindak pidana khusus yang dibedakan dengan penghinaan umum namun tetap diatur di dalam KUHP itu sendiri,dibedakan dengan penghinaan umum karena sifat dari objek yang menjadi korban kejahatan atas nama baik tersebut.Penghinaan khusus adalah suatu bentuk kejahatan atas nama baik sama seperti penghinaan umum namun yang membedakan keduanya adalah objek yang menjadi korban kejahatan atas nama baik tersebut ,apabila dalam penghinaan umum yang menjadi objeknya adalah masyarakat pada umumnya yang bersifat perseorangan ,sedangkan pada tindak kejahatan atas nama baik yang bersifat khusus yang menjadi objek yang menjadi korban tindak kejahatan atas nama baik tersebut adalah suatu instansi/lembaga/instansi/golongan atau lain-lain yang tidak bersifat perseorang secara pribadi.Adapun tindak kejahatan atas nama baik yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pembahasan ini oleh KUHP tidaklah diatur secara berurutan dan tidak dalam satu bab oleh karena penyusunan yang dilakukan di dalam KUHP terkait tindakan penghinaan khusus dilakukan bukan dengan melihat perbuatan atau bentuk kejahatan akan tetapi dilihat dari siapa yang menjadi korbannya. Adapun penghinaan khusus yang diatur di dalam KUHP tersebut terdapat berbagai macam antara lain sebagai berikut :

1)      Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden à pasal 134 dan pasal 137 KUHP.

2)      Penghinaan terhadap kepala negara asing àpasal 142 dan pasal 143 KUHP

3)      Penghinaan terhadap segolongan penduduk//kelompok organisasi à pasal 156 dan pasal 157 KUHP.

4)      Penghinaan terhadap pegawai agama à pasal 177 KUHP

5)      Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia à pasal 207 dan pasal 208 KUHP.

 

 

 1) Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden .

            Penghinaan terhadapPresiden dan Wakil Presiden adalah suatu perbuatan kejahatan atas nama baik yang ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam ini perbuatan penghinaan itu haruslah dilakukan dengan sengaja apabila dilakuakan dengan tidak sengaja maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut pasal 134 dan pasal 137.Tidak seperti pada perbuatan penghinaan yang bersifat umum penghinaan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden bukanlah suatu delik aduan ,akan tetapi penghinaan terhadap presiden harus dituntut dengan tidak perlu adanya pengaduan dari yang menghina dalam hal ini adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden.Penghinaan yang dimaksud disini adalah segala macam perbuatan yang sekiranya dapat menyebabkan nama Presiden dan atau wakil Presiden menjadi malu termasuk segala macam penghinaan umum sebagaimana dimaksud dalam bab XIV buku ke II KUHP.

Dalam pasal 134 yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dilakukan secara lisan sedangkan dalam pasal 137 KUHP penghinaan terhadap Presiden dilakukan dengan bentuk tulisan atau gambar.Pada pasal 137 KUHP ini memuat delik penyebaran ,penyebaran berarti mengedarkan sesuatu barang dengan jumlah banyak umpamanya memperbanyak atau mencetak surat selebaran ,majalah,koran-koran,buku-buku,atau gambar dan sebagainya. Kejahatan dalam pasal 137 ini tidak perlu dibuktikan apakah orang yang membuat itu mempunyai sengaja akan menghina atau tidak ,akan tetapi ia sudah dapat dihukum apabila ia tahu akan tulisa dsb,yang bersifat menghina itu dan memang ia ada maksud untuk menyebarkan isi tulisan itu menjadi lebih tersiar lagi.

Namun perlu diingat bahwa penghinaan terhadap kekuasaan itu haruslah ditujukan kepada instansinya/lembaga/institusi/jabatan (ambts) dari Presiden atau Wakil Presiden bukan kepada indivdu yang menjabatnya (ambtsdrager). Apabila penghinaan itu ditujukan kepada ambtsdrager maka pasal penghinaan itu akan masuk kepada pasal penghinaan umum sebagaimana diatur di dalam pasal 310-321 KUHP.

2) Penghinaan Terhadap Kepala Negara Asing 

Penghinaan terhadap kepala negara lain adalah suatu perbuatan kejahatan atas nama baik yang ditujukan kepada raja atau kepala lain dari negara sahabat. Dalam hal ini perbuatan penghinaan itu haruslah dilakukan dengan sengaja apabila dilakuakan dengan tidak sengaja maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut pasal 142 dan pasal 143.Tidak seperti pada perbuatan penghinaan yang bersifat umum penghinaan kepada kepala negara asing  bukanlah suatu delik aduan ,akan tetapi penghinaan terhadap kepala negara asing harus dituntut dengan tidak perlu adanya pengaduan dari korban penghinaan tersebut dalam hal ini adalah kepala negara asing.Penghinaan yang dimaksud disini adalah segala macam perbuatan yang sekiranya dapat menyebabkan nama kepala negara asing menjadi menjadi malu termasuk segala macam penghinaan umum sebagaimana dimaksud dalam bab XIV buku ke II KUHP.

 

 

3) Penghinaan terhadap segolongan penduduk//kelompok organisasi

            Perbuatan penghinaan terhadap segolongan penduduk/kelompok organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 KUHP  adalah salah satu bentuk penghinaan yang dilakukan dengan cara menyatakan di hadapan umum suatu penghinaan terhadap seseuatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia .Golongan-golongan penduduk misalnya orang eropa,tionghoa,jepang,Indonesia (berdasarkan kebangsaan) ,orang Kristen,Islam,Budha ( berdasar agama) orang Batak,Jawa ,Madura (berdasarkan suku bangsa) dan sebagainya[26].

 

4) Penghinaan terhadap pegawai agama

            Penghinaan terhadap pegawai agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 177 KUHP adalah suatu perbuatan kejahatan atas nama baik yang ditujukan kepada pegawai agama (pastor,pendeta,penghulu dll).Perbuatan menghina disini adalah suatu perbuatan mengolok-olokkan seperti perbuatan mengejek,menertawakan dll.

Namun perlu diingat bahwa penghinaan terhadap kekuasaan itu haruslah ditujukan kepada instansinya/lembaga/institusi/jabatan dari pegawai agamanya bukan kepada indivdu yang menjabatnya.Apabila penghinaan itu ditujukan kepada orang individu maka pasal penghinaan itu akan masuk kepada pasal penghinaan umum sebagaimana diatur di dalam pasal 310-321 KUHP

Misalkan ada seorang yang bernama Bapak Tono dia adalah seorang pendeta kemudian ada seorang bernama Budi yang mengatakan kepada para tetangganya bahwa Bapak Tono adalah orang yang tidak pernah menepati janjinya.Dalam hal ini si Budi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 177 KUHP,karena yang dihina disini adalah Bapak Tono secara orang individu dan bukan dihina karena dia adalah seorang pegawai agama atau dalam hal ini adalah pendeta.

 

5) Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia.

            Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 dan pasal 208 KUHP adalah suatu perbuatan penghinaan yang ditujukan kepada kekuasaan yang ada di Indonesia.Pasal ini mejamin alat-alat kekuasaan negara supaya tetap dihormati .Tiap penghinaan terhadap alat-alat negara dapat dihukum menurut pasal 207 KUHP.Kekuasaan yang dimaksud disini adalah alat-alat negara yang sedang menjalan tugas dan fungsinya secara sah ,misalnya Gubernur,Bupati[27] ,polisi dll.

Ada satu contoh tentang penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia ,misalnya kasus yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahmakah Agung Reg.No.10 K/Kr/1964,dalam kasus tersebut seseorang bernama Gandut Bin Djang Alang yang berumur 37 tahun berdomisili di Balikpapan ,pada tanggal 31 agustus 1961 kira-kira jam 12.15 si Gandut tersebut menghina dengan  kata-kata kasar kepada pihak jaksa dan pihak hakim,si Gandut tersebut dimintai pertanggunagjawaban pidana berdasarkan pasal 207 KUHP menurut putusan Pengadilan Negeri Balikpapam tanggal 11 oktober 1961 No 65/1961 Pid. S Trk. Karena telah melakukan penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia.

Dari kasus diatas dapat kita lihat bahwa penghinaan terhadap kekuasaan itu haruslah ditujukan kepada instansinya/lembaga/institusi/jabatan (ambts) dari kekuasaanya bukan kepada indivdu yang menjabatnya (ambtsdrager).Apabila penghinaan itu ditujukan kepada ambtsdrager maka pasal penghinaan itu akan masuk kepada pasal penghinaan umum sebagaimana diatur di dalam pasal 310-321 KUHP.

 

 

3. Pengaturan tentang kejahatan kehormatan dalam lapangan nama baik  di luar KUHP .

        Kejahatan atas nama baik pada saat ini sebenarnya tidak hanya diatur di dalam KUHP saja ,namun diatur juga dalam UU lain misalnya :

a)      UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ,

b)      UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran

 

a) UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ,

            Kejahatan atas nama baik juga diatur di dalam UU ITE yakni dalam pasal 27 ayat 3 dengan rumusan sebagai berikut:

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

b) UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran

             Kejahatan atas nama baik juga diatur dalam UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran yakni dalam pasal 36 ayat 5 dengan rumusan sebagai berikut:

(5).Isi siaran dilarang:

a)      bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau

b)      bohong;

c)      menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan

d)     narkotika dan obat terlarang; atau

e)      mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

4. Percobaan Dalam Kejahatan Atas Kehormatan Dalam Lapangan Nama Baik

Percobaan adalah suatu tindak pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 53  KUHP dengan rumusan sebagai berikut:

“Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman,bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri”.

Percobaan tidaklah diberikan pengertiannya secara harafiah oleh KUHP menurut rumusan yang disebutkan diatas,namun jika dilihat dari kesehariannya kata percobaan dapat diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang memang sudah diawali dengan suatu tindakan yang nyata dan dengan suatu tujuan tertentu namun tidak sampai kepada hal yang dituju itu[28].Adapun yang menjadi unsur suatu tindak pidana percobaan adalah sebagai berikut:

1)      Adanya niat atau kehendak dari si pelaku.

2)      Adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak tersebut.

3)      Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak si pelaku atau bukan karena factor-faktor yang terdapat di dalam diri si pelaku. [29]

Dalam kaitannya dengan tindak pidana penghinaan ,menurut pengamatan saya tidak ada yang namanya tindak pidana percobaan penghinaan,hal ini dapat kita lihat dari sifat dari tindak pidana pecobaan itu sendiri,misalkan dalam tindak pidana percobaan itu adalah suatu tindak pidana yang ditandai dengan adanya tujuan tertentu namun tidak sampai kepada tujuan tersebut,sedangkan dalam tindak pidana penghinaan itu kalaulah seseorang mempunyai niat untuk melakukan tindakan pidana penghinaan itu yakni niat untuk membuat seseorang lain agar merasa malu di depan umum,maka ia tidak akan bisa dihukum atau dimintai pertanggungjawaban pidana kalau hal yang dia lakukan itu nyatanya tidak membuat seorang lain yang dimaksud untuk dihina itu tidak merasa malu. Bukankah suatu tindak pidana penghinaan itu pada umumnya adalah delik aduan kecuali perbuatan penghinaan itu ditujukan kepada seorang pegawai negeri dalam melakukan pekerjaannya yang sah ?, maka apabila seorang yang dihina itu tidak merasa malu atas perbuatan penghinaan yang dilakukan si pelaku penghinaan tersebut maka pastilah atau dengan kata lain si pelaku dalam melakukan tindak pidana penghinaan tersebut tidak sampai pada tujuannya maka pastilah si korban penghinaan tersebut tidak akan mengadukan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib.

Begitu juga pada penghinaan yang ditujukan kepada seorang pegawai negeri yang sedang dalam masa kerjanya yang sah,kalaulah si pelaku mempunyai niat menghina itu berarti si pelaku mempunyai tujuan yakni membuat seorang pegawai merasa malu,apabila tujuan si pelaku itu tidak sampai dalam hal ini perbuatan penghinaan tersebut oleh dibebaskan oleh hakim,maka si pelaku penghinaan tersebut tidaklah bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dasar percobaan penghinaan,karena dengan dibebaskannya seseorang dari tuntutan karena penghinaa pastilah itu dikarenakan hakim menganggap bawah perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan kebebasan berpendapat atau oleh hakim dianggap sebagai suatu perbuatan yang biasa yang bukan merupakan suatu delik sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana untuk itu.

 


 

Bab IV

Penutup

1. Kesimpulan

Secara umum kejahatan atas kehormatan dalam lapangan nama baik yang selanjutnya disebut sebagai kejahatan atas nama baik/kejahatan pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan/tindak pidana (delik) dengan mana seseorang menyerang nama baik seseorang yang biasanya orang yang diserang itu merasa malu karena tindakan si pelaku tersebut.

Dari pengertian diatas dapatlah dikatakan bahwa kejahatan atas nama baik itu memiliki beberapa unsur yakni :

a)      Unsur kesengajaan

b)      Menyerang kehormatan dan nama baik.

c)      Unsur dimuka umum.

Kejahatan pencemaran nama baik secara umum dilihat dari jenisnya terbagi dua, yakni penghinaan umum, dan penghinaan khusus.

Penghinaan khusus menurut penjelasan pasal 310 KUHP oleh R. Soesilo terbagi atas 6 macam, yakni: Menista (Smaad), Menista dengan tulisan (Smaadschrift), Memfitnah (laster),  Penghinaan ringan (Eenvoudige Belediging)

, Mengadu dengan cara memfitnah (Lasterlijke Aanklacht), Tuduhan secara memfitnah  (Lasterlijke Verdachtmaking)

Sedangkan penghinaan khusus, seperti penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, wakil kepala Negara asing, kelompok tertentu, pegawai agama, dan kekuasaan yang ada di Indonesia.

Kejahatan atas nama baik pada saat ini sebenarnya tidak hanya diatur di dalam KUHP saja ,namun diatur juga dalam UU lain misalnya :

a)      UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ,

b)      UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran

            Kesimpulan saya mengenai pembahasan diatas adalah bahwa pengaturan tentang kejahatan atas nama baik perlu utuk diatur untuk menjaga ketertiban umum agar seseorang tidak sembarangan melakukan tindakan yang sekiranya dapat menyebabkan rusaknya nama baik seseorang yang lain.

2. Saran

Menurut saya pasal-pasal yang menyangkut perusakan nama baik ini, kiranya diperlu dikaji ulang,  misalnya pasal 310 KUHP tidak sesuai lagi dengan kehidupan sekarang ini. Hal ini perlu dilakukan agar tidak bertentangan dengan kebebasan berpendapat, dan kiranya juga pasal penghinaan ini tidak bertentangan dengan semangat yang hidup pada masa ini, yakni semangat memberantas korupsi, selain itu, pengaturan pasal ini seharusnya diatur sedemikian rupa sehingga orang-orang tidak menjadi enggan untuk membongkar sesuatu kejahatan yang benar-benar terjadi.

Selain itu saya juga hendak memberikan saran bahwa kiranya dalam tindak pidana penghinaan itu diubah rumusan deliknya dengan setidaknya mempertimbangkan unsur “niat” dari seorang pelaku untuk melakukan tindak pidana penghinaan.Selain itu dalam tindak pidana penghinaan atau dalam hal ini perbuatan menista setidaknya dirumuskan lebih objektif ,maksudnya pengertian menghina disini tidak hanya dalam sudut pandang si korban saja.Misalnya A menuduh si B melakukan suatu perbuatan tertentu kemudian si B merasa terhina akan ucapan si A,menurut saya seharusnya hakim dalam memutuskan kasus tersebut menimbang juga apakah perbuatan yang dituduhkan tersebut memang suatu perbuatan yang hina dimata masyarakat pada umumnya,perbuatan menghina itu kiranya memang dinyatakan sebagai suatu perbuatan menghina bukan hanya karena si korban merasa bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan menghina tapi oleh masyarakat umum juga dianggap sebagai perbuatan menghina.Sehingga dengan demikian perbuatan menghina sebagaimana dimaksud dalam KUHP tersebut dipandang lebih objektif. Hal ini menurut saya penting karena bukankah suatu penghinaan timbul karena adanya pengaruh sudut pandang ketiga ?,hal ini bisa dilihat dari perumusan pasal 310 KUHP tersebut mengenai menista yang mensyaratkan bahwa dalam melakukan suatu perbuatan menista si pelaku harus memiliki niat tersiarnya tuduhan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP dalam merumuskan tindak pidana tersebut menyatakan bahwa suatu perbuatan menghina disini dipengaruhi oleh sudut pandang ketiga.

Menurut Saya rasanya tidaklah adil kalaulah seseorang harus dipidana karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan menghina dalam hal ini adalah perbuatan menista oleh satu orang saja. Misalkan saja seseorang menuduh seorang lain suatu perbuatan yang sebenarnya oleh masyarakat umum adalah suatu perbuatan yang sepele namun menurut si korban itu adalah suatu perbuatan yang tidak sepele,dalam hal ini bisa saja si korban membesar-besarkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku,sehingga apabila si pelaku tetap dihukum karena telah menuduh seseorang karena telah menuduh si korban telah melakukan suatu perbuatan yang sepele menurut masyarakat pada umumnya menurut saya tidaklah adil karena persoalan memidanakan seseorang bukanlah suatu persoalan yang sepele,karena apabila seseorang sudah dipidanakan dalam hal ini masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan pada umumnya oleh masyarakat umum dianggap sebagai orang yang berbahaya,padahal yang dia lakukan adalah suatu perbuatan yang sepele. Saya juga menganggap tidaklah adil apabila si pelaku  sebagaimana mana dimaksud di atas tetap dihukum karena tidaklah sebanding antara dampak yang ditimbulkan si pelaku terhadap si korban dengan  dampak yang ditimbulkan oleh suatu sanksi kepada si pelaku.

Sebagai contoh dari pendapat saya, dapat kita lihat pada kasus Prita Mulyasari yang mengeluh atas pelayanan yang dilakukan oleh suatu RS dalam hal ini adalah RS Omni Internasional Tangerang melalui emailnya yang dia sebarkan kepada teman-temannya.Oleh pihak RS Omni Internasional  hal tersebut adalah suatu penghinaan dan kemudian melaporkan Prita Mulyasari kepada pihak yang berwajiban .Namun hal tersebut oleh masyarakat pada umumnya bukanlah suatu perbuatan penghinaan,hal ini dapat dilihat dari pernyataan sikap masyarakat yang mendukung Prita Mulyasari bahkan oleh beberapa orang melalui jejaring social dibuatkan suatu gerakan “koin untuk Prita” sebagai suatu pernyataan mendukung kepada Prita yang marak beberapa tahun lalu.Hal ini oleh YLKI dinyatakan suatu perbuatan yang membungkam konsumen.

Menurut  masyarakat apabila putusan hakim tetap menetapkan bahwa Prita Mulyasari tetap bersalah karena melakukan penghinaan adalah tidak adil menurut rasa keadilan masyarakat.Dalam hal ini menurut saya suatu perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik seharusnya digantungkan kepada suatu standard kewajaran dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan penghinaan tersebut.Misalnya dalam hubungan konsumen dan produsen adalah hal yang wajar ketika seorang konsumen mengeluh atas produk atau layanan yang dihasilkan oleh seorang produsen tersebut dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang oleh produsen sebagai suatu kalimat-kalimat yang menjelek-jelekkan si produsen.Namun lain halnya apabila ternyata seseorang yang mengeluarkan kalimat-kalimat tersebut bukanlah atau tidak pernah menjadi konsumen dari si produsen tersebut,menurut saya hal tersebut adalah tidak wajar dan dapat dihukum karena melakukan penghinaan apabila memang kalimat-kalimat yang dikeluarkan si pelaku tersebut oleh masyarakat pada umumnya adalah kalimat-kalimat yang menghina.

Selain itu menurut saya juga ada baiknya hakim dalam memutuskan suatu perkara penghinaan ini kiranya tidak terlalu berorientasi kepada doktrin-doktrin yang sudah ada apabila doktrin-doktrin  yang ada itu tidak sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat ataupun rasa keadilan yang dimiliki oleh si hakim ,bukankah seorang hakim itu adalah seorang ahli hukum ? jadi menurut saya hakim pun bisa saja mengeluarkan doktrinnya sendiri dimana doktrin itu sesuai dengan rasa keadilan si hakim dengan demikian asas ex aequo et bono dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan pernyataan YLKI mengenai kasus Prita Mulyasari yang mengatakan bahwa kasus Prita Mulyasari adalah suatu perbuatan yang membungkam konsumen,saya juga memberikan saran ada baiknya perngaturan mengenai tindak pidana penghinaan ini harus diatur ulang sedemikian rupa sehingga tidak membungkam konsumen,bukankah undang-undang tentang konsumen itu dibentuk untuk melindungi konsumen ,bagaimana konsumen bisa terlindungi ketika konsumen itu dinyatakan tidak boleh mengeluh karena terbentuk pasal-pasal penghinaan khususnya yang termuat dalam UU ITE untuk kasus Prita Mulyasari .Saya juga menyarankan bahwa ada baiknya  UU ITE diartikan lagi lebih lanjut karena menurut pengamatan saya dalam UU ITE yang mengatur tentang penghinaan itu saya tidak melihat bahwa UU ITE juga memberlakukan pasal itu kepada badan hukum,dapat kita lihat pada pasal 27 ayat 3 dengan rumusan sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Bukankah pangaturan tentang penghinaan itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 itu adalah suatu tindak pidana khusus,seharusnya suatu tindak pidana khusus itu adalah perpanjangan dari suatu tindak pidana umum,dapat kita lihat dalam KUHP,KUHP tidaklah merumuskan bahwa pasal penghinaan dapat ditujukan pada suatu badan hukum namun hanya dapat ditujukan ke perseorangan saja misalkan dalam pasal 310 ayat 1 KUHP dengan rumusan sebagai berikut :

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu ,dihukum karena menista…”

Dari pasal 310 ayat 1 KUHP tersebut dapat kita lihat bahwa tidak satu kata atau kalimat pun ada tercantum bahwa badan hukum dapat juga ditujukan sebagai korban penghinaan sebagaiamana dimaksud dalam pasal 310 ayat 1 KUHP tersebut,akan tetapi pasal 310 ayat 1 KUHP tersebut dengan jelas menyatakan  bahwa pasal penghinaan itu hanya dapat ditujukan kepada orang perseorangan saja tidak dapat ditujukan kepada badan hukum.Menurut artikel yang tertulis di dalam hukumonline.com dikatakan bahwa badan hukum tidaklah dapat berlindung dibawah pasal 310 ayat 1 KUHP tersebut karena adanya penghinaan terhadap badan hukum tersebut ,lebih lanjut dalam artikel tersebut dikatakan pula bahwa apabila badan hukum ingin berlindung kepada hukum karena penghinaan badan hukum tersebut maka badan hukum tersebut hanya dapat berlindung di ranah hukum perdata saja yakni sesuai dengan pasal 1372 KUHPerdata[30] dengan rumusan sebagai berikut:

“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik…..”

 

Menurut pengamatan saya berdasarkan uraian diatas pasal penghinaan sebagaimana dimaksud di dalam KUHP tidaklah dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi badan hukum untuk berlindung daripada penghinaan terhadap badan hukum tersebut.Sehubungan dengan kasus Prita Mulyasari tersebut seharusnya Prita Mulyasari tidak bisa dikenakan pidana berdasar UU ITE pasal 27 ayat 3 karena UU ITE sendiri tidak menjabarkan lebih lanjut bahwa pasal penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 aya 3 UU ITE itu dapat digunakan juga bagi badan hukum.Oleh karena itu saya menyarankan juga bahwa ada baiknya UU ITE pun direvisi juga atau ditinjau ulang apakah memang pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut dapat digunakan juga bagi badan hukum atau tidak ,agar hukum Indonesia yang mengatur tentang penghinaan ini bisa lebih pasti.

Selain itu saya juga memberikan saran bahwa kiranya  hakim dalam memutuskan suatu perkara mengenai penghinaan juga menimbang suatu standard kewajaran yakni menimbang apakah suatu perbuatan yang diduga sebagai suatu perbuatan penghinaan itu adalah suatu perbuatan yang wajar dilakukan atau tidak. Misalnya dalam hubungan konsumen dan produsen adalah hal yang wajar ketika seorang konsumen mengeluh atas produk atau layanan yang dihasilkan oleh seorang produsen tersebut,oleh karena itu suatu keluhan yang dikeluarkan oleh konsumen kiranya oleh hakim tidak langsung dianggap sebagai suatu perbuatan penghinaan.Misalnya lagi ada seseorang bernama A melihat adanya gerak-gerik yang mencurigakan dari suatu rumah disekitarnya,dimana dia melihat segerombolan orang yang mencurigakan hampir setiap hari berkumpul di rumah tersebut sembari membawa barang-barang yang kiranya tidak wajar dibeli oleh masyarakat umum,kemudian si A melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib bawah si A menuduh rumah tersebut merupakan sarang teroris.Setelah diperiksa oleh pihak berwajib ternyata rumah tersebut bukanlah sarang teroris.Kemudian si pemilik rumah melaporkan si A kepada pihak yang berwajib karena telah melakukan penghinaan kepadanya.Dalam kasus tersebut hakim kiranya menimbang apakah perbuatan yang dilakukan si A adalah suatu perbuatan wajar dilakukan oleh masyarakat pada umumnya,dan kiranya hakim tidak langsung menjustifikasi bahwa si A melakukan suatu perbuatan penghinaan karena bisa saja si A melakukan hal tersebut demi keamanaan daerah tempat tinggalnya karena dia melihat berbagai hal yang mencurigakan dari rumah tersebut dan juga demi ketertiban umum.

 

 

 


 

Daftar Pustaka

R.Soesilo, 1988, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sukabumi, Politeia

Lamintang, 1996,Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,Bandung,Citra Aditya Bakti.

Leden Marpaung,1997,Tindak Pidana Terhadap Kehormatan,Jakarta,Raja Grafindo Persada.

Muhammad Ekaputra;Abdul Khair,2009,Percobaan dan Penyertaan,Medan,USU Press

Putusan Mahmakah Agung Reg.No.10 K/Kr/1964

Hukumonline.com

 

 

 

 

           

 

 


[1] Das sein = apa adanya à berarti bahwa suatu masalah terutama masalah hukum haruslah ditinjau dari hukum yang sudah ada /sudah tercipta (untuk terwujudnya asas legalitas) dan bukan merujuk kepada yang seharusnya menurut masyarakat atau menurut golongan tertentu.

[2] Das sollen = yang seharusnya à maksudnya suatu permasalahan hukum itu seharusnya sesuai dengan keadaan masyarakat (hukum tidak boleh diperlakukan kaku)atau sesuai dengan pendapat masyarakat atau golongan tertentu ,das sollen akan selalu merujuk kepada konsep masyarakat utopis dan digunakan sebagai rujukan untuk membentuk suatu ius constituendum.

[3] Ius constitutum = hukum yang sudah ada

[4] Ius constituendum =hukum yang akan ada

[5] Marpaung, Leden, S.H, tindak pidana terhadap kehormatan, pengertian dan penerapannya.  Pt.RajaGrafindo persada, Jakarta, 1997

[6] Lamintang ,Dasar-dasar hukum pidana Indonesia hal 317.

[7] Bijkomend oogmerk = “dengan maksud”,Lamintang ,Op cit, halaman 317

[8] Legal binding =”mengikat secara hukum”

[9] http://hukumonline.com/klinik/detail/cl6865,diakses tanggal 20-4-2011

[10] R.Soesilo,KItab Undang-Undang Hukum Pidana ,halaman 73

[11] Leden Marpaun,Op cit ,halaman 15

[12] .R.Soesilo ,Op cit ,halaman 69

[13] R.Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal 226.

[14] R.Soesilo,Op cit, halaman  225.

[15] Pasal 312 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[16] R.Soesilo,Op cit ,halaman 226

[17] R.Soesilo,op cit,halaman 225

[18] R.Soesilo,op cit halaman 225

[19] .R.Soesilo,Op cit ,halaman 227

[20] R.Soesilo ,Op cit,halaman 228

[21] R.Soesilo ,Op cit ,halaman 228

[22] R.Soesilo,Op cit,halaman 228

[23]R.Soesilo,Op cit,halaman 230

[24] Marpaung, Leden, S.H. tindak pidana terhadap kehormatan, pengertian dan penerapannya. Hal57

[25] Marpaung, Leden, S.H. tindak pidana terhadap kehormatan, pengertian dan penerapannya. Hal57

[26] R.Soesilo,Op cit,halaman 134

[27] Putusan Mahkamah Agung tertanggal 29 november 1938

[28] Muhamad Eka Putra ,Abdul Khair, Percobaan dan Penyertaan,halaman 1

[29]  Muhammad Ekaputra, Abdul Khair,Op cit ,halaman 3

[30] http://hukumonline.com/klinik/detail/cl6865,diakses tanggal 20-4-2011