“Kedaulatan suatu negara sebagai manifestasi kemerdekaan negara”

Negara pada prinsipnya adalah suatu lembaga yang melaksanakan suatu administrasi terhadap wilayah dan penduduk yang tunduk terhadap lembaga itu. Pelaksanaan administrasi itu di manifestasikan oleh suatu bentuk organisasi yakni suatu pemerintahan,baik itu pemerintahan dalam arti luas ataupun pemerintahan dalam arti sempit. Suatu pelaksanaan administrasi itu adalah suatu wujud dari adanya suatu effective control dimana effective control itu sendiri merupakan perwujudan nyata atau manisfestasi dari adanya kedaulatan suatu negara. Keberadaan kedaulatan suatu negara tidak dapat terlepas dari status kemerdekaan negara tersebut. Apabila suatu negara memiliki status kemerdekaan yang penuh maka negara tersebut juga akan memiliki kedaulatan yang penuh. Begitu juga apabila status kemerdekaan yang dimiliki tersebut adalah terbatas oleh suatu batasan tertentu maka kedaulatan itu pun akan menjadi terbatas juga sejalan dengan status kemerdekaan yang dimiliki oleh negara tersebut Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kedaulatan negara adalah suatu kekuasaan yang dimiliki oleh suatu lembaga kenagaraan sebagai akibat dari perolehan kemerdekaannya.

Kedaulatan adalah wujud dari kompetensi,kemandirian serta persamaan hukum terhadap negara-negara lain. Kedaulatan yang dilaksanakan oleh suatu negara tersebut pada dasarnya bebas dari intevensi ataupun instruksi dari negara-negara lain apabila negara tersebut memiliki status kemerdekaan yang penuh,namun pada prakteknya intervensi yang dilakukan secara tidak langsung (indirect intervention) yakni pengaruh yang diberikan negara-negara lain sehingga negara tersebut mau mengikuti kepentingan negara lain tersebut tidak dapat dihindari. Pengaruh-pengaruh itu datang dari kekuatan-kekuatan politik, pengaruh teknologi dan informasi,ekonomi,kebudayaan,dll yang menembus batasan-batasan territorial antar negara. Sedangkan pada negara-negara yang tidak memiliki status kemerdekaan penuh seperti negara-negara protektorat misalnya, kedaulatan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut pada dasarnya memiliki tendensi yang cukup kuat untuk diintervensi secara langsung oleh negara-negara lain.

Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara juga mencakup kebebasan dalam memilih politik,ekonomi,social-budaya,serta kebijakan luar negeri. Kebebasan yang dimiliki oleh suatu negara tersebut bersifat tidak tak terbatas, karena pada dasarnya kedaulatan negara itu dibatasi oleh pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh hukum internasional,pembatasan-pembatasan itu dapat kita lihat misalnya di dalam Piagam PBB (United Nation Charter),Universal Declaration of Human Right ,dll,ataupun pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh sumber-sumber hukum internasional sebagaimana dimaksud di dalam pasal 34 ayat 1 statuta Mahkamah internasional (Statute of Internasional Court Justice). Mengenai pembatasan-pembatasan terhadap kedaulatan negara tersebut ada sebuah pendapat yang dilontarkan oleh salah seorang mantan Sekretaris Jenderal PBB yakni Boutros-Boutros Ghali yang mengatakan bahwa “The time of absolute sovereignty … has passed; its theory was never matched by reality” ,dari pendapat tersebut beliau setuju bahwa memang kedaulatan negara itu bersifat tidak tak terbatas karena memang kedaulatan yang abosolut pada kenyataannya adalah suatu konsep yang tidak pernah sejalan dengan kenyataan yang terjadi. Pembatasan-pembatasan yang diberikan kepada kedaulatan negara tersebut dimaksudkan untuk menjaga perdamaian dunia serta untuk menjamin pertahanan negara-negara lemah dari negara-negara kuat.

Kedaulatan sebagaimana dimaksud diatas berlaku di wilayah dan bagi penduduk yang dimiliki oleh negara tersebut,oleh karena kedaulatan yang dimiliki oleh negara tersebut hanya berlaku di wilayah yang dimilikinya maka konsep kedaulatan itu diwakili oleh kedaulatan territorial. Namun kedaulatan territorial itu tidak memiliki daya paksa kepada penduduk dan di wilayah yang dimilikinya kalaulah kedaulatan territorial itu tidak dituangkan ke dalam suatu bentuk hukum. Maka ketika kedaulatan territorial tersebut dituangkan ke dalam bentuk hukum barulah kedaulatan territorial tersebut memiliki daya paksa kepada penduduk yang dimiliki oleh negara tersebut sehingga kedaulatan itu dapat berjalan, Oleh karena itu pelaksanaan kedaulatan territorial yang dituangkan ke dalam bentuk hukum tersebut dapat dipaksakan kepada penduduknya melalui sebuah yurisdiksi. yurisdiksi Yurisdiksi tersebutlah yang menjadi alat dari pemerintah negara tersebut untuk melakukan suatu effective control . Di negara- negara yang menganut system “machtstaat” atau negara kekuasaan,yurisdiksi digantungkan kepada kekuatan-kekuatan politik yang timbul bukan dari mekanisme demokrasi melainkan timbul dari dari kekuatan atau pengaruh dari beberapa orang saja. Sedangkan negara–negara yang memegang teguh system “rechtstaat” atau negara hukum ,yurisidiksi teritorialnya timbul dari mekanisme demokrasi, dimana hukum dasarnya adalah reperesentasi dari pada kesadaran hukum yang dimiliki oleh penduduk negara tersebut. Negara-negara yang menganut system negara hukum, pelaksanaan yurisidiksi territorialnya di gantungkan pada sumber hukum yang tersusun berdasarkan prinsip hierarki ,di Indonesia misalnya, sumber hukum tersebut disusun berdasarkan prinsip hierarki dimana puncak dari hierarki tersebut ditempati oleh Undang-Undang Dasar Negara 1945.

Makalah ini dibuat untuk menjelaskan secara garis besar bagaimana hakikat dari pada kedaulatan bagi negara-negara yang memiliki status kemerdekaan,serta makalah ini juga bertujuan untuk menjelaskan secara garis besar bagaimana pembatasan-pembatasan hukum internasional bagi kedaulatan yang dimiliki oleh negara- negara.

1. Hakikat dari kedaulatan yang dimiliki oleh negara-negara yang merdeka

Pada hakikatnya tiap-tiap negara merupakan pelaksana dari otoritas tertinggi dan juga merupakan lembaga yang tertinggi yang ada dan terbentuk di dunia ini. Oleh karena negara adalah merupakan otoritas dan juga merupakan lembaga tertinggi di dunia maka pada dasarnya kedaulatan yang dimiliki oleh negara adalah sangat luas dan di dasari oleh kehendak bebas yang dimiliki oleh negara tersebut. Namun kehendak bebas itu oleh hukum internasional telah ditetapkan berbagai pembatasan-pembatasannya ,pembatasan-pembatasan itu didasari oleh hak-hak dasar manusia serta persinggungan antar kedaulatan-kedaulatan yang dimiliki oleh negara-negara itu sendiri. Pembatasan yang didasari oleh persinggungan dari kedaulatan-kedaulatan yang dimiliki oleh negara-negara di dunia maksudnya adalah bahwa kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara itu dibatasi oleh kedaulatan yang dimiliki oleh negara lain yang ada di dunia agar kebebasan yang dimiliki oleh suatu negara tidak melanggar atau mengganggu kebebasan yang dimiliki oleh negara lain. Selayaknya kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh tiap-tiap indvidu adalah terbatas karena kebebasan-kebebasan itu dibatasi juga agar tidak menggangu kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh individu lain.

Jadi dengan kata lain pembatasan itu oleh hukum internasional ditetapkan untuk menjamin hak-hak dasar manusia dan juga untuk menjaga perdamaian dunia serta untuk menjamin pertahanan negara-negara lemah terhadap negara-negara kuat. Jadi untuk memahami kedaulatan itu sendiri maka perlu dijabarkan bagaimana hakikat dari kedaulatan yang dimiliki oleh tiap-tiap negara,dimana penjelasan dari hakikat dari kedaualatan negara itu dibagi atas 2 garis besar yakni;

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa negara adalah pelaksana dari otoritas tertinggi dan merupakan lembaga tertinggi yang ada di dunia oleh karena itu sebenarnya negara dapat secara independen untuk menunjukkan kompetensinya tanpa adanya intervensi dari lembaga-lembaga lain. Namun karena hakikatnya menurut hukum internasional suatu negara merupakan subjek utama dari hukum internasional,maka hukum internasional perlu mengatur hubungan masing-masing negara dimana pengaturan hubunngan antar negara tersebut bukanlah sesuatu yang mudah hal ini dikarenakan masing-masing negara memiliki kewenangan penuh dan merupakan pelaksana otoritas tertinggi,sehinga wewenang itu mungkin saja saling bersinggungan satu sama lain di antara negara-negara tersebut sehingga maka dalam hal ini kalaulah kedaulatan masing-masing negara tidak dibatasi oleh hukum internasional maka tidaklah mungkin perdamaian dunia bisa terwujud hal ini dapat kita lihat dari doktri yang dikeluarkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang berbunyi sebagai berikut :

“Tunduknya suatu negara pada kebutuhaun pergaulan masyarakat internasional merupakan syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat internasional yang teratur. Terciptanya suatu masyarakat yang teratur demikian hanya akan terwujud dengan adanya hukum internasional” .

Dari pernyataan beliau tersebut jelaslah dapat kita simpulkan bahwa memang setiap negara dalam pergaulannya di dunia internasional perlu diatur tata perilakunya oleh hukum internasional agar dalam pergaulan internasional itu tercipta suatu tata tertib dunia. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kedaulatan yang dimiliki oleh tiap-tiap negara sifatnya adalah tidak tak terbatas . Pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh hukum internasional terhadap kedaulatan negara itu tidak khayalnya seperti tata krama yang ada dalam pergaulan antar manusia, oleh karena negara sebenarnya merupakan representasi dari penduduknya itu sendiri yang dimanifesasikan dalam bentuk organisasi public atau badan hukum public.

Kedaulatan sebenarnya memiliki artian yang luas,adapun pengertian dari kedaulatan kurang lebih sebagai berikut :

“Kedaulatan adalah sebuah serikat atau kesatuan dan pelaksanaan dari semua kewenangan manusia yang dimanifestasikan oleh negara,dimana kedaulatan adalah suatu kombinasi dari semua kekuasaan,kedaulatan juga merupakan kewenangan untuk melakukan segalanya di dalam suatu negara tanpa adanya akuntabilitas untuk membuat hukum ,untuk mengeksekusi dan menerapkannya untuk memaksakan dan memungut pajak,retribusi dan kontribusi,untuk membuat pernyataan perang atau pernyataan damai, untuk membuat perjanjian-perjanjian aliansi atau perjanjian-perjanjian perdagangan dengan negara lain dan sejenisnya. Secara abstrak kedaulatan berada di dalam tubuh dan negara dan merupakan milik masyarakat .Akan tetapi kewenangan ini secara umum dilaksanakan oleh delegasi” .

Dari pengertian di atas dapatlah kita lihat bahwa kedaulatan yang bersifat absolute adalah suatu kewenangan tanpa batas,namun kewenangan tanpa batas tersebut semakin lama semakin hilang sifat tanpa batasnya,sejalan dengan berkembangnya pemahaman mengenai negara demokrasi serta pemahaman mengenai negara hukum. Perkembangan pemahaman mengenai demokrasi serta pemahaman negara hukum itu di tengah-tengah masyarat suatu negara pada akhirnya akan memberikan pembatasan-pembatasan bagi negaranya sendiri dimana pembatasan-pembatasan itu sendiri biasanya dicantumkan di dalam konstitusi negaranya yang ditandai dengan adanya pemisahan ataupun pembagian kekuasaan. Montesqieu adalah orang pertama yang menyebutkan istilah trias politica ,yang merujuk kepada suatu pembagian kekuasaan menjadi 3 ranah kekuasaan yakni kekuasaan legislatif ,kekuasaan yudikatif ,dan kekuasaan eksekutif. Pembagian kekuasaan tersebut dimaksudkan oleh Montesqieu agar kekuasaan negara menjadi tidak absolute sehingga akan mewujudkan hal yang esensial dari konsep negara hukum ,yakni negara yang kewenangan pemerintahnya adalah terbatas. Pembagian kekuasaan tersebut yang dilakukan oleh Montesqieu dilakukan bukan berdasarkan pembagian tugas masing-masing ranah kekuasaan tersebut sebagaimana dimaksud di dalam pengertian yang hidup di masyarakat,khususnya masyarakat Indonesia,melainkan pembagian itu dilakukan didasari karena adanya pembagian pelaksanaan kedaulatan bukan karena pembagian tugas dari masing-masing ranah kekuasaan.

Selain daripada pembatasan-pembatasan yang bersifat internal yakni pembatasan-pembatasan yang timbul dari dalam negara itu sendiri ,ada juga pembatasan-pembatasan yang timbul dari kaidah-kaidah hukum internasional. Kaidah-kaidah hukum internasional tersebut yang membatasi kedaulatan suatu negara timbul ditujukan untuk membentuk suatu tata tertib internasional. Jika di analogikan hal tersebut sama seperti hukum-hukum nasional yang berlaku bagi tiap-tiap individu warga negaranya, pembatasan-pembatasan yang diberikan kepada tiap-tiap individu tersebut dalam wujud kewajiban-kewajiban yang harus ditaati dibuat supaya hak-hak atau kebebasan berkehendak dari seseorang tersebut tidak melanggar hak-hak dan kebebasan berkehendak yang dimiliki oleh orang lain. Karena hukum-hukum nasional tersebut memiliki kesamaan dengan hukum internasional yakni sebagai hukum public,hal yang esensial dari hukum public adalah bahwa hukum public memiliki sifat membatasi tindak-tanduk yang dilakukan oleh tiap-tiap pribadi baik itu pribadi kodrati ataupun pribadi hukum.

Jadi dari penjelasan tersebut diatas dapatlah kita simpulkan bahwa pengertian kedaulatan pada masa kini diartikan sebagai residu-residu kewenangan yang timbul dari pengurangan atas kewenangan penuh atau kedaulatan penuh dari suatu negara oleh pembatasan-pembatasan baik pembatasan itu berisfat internal yakni pembatasan-pembatasan yang timbul dari dalam negara itu sendiri ataupun pembatasan-pembatasan yang bersifat eksternal yakni pembatasan-pembatasan yang timbul dari kaidah-kaidah hukum internasional.

Suatu negara hanya akan mendapatkan kedaulatan jika ada status kemerdekaan yang dilekatkan kepadanya, baik kemerdekaan itu bersifat penuh maupun bersifat terbatas. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara tersebut akan mebentuk suatu hubungan yang sejalan dengan status kemerdekaan yang melekat kepadanya. Hubungan yang sejalan antara kedaulatan dengan status kemerdekaan yang dimiliki oleh suatu negara maksudnya adalah bahwa semakin terbatas status kemerdekaan yang dimiliki oleh suatu negara maka semakin terbatas juga kedaulatan yang dimiliki oleh negara tersebut, begitu juga sebaliknya apabila negara tersebut memiliki status kemerdekaan yang penuh maka negara tersebut juga akan memiliki kedaulatan yang penuh juga.

Pelaksanaan kedaulatan negara yang memiliki status kemerdekaan penuh pada dewasa ini dijalankan sesuai dengan prinsip negara demokrasi dan prinsip negara hukum. Prinsip negara demokrasi berarti bahwa suatu negara mempunyai bentuk pemerintahan di mana pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi diberikan kepada rakyat dan dilaksanakan langsung oleh mereka baik secara langsung maupun tidak langsung melalui suatu sistem representasi dan biasanya melibatkan pemilihan bebas secara periodik . Sedangkan prinsip negara hukum mempunyai arti bahwa negara tersebut adalah terbatas kewenangan pemerintahnya.

Usaha-usaha yang dilakukan agar negara itu memiliki pemerintah yang terbatas kewenangannya maka harus ada pembatasan kekuasaan yang berasal dari kedaulatan tersebut,salah satu caranya adalah dengan cara memisahkan ataupun mendistribusikan kekuasaan yang berasal dari kedaulata tersebut. Pemisahan yang dimaksud tersebut haruslah dilakukan oleh masyarakat dari negaranya itu sendiri sehingga dengan demikian pemisahan atau pendistribusian kekuasaan itu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.Monstesqiue menyebutkan bahwa pembagian kekuasaan tersebut dibagi atas 3 ranah kekuasaan yakni kekuasaan legislatif,eksekutif dan yudikatif. Montesqiue membagi kekuasaan negara tersebut di dasarkan karena pembagian pelaksanaan kedaulatan bukan karena pembagian tugas dari masing-masing kekuasaan atau kewenangan kelembagaan dari ketiga lembaga tersebut. Pembagian pelaksanaan kedaulatan adalah suatu pembagian kekuasaan atau kewenangan atas suatu wilayah atau penduduk yang dimiliki tersebut. Legislatif sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan kedaulatan negara mempunyai kewenangan untuk membuat suatu undang-undang dimana undang-undang itu berlaku bagi penduduk negara tersebut di wilayah yang dikuasai oleh negara tersebut. Selain daripada kewenangan untuk melaksanakan kedaulatan negara, ranah kekuasaan legislatif juga dilekatkan kekuasaan atau kewenangan dan hak-hak yang sifatnya menunjang pelaksanaan kedaulatan negara tersebut,misalnya di beberapa negara khususnya di Indonesia suatu ranah kekuasaan legislatif di berikan hak dan kewenangan untuk mengawasi kinerja yang dilakukan oleh ranah kekuasaan eksekutif,kewenangan untuk menjalankan fungsi budgeting,dll. Eksekutif sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kedaulatan negara juga dilekatkan kekuasaan dan kewenangan untuk menjalankan kedaulatan negara atas wilayah dan penduduk yang dimiliki oleh suatu negara, kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk mengaplikasikan atau memberlakukan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif atas penduduk dan wilayah yang dimiliki oleh negara tersebut. Selain daripada kewenangan untuk menjalankan kedaulatan tersebut, lembaga eksekutif juga dilekatkan sejumlah kekuasaan atau kewenangan dan hak yang sifatnya menunjang pelaksanaan kedaulatan,seperti misalnya pelaksanaan pengawasan internal terhadap penggunaan keuangan negara yang dipakai dalam menjalankan kedaulatan tersebut,dll. Sedangkan lembaga yudikatif sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kedaulatan negara juga dilekatkan kekuasaan dan kewenangan untuk menjalankan kedaulatan negara atas wilayah dan penduduk yang dimiliki negara tersebut,kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif dan yang telah diaplikasikan oleh lembaga eksekutif. Kewenangan penegakkan hukum disini maksudnya adalah kewenangan untuk mengadili dan memberikan suatu putusan terhadap pelanggaran hukum.

Pelaksanaan kedaulatan yang dilakukan oleh lembaga yudikatif sendiri pada dasarnya adalah suatu pelaksanaan yurisdiksi. Yurisdiksi sendiri mempunyai arti sebagai berikut :

yurisdiksi adalah suatu kekuasaan atau kewenangan yang secara konstitusi diberikan kepada hakim untuk mengambil tanggung jawab dan memutuskan kasus-kasus sesuai dengan hukum dan untuk membawa putusannya kepada eksekusi. Sebuah area atau distrik dimana hakim mempunyai yurisdiksi ,disebut sebagai teritori dan hubungan antara teritori si hakim dengan kewenangannya disebut sebagai yurisdiksi teritorial .

Setiap tindakan dari yurisdiksi yang dilaksanakan oleh hakim tanpa teritorinya,baik dengan pengucapan putusan atau membawanya ke eksekusi, adalah batal.Suatu pengadilan yang tingkatnya rendah tidak mempunyai yurisdiksi diluar dari apa yang didelegasikan kepadanya. Dengan kata lain di dalam lembaga yudikatif terdapat suatu susunan yang bersifat hierarki. Maka apabila antara suatu putusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan yang lebih rendah dengan putusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan yang lebih tinggi maka, putusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan yang lebih rendah itu adalah batal karena bertentangan dengan putusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan yang lebih tinggi dan yang berlaku adalah putusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan yang lebih tinggi tersebut.

Secara sederhana yurisdiksi dapat diartikan sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengadili suatu kasus dan mengeluarkan perintah-perintah sebagai tindak lanjut daripada tindakan mengadili tersebut. Oleh karena negara adalah suatu konsep abstrak yang tidak dapat melaksanakan kedaulatan tanpa adanya bentuk kekuasaan yang nyata, maka kekuasaan negara untuk mengadili itu dilakukan oleh pemerintah dalam arti luas yang merupakan manifestasi dari negara tersebut. Kekuasaan untuk mengadili dan memberikan perintah sebagai tindak lanjut dari pada mengadili tersebut diberikan kepada kekuasaan yudikatif sebagai salah satu unsur atau lembaga kenegaraan yang melaksanakan kedaulatan.

Secara garis besar yurisdiksi terbagi atas 3,yaitu :

1. Yurisdiksi Personal

Yurisdiksi personal adalah kekuasaan atau kewenangan dari suatu pengadilan untuk mendengar atau memutuskan suatu tuntutan hukum yang melibatkan seorang terdakwa oleh kebijakan dari si terdakwa yang memiliki beberapa hubungan dengan tempat dimana pengadilan itu berada, yurisdiksi personal juga disebut dengan istilah personam (terhadap orang-orang) yurisdiksi , yurisdiksi personal memberikan kepada pengadilan untuk membuat keputusan yang mengikat atas orang-orang yang terlibat dalam perkara. Setiap negara mempunyai yurisdiksi personal atas orang-orang yg ada di wilayahnya. Sebaliknya ,tidak ada negara yg dapat melaksanakan yurisdiksi personal dan otoritas atas orang-orang diluar teritorinya setidaknya orang-orang tersebut mewujudkan beberapa kontak dengan negara .

2. Yurisdiksi Teritorial

Yurisdiksi territorial oleh Macmillan diartikan sebagai suatu Yurisdiksi atas suatu wilayah yang dimiliki oleh suatu negara . Dapat dikatakan juga bahwa yurisdiksi adalah hubungan antara kewenangan dari seorang hakim sebagai pelaksana yurisdiksi dengan wilayah dimana hakim itu berkewenangan . Dapat juga dikatakan bahwa pengertian Yurisdiksi territorial menunjuk pada yurisdiksi yang berlaku atas orang ataupun benda yang titik beratnya menunjuk pada wilayah dimana orang ataupun benda itu berada . Yurisdiksi territorial menunjukkan seluas apa wilayah yang dimiliki suatu negara dimana di dalam wilayah itu suatu negara dapat melaksanakan suatu yurisdiksi yang merupakan perwujudan daripada kedaulatan negara.

Orang asing yang berada di dalam wilayah suatu negara sebagai kosekuensi yurisdiksi territorial tidak dapat meminta pembebasan atas yurisdiksi territorial suatu negara atas dirinya kecuali orang asing tersebut memiliki hak-hak imunitas yang ditetapkan dalam hukum internasional,adapun hak imunitas tersebut hanya dapat diberikan kepada :

1) Kepala negara atau pemerintah

2) Perwakilan diplomatic

3) Utusan khusus

4) Kapal pemerintah asing

5) Kapal perang dan

6) Organisasi internasional di suatu negara

Pemberlakuan suatu yurisdiksi territorial dilakukan berdasarkan asas “locus in quo” yang berarti bahwa suatu hukum yang berlaku atas suatu perkara adalah hukum dimana perkara itu terjadi . Locus in quo sendiri secara harafiah diartika sebagai suatu tempat dimana suatu perkara atau kejadian diduga terjadi . Wilayah yang dimaksud disini tidaklah harus merupakan wilayah berupa daratan,lautan ataupun udara yang dimiliki oleh suatu negara saja tapi juga bisa merupakan wilayah yang merupakan property yang dimiliki atau disewa oleh suatu otoritas suatu negara, misalnya kapal-kapal tanker,kapal-kapal perang,mobil-mobil yang dipakai oleh para perwakilan diplomatic negara dll. Yurisdiksi demikian disebut sebagai yurisdiksi kuasi territorial .

Yurisdiksi territorial yang merupakan manifestasi dari kedaulatan suatu negara dapat bertambah cakupan luas wilayahnya sesuai dengan cara-cara memperoleh kedaulatan territorial. Ada beberapa cara suatu negara dapat memperoleh kedaulatannya atas suatu wilayah antara lain sebagai berikut :

1) Okupasi

Okupasi merupakan penegakkan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada di bawah penguasan negara manapun,baik wilayah yang baru ditemukan,ataupun suatu hal yang tidak mungkin yang ditinggalkan oleh negara yang semula meninggalkannya .

2) Aneksasi

Aneksasi adalah suatu metode untuk memperoleh suatu kedaulatan territorial yang dilakukan dengan cara penaklukan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap wilayah yang sebenarnya telah dimiliki oleh suatu negara ,dengan kata lain dapat dikatakan bahwa aneksasi adalah suatu cara perolehan kedaulatan dengan cara yang dipaksakan . Menurut J.G Starke aneksasi memiliki 2 keadaan antara lain sebagai berikut :

a) Apabila wilayah yang dianeksasi telah dilakukan atau ditundukkan oleh negara yang menganeksasi.

b) Apabila wilayah yang dianeksasi dalam kedudukan yang benar-benar berada di bawah negara yang menganeksasi pada waktu diumumkannya kehendak aneksasi oleh negara tersebut.

3) Accretion

Accretion adalah suatu cara memperoleh kedaulatan territorial karena adanya penambahan wilayah suatu negara terutama karena disebabkan oleh proses-proses alam. Namun dengan majunya teknologi sekarang ini disertai kebutuhan suatu negara atas suatu wilayah ,accretion tidak melulu diartikan sebagai penambahan wilayah karena proses-proses alam ,tapi penambahan wilayah tersebut dapt juga dilakukan dengan cara sengaja.

Misalnya saja Singapura yang memperluas wilayahnya dengan cara menimbun tanah atau tumpukan sampah yang diatur sedemikian rupa di sekitar pesisir pantainya ,sehingga menyebabkan wilayah yang dimiliki oleh negara Singapura semakin luas ,namun hal ini menjadi permasalahan karena hal demikian yang dilakukan oleh negara Singapura dapat menganggu teritori negara sekitarnya terutama negara Indonesia.

4) Prescription

Prescription adalah suatu cara memperoleh suatu kedaulatan atas suatu wilayah yang dilakukan dengan cara damai yakni dengan cara menempati dan melakukan suatu efektif control atas suatu wilayah untuk waktu yang lama dan selama itu tidak mendapatkan gangguan dari negara manapun.

Prescription jika dilihat sifatnya hampir sama dengan daluwarsa yang terdapat dalam ranah keperdataan,namun ada perbedaan antara daluwarsa dengan prescription perbedaan itu adalah bahwa daluwarsa merupakan upaya hukum sedangkan prescription merupakan dasar hukum.

5) Cession

Pengertian cessie menunjukkan perolehan wilayah melalui perjanjian antar negara, dimana di dalam perjanjian tersebut juga diatur adanya penyerahan suatu wilayah. Perolehan suatu wilayah seperti ini dapat dilakukan berkaitan dengan masalah utang dan karena wilayah tersebut memang dijual oleh satu pihak kepada pihak lain, seperti yang dilakukan Rusia, yang menjual wilayah Alaska kepada Amerika Serikat pada akhir abad ke-19.

3. Yurisdiksi luar biasa

Yurisdiksi luar biasa adalah pelaksanaan yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan internasional yang dilakukan di luar wilayah yang dimiliki oleh negara tersebut dan tidak dilakukan oleh penduduk negara sendiri berdasarkan prinsip yurisdiksi universal . Dasar pertimbangan diterapkannya yurisdiksi universal adalah supaya peristiwa-peristiwa hukum tertentu yang mungkin tidak tercakup oleh konsep yurisdiksi yang lain, tidak terlepas dari jangkauan hukum .

1. Pembatasan-pembatasan kedaulatan suatu negara yang ditetapkan dalam kaidah-kaidah hukum internasional

Ada beberapa pembatasan-pembatasan terhadap kedaulatan suatu negara yang ditetapkan dalam kaidah-kaidah hukum internasional,yang tidak mungkin disebutkan semuanya di dalam makalah ini dikarenakan pembatasan-pembatasan itu ditetapkan di dalam berbagai sumber-sumber hukum internasional yang sangat banyak jumlahnya dan tiap-tiap negara mempunyai karakteristik yang berbeda pembatasannya sebagai akibat dari pada perjanjian internasional yang telah dibuat oleh tiap-tiap negara tersebut. Adapun dalam makalah ini akan disebutkan beberapa pembatasan-pembatasan tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Pembatasan yang ditetapkan di dalam perjanjian internasional yang dibuat oleh tiap-tiap negara.

Tiap-tiap negara pastilah pernah melakukan perjanjian dengan negara-negara lain sabagai akibat dari pada pergaulan negara tersebut di dunia internasional. Perjanjian itu bisa bersifat bilateral maupun multilateral.Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara-negara tersebut menjadi mengikat negara tersebut apabila perjanjian internasional itu telah diratifikasikan di dalam perundang-undangan negara tersebut. Perjanjian tersebut haruslah di tepati oleh masing-masing negara yang telah meratifikasinya ,sesuai dengan prinsip pacta sunservanda Seringkali di dalam isi perjanjian itu terdapat pembatasan terhadap kedaulatan negara tersebut dan memang harus dipatuhi oleh negara tersebut sebagai akibat dari pada meratifikasi perjanjian tersebut. Sebagai contoh, Indonesia sebelum meratifikasi perjanjian ACFTA (Asia-China Free Trade Agreement ) memiliki kedaulatan untuk melakukan pungutan bea terhadap barang-barang apapun itu dan darimanapun yang masuk ke dalam wilayah negara Indonesia. Tapi sebagai akibat dari meratifikasi perjanjian ACFTA negara Indonesia tidak bisa lagi melakukan pungutan bea untuk beberapa barang-barang yang ditentukan di dalam ACFTA dan yang berasal dari negara-negara peserta ACFTA tersebut, sehingga dengan demikian dapat kita lihat secara jelas bahwa memang kedaulatan negara Indonesia menjadi terbatas sesuai dengan isi dari perjanjian ACFTA.

2. Pembatasan yang ditetapkan di dalam UDHR (Universal Declaration of Human Right)

Pembatasan-pembatasan yang diberikan UDHR adalah pembatasan yang diberikan bagi Yurisdiksi personal pemberian pembatasan itu diberikan didasari dengan adanya hak-hal dasar yang dimiliki oleh seseorang yang harus dijamin oleh tiap-tiap negara. Oleh karena pemberlakuan UDHR tersebut sebagai akibat dari meratifikasinya maka kedaulatan negara atas penduduk yang tinggal di wilayah negaranya menjadi terbatas sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh UDHR

3. Pembatasan yang ditetapkan dalam Hukum Humaniter.

Pemberian pembatasan-pembatasan oleh hukum humaniter pada dasarnya ditetapkan secara universal dan merupakan perwujudan lebih nyata atas hak-hak dasar yang dimiliki oleh seseorang dalam status perang. Pembatasan-pembatasan itu sendiri dapat dilihat di dari Konvensi Jenewa untuk perlakuan perlindungan korban perang dan juga dapat dilihat dari Konvensi Den Haag untuk pengaturan tentang penggunaan senjata dan tata cara perang. Dari pembatasan-pembatasan yang ditetapkan di dalam hukum humaniter dapat kita lihat bahwa kedaulatan suatu negara menjadi terbatas karena negara tidak bisa sesuka hati melakukan kehendaknya dalam situasi perang .Apabila negara sesuka hati melakukan kehendaknya dalam keadaan perang maka negara tersebut akan dianggap telah melakukan kejahatan perang dan dapat dikenakan sanksi internasional.

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapatlah kita lihat bahwa kedaulatan itu adalah residu-residu kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara ,dimana residu-residu kewenangan itu dihasilkan dari pengurangan atas kewenangan penuh yang dimiliki suatu negara oleh pembatasan-pembatasan yang ada baik pembatasan-pembatasan itu merupakan pembatasan internal atau pembatasan-pembatasan yang bersifat eksternal yakni pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh kaidah-kaidah hukum internasional.

Pelaksanaan kedaulatan di dalam konsep negara hukum pada umumnya secara garis besar dilaksanakan oleh 3 lembaga negara yakni lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintahan yang terbagi atas 3 lembaga itu adalah terbatas,seiring kaidah-kaidah pembatasan yang ditetapkan di dalam masing-masing konstitusi negar tersebut dan seiring dengan pembagian pelaksanaan kedaulatan di antara ketiga lembaga tersebut.

Pelaksanaan kedaulatan suatu negara itu diawali dengan pembuatan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif, kemudian pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, dilanjuti pelaksanaan yurisdiksi yang dilakukan oleh lembaga yudikatif,kemudian diakhiri dengan pelaksanaan tindakan-tindakan kelanjutannya yang dilakukan oleh lembaga eksekutif sebagai akibat dari proses-proses yurisdiksi.

Daftar Pustaka

Adji Samekto,2009,Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional,Semarang,Citra Aditya Bakti.

Macmillan,1968,Manual of Public international Law,London,St Martins Press

J.G Starke ,1988,Pengantar Hukum Internasional,

KUHPerdata.

http://www.lectlaw.com/def2/p211.htm

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/

http://www.britannica.com

http://topics.law.cornell.edu/