Lembaga Lastgeving Sebagai Proses yang Mendahului Proses Gugatan.
Di dalam hukum acara perdata, apabila seseorang ingin mewakili orang lain di hadapan pengadilan maka orang tersebut harus memiliki kuasa yang diberikan oleh orang lain itu dalam hal ini orang lain itu adalah principal (lastgever),maka barulah orang itu dapat mewakili kepentingan orang lain di hadapan pengadilan. Namun di dalam kententuan yang terdapat di dalam pasal 123 HIR tersirat bahwa yang dimaksud dengan kuasa disini haruslah berupa kuasa khusus,yakni perjanjian pemberian kuasa yang diberikan oleh seorang lastgever kepada si kuasa untuk melaksanakan salah satu kepentingan tertentu dari kepentingan si lastgever.Hal ini berbeda dengan kuasa umum yang memberikan kewenangan kepada si kuasa untuk mengurusi kepentingan si principal secara umum. Oleh karena itu lembaga lastgeving adalah lembaga penting sebagai lembaga yang mendahului proses gugatan sebagai mana dimaksud di dalam hukum acara perdata.
Ruang Lingkup Surat Kuasa Khusus.
Akibat yang ditimbulkan apabila surat kuasa khusus dibuat tidak dengan tidak memenuhi syarat :
1. Surat gugatan menjadi tidak sah, apabila yang mengajukan adalah si kuasa yang diberikan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat.
2. Segala proses pemeriksaan menjadi tidak sah, atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syararat
Surat kuasa pada umumnya.
Pasal 1792 KUHPerdata :
Pemberian kuasa adalah persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
Dalam perjanjian kuasa terdapat 2 pihak yaitu :
1. Pihak yang memberikan kuasa (lastgever)
2. Pihak yang diberikan kuasa atau serinf disingkat sebagai kuasa ( mandatory)
Lembaga hukumnya adala lastgeving atau pemberian kuasa (volmacht, full power),jika :
1. Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan kepada penerima kuasa sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan di dalam surat kuasa.
2. Penerima kuasa atau si kuasa bertindak dengan kewenangan penuh untuk mengurusi kepentingan pihak pemberi kuasa terhadap pihak ketiga.
3. Si pemberi kuasa bertanggung jawab penuh atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh si kuasa, sejauh si kuasa melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya yang ditentukan di dalam surat kuasa dengan kata lain apabila si kuasa bertindak melampaui batas fungsi dan kewenangan yang ditetapkan di dalam surat kuasa maka si kuasa bertanggung jawab sendiri atas tindakan-tindakan yang melampaui batas itu.
Sifat-sifat perjanjian kuasa
1. Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa
Perjanjian pemberian kuasa sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1792 tidak hanya mengatur hubungan antar si pemberi kuasa dengan si penerima kuasa atau si kuasa secara internal saja,tapi juga mengatur juga hubungan-hubungan eksternal yang terjadi antara si kuasa dengan pihak ketiga dengan mana si kuasa membawa nama si pemberi kuasa. Segera setelah perjanjian kuasa itu disepakati oleh kedua pihak maka ketika itu juga si kuasa memiliki kewenangan penuh atas kuasa yang diberikan oleh si pemberi kuasa untuk mengurusi urusan si pemberi kuasa ,dengan kata lain si kuasa mempunyai kewenangan untuk mewakili si pemberi kuasa dengan mengatasnamakan si pemberi kuasa untuk mengurusi urusan si pemberi kuasa sesuai dengan fungsi dan kewenangan si penerima kuasa yang diatur di dalam perjanjian kuasa. Maka dari itu segera setelah perjanjian pemberian kuasa itu disepakati maka timbullah hubungan antara pihak materiil (principal) dalam hal ini adalah si pemberi kuasa dengan pihak formil yang dalam hal ini adalah si kuasa.

2. Pemberian kuasa bersifat konsensual.
Perjanjian pemberian kuasa dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam artian :
a. Bahwa dalam perjanjian pemberian kuasa terdiri atas dua belah pihak dimana salah satu pihak adalah pihak pemberi kuasa dan di pihak lain si penerima kuasa atau si kuasa .
b. Pemberian kuasa itu dituangkan ke dalam suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak sebagai suatu persetujuan.
c. Oleh karena itu perjanjian pemberian kuasa harus dinyatakan secara tegas bahwa kedua belah pihak itu setuju atau sepakat untuk mengadakan perjanjian kuasa itu,dimana kata kesepakatan dituangkan ke dalam perjanjian tersebut, yang dapat berbentuk lisan maupun tulisan, yang berbentuk tulisan berbentuk akta dibawah tangan atau berbentuk akta otentik.
3. Berkarakter garansi-kontrak.
Perjanjian pemberian kuasa mempunyai garansi kontrak dalam artian bahwa adanya garansi di dalam kontrak itu yang menyatakan bahwa si pemberi kuasa terikat atas segala tindakan yang dilakukan oleh si kuasa untuk mengurusi urusan si pemberi kuasa sejauh si kuasa melakukan tindakan-tindakannya tidak melampaui fungsi dan kewenangan si kuasa yang ditetapkan di dalam perjanjian pemberian kuasa tersebut. Dengan kata lain dapat ditarik kesimpulan secara a contrario bahwa si kuasa akan bertanggung jawab sendiri atas tindakan-tindakan yang melamapui fungsi dan kewenangan si kuasa yang ditetapkan di dalam perjanjian pemberian kuasa yang dilakukannya untuk mengurusi urusan si pemberi kuasa.
Berakhirnya Kuasa.
1) Si Pemberi kuasa menarik kembali kuasa yang diberikannya secara sepihak
Penarikan kuasa yang dilakukan oleh si pemberi kuasa secara sepihak diatur dalam pasa 1814 KUHPerdata dengan acuan sebagai berikut :
a. Bahwa penarikan kekuasaan itu dilakukan tanpa adanya kesepakatan dari si penerima kuasa.
b. Bahwa penarikan kuasa itu dapat dilakukan secara tegas dengan cara :
• Dalam bentuk tertulis yang menegaskan kuasa yang diterima oleh si kuasa telah ditarik oleh si pemberi kuasa.
• Meminta kembali kuasa yang telah diberikan kepada si kuasa
c. Pencabutan dapat dilakukan secara diam-diam hal ini diatur di dalam pasal 1816 KUHPerdata,yakni dengan cara menunjuk orang lain sebagai kuasa yang baru untuk melaksanankan urusan yang sama,tindakan ini menyebabkan si kuasa yang lama semenjak kuasa yang baru tersebut ditunjuk menjadi tidak memiliki kuasa lagi karena kuasanya telah ditarik secara diam-diam.

2) Salah satu pihak meninggal dunia
Pasal 1813 menegaskan bahwa pemberian kuasa berakhir dengan sendirinya demi hukum apabila salah satu pihak telah meningal dunia, hubungan hukum yang terjadi dalam hubungan perjanjian pemberian kuasa tidak berlanjut kepada para ahli waris ,apabila memang ingin berlanjut maka harus dibuat suatu perjanjian pemberian kuasa yang baru , dengan mana si ahli waris menyatakan dengan tegas bahwa ingin melanjutkan perjanjian pemberian kuasa tersebut.

3) Si kuasa melepaskan kuasanya secara sepihak
Pasal 1817 KUHPerdata memberikan hak kepada si penerima kuasa untuk melepas (op zegging) kuasanya dengan syarat sebagai berikut :
a) Bahwa si penerima kuasa atau si kuasa harus menyampaikan kepada si pemberi kuasa. Mengenai kehendaknya untuk melepaskan kuasa tersebut.
b) Si penerima kuasa tidak boleh melepaskan kuasanya pada saat yang tidak layak. Dimana ukuran tidak layak tersebut merupakan perkiraan objektif apakah pelepasan kuasa tersebut menerbitkan kerugian bagi si pemberi kuasa atau tidak.
Jenis Kuasa
Dalam hukum perdata dikenal 4 macam kuasa yaitu :
1. Kuasa Umum
Kuasa umum diatur di dalam pasal 1795 KUHPerdata. Menurut pasal ini kuasa umum bertujuan untuk memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan si pemberi kuasa dalam hal :
1) Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan yang dimiliki oleh si pemberi kuasa
2) Tindakan pengurusan tersebut adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan si pemberi kuasa atas harta kekayaannya.
3) Dengan demikian titik berat pemberian kuasa umum hanya meliputi tindakan pengurusan kepentingan si pemberi kuasa.
Seorang manajer yang diberikan suatu kuasa umum oleh si pemilik perusahaan untuk mengurusi perusahaannya yakni harta kekayaan yang dimiliki oleh si pemberi kuasa tidak dapat mewakili perusahaan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, karena hal ini bertentangan dengan pasal 123 HIR yang menyatakan bahwa seseoranng yang mewakili orang lain dalam mengajukan gugatan harus memiliki surat kuasa khusus. Hal ini ditegaskan kembali oleh putusan PT Bandung no 149/1972.

2. Kuasa Khusus
Menurut ketentuan pasal 1795 KUHPerdata menjelaskan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus dalam artian bahwa surat kuasa tersebut diberikan untuk mengurusi suatu urusan tertentu atau lebih,kuasa khusus inilah yang mendasari seseorang dapat mewakili orang lain untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk kepentinga principal. Namun pemberian kuasa tersebut agar sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud di dalam pasal 123 HIR. Contoh kuasa khusus misalnya kuasa yang diberikan principal kepada si kuasa untuku menjual rumah ,maka kuasa yang dimiliki oleh si kuasa terbatas pada pengurususan urusan si principal untuk menjual rumah saja ,apabila di dapati bahwa ternyata si kuasa menyewakan rumah tersebut maka tindakan-tindakan yang dilakukan oleh si kuasa tersebut sudah melampaui fungsi dan kewenangannya yang ditetapkan dalam perjanjian kuasa tersebut oleh karena itu tindakan-tindaka yang melampui batas itu tidak mengikat si pemberi kuasa, begitu juga apabila ternyata ada permasalahan mengenai jual-beli tersebut di pengadilan si kuasa tidak dapat mewakili si pemberi kuasa untuk mengurus kepentingan si pemberi kuasa di pengadilan tersebut ,apabila dikehendaki bahwa si kuasa mewakili principal di pengadilan maka harus dibuat kuasa khusus yang baru yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di dalam pasal 123 HIR.

3. Kuasa Istimewa
Pasal 1796 KUHPerdata mengatur perihal tentang kuasa istimewa dimana perihal kuasa istimewa itu dapat dikaitkan dengan pasal 157 HIR dan pasal 184 RBG. Jika ketentuan pasal ini dirangkai maka dapat kita lihat bahwa kuasa istimewa memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1) Bersifat Limitatif
Bahwa pemberian kuasa istimewa hanya dapat dilakukan oleh seorang principal untuk mengurus suatu kepentingan yang sifatnya sangat penting dan sangat terbatas ruang lingkup pengurusan urusan tersebut. Adapun pemberian kuasa Istimewa tersebut hanya dapat dilakukan untuk mengurus kepentingan principal mengenai :
a. Memindahtangankan harta benda milik principal atau untuk meletakkan hipotek ( hak tanggungan) atas benda tersebut.
b. Untuk membuat perdamaian kepada pihak ketiga
c. Untuk mengucapkan sumpah penentu (decisoir eed) atau sumpah tambahan (suppletoir eed) sesuai dengan ketentuan pasal 157 HIR atau pasal 184 RBG.

2) Harus berbentuk akta otentik
Bahwa kuasa istimewa yang diberikan oleh principal kepada si kuasa haruslah dituangkan ke dalam suatu perjanjian pemberian kuasa yang berbentuk akta otentik yakni akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undang mengenai tata cara pembuatan akta tersebut.

4. Kuasa Perantara
Kuasa perantara itu merupakan kuasa yang dikonstruksikan di dalam pasal 1792 KUHPerdata danpasal 62 KUHD yang dikenal dengan agen perdagangan ( commercial agency )yang wajib disebut sebagai perwakilan dagang ,dalam hal ini pihak principal dalam kuasa perantara adalah perusahaan pusat dari suatu perusahaan sedangkan yang menjadi si kuasa adalah perwakilan dagangnya yang terdapat di suatu wilayah tertentu. Karena adanya kuasa perantara ini maka segala tindakan yang dilakukan oleh perwakilan dagang dari perusahaany pusat itu mengikat pihak principal yakni perusahaan pusat itu, sejauh hal-hal yang dilakukan oleh si kuasa tersebut tidak melampaui batas kewenangannya yang ditetapkan di dalam perjanjian pemberian kuasa.

Kuasa menurut hukum.
Suatu kuasa yang dimiliki oleh seorang mandatory menjadi terbit tidak hanya karena adanya suatu perjanjian antara principal dengan mandatory saja , tapi kuasa yang dimiliki oleh mandatory tersebut dapat timbul karena hukum menetapkannya demikian atau dengan kata lain kuasa tersebut timbul demi hukum. Kuasa menurut hukum disebut juga sebagai legal mandatory. Adapun beberapa kuasa yang timbul karena hukum antara lain sebagai berikut :
1. Kuasa yang dimiliki oleh seorang wali atas anak yang berada di bawah perwalian
2. Kuasa yang dimiliki oleh kurator atas orang yang tidak waras
3. Kuasa yang dimiliki oleh orang tua atas anak-anak mereka yang belum dewasa
4. Kuasa yang dimiliki oleh BHP sebagai curator kepailitan
5. Kuasa yang dimiliki oleh Direksi atau pengurus dari suatu badan hukum
6. Kuasa yang dimiliki oleh direksi dari suatu perseoran terbatas
7. Kuasa yang dimiliki pimpinan perwakilan perusahaan asing
8. Kuasa yang dimiliki oleh pimpinan cabang perusahaan domestic.

Bentuk kuasa di depan pengadilan
Bentuk kuasa yang sah yang dapat digunakan di depan pengadilan diatur di dalam pasal 123 ayat (1) HIR antara lain sebagai berikut :
a. Kuasa secara lisan
Menurut pasal 123 ayat (1) HIR ( pasal 147 ayat (1) RBG) dan pasal 120 HIR bentuk kuasa lisan terdiri dari :
1. Kuasa lisan yang disampaikan secara langsung oleh penggugat di depan ketua PN
Pasal 120 HIR memberikan hak kepada seseorang untuk mengajukan gugata secara lisan di hadapan ketua PN,apabila dia tidak mampu membaca atau buta aksara. Bersama dengan pengajuan gugatan itu si penggugat dapat menyatakan secara lisan di hadapan ketua PN mengenai :
a. Penunjukkan atau penyerahan kuasa kepada seseorang atau beberapa orang untuk melaksanakan urusan si penggugat mengenai gugatan tersebut.
b. Pernyataan penyerahan kuasa tersebut dicantumkan di dalam catata gugatan yang dibuat oleh ketua PN.
Apabila ketua PN menerima gugatan secara tertulis maka dia wajib meformulasikan gugatan tersebut ke dalam bentuk tertulis,dan apabila pihak penggugat bersamaan dengan pengajuan gugatan tersebut menyampaikan penyerahan kuasa kepada seseorang atau beberapa orang maka hal itu harus dicatatkan atau dicantumkan di dalam surat gugatan yang dibuat oleh ketua PN tersebut.
2. Kuasa yang ditunjukan secara lisan di persidangan
Kuasa secara lisan yang ditunjukan di persidangan sebenarnya tidak diatur secara jelas di dalam undang-undang, namun hal dianggap tersirat di dalam pasal 123 ayat (1) HIR . Pihak penggugat pada saat persidangan atau pemeriksaan berlangsung dapat mengajukan penunjukkan kuasa kepada seseorang atau beberapa orang dengan syarat sebagai beriku :
Bahwa penunjukkan tersebut dilakukan dengan kata-kata yang tegas (expressis verbis)
Kemudian setelah pernyataan penunjukkan kuasa tersebut pihak majelis memerintahkan kepada pihak panitera untuk mencatatkan penyerahan kuasa tersebut di dalam berita acara sidang.

b. Kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan
Menurut pasal 118 HIR gugatan perdata diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penggugat dan menurut pasal 123 HIR bersamaan dengan itu si penggugat dapat mencantumkan pernyataan kehendak untuk memberikan kuasa kepada seseorang atau beberapa orang di dalam suratan gugatan itu. Penunjukkan kuasa yang demikian sah dan memenuhi syarat formil karena hal ini telah diatur secara tegas di dalam pasa 123 dan pasal 118 HIR.
c. Surat kuasa khusus
Di dalam penjelasan pasal 123 HIR dikatakan bahwa pemberian kuasa untuk mewakili seseorang di pengadilan itu terdiri atas kuasa umum dan kuasa khusus, dimana yang dimaksud dengan kuasa umum adalah kuasa yang diberikan bersamaan dengan dan dicantumkan di dalam surat gugatan,serta penyerahan kuasa yang bersamaan dengan pengajuan gugatan secara lisan di depan ketua PN sebagaimana dimaksud di dalam pasal 120 HIR.Sedangkan yang dimaksud dengan kuasa umum adalah kuasa yang diberikan kepada si kuasa dalam bentuk tertulis yakni sebuah surat kuasa khusus. Pada penjelasan pasal 123 HIR dinyatakan bahwa seseorang dapat mewakili orang lain dalam bersidang dengan menggunakan surat kuasa khusus. Kemudian pada pasal tersebut tidak dijelaskan tentang formulasi daripada surat kuasa khusus tersebut, sehingga orang zaman dulu sangat mudah dalam membuat surat kuasa khusus kepada orang lain hanya cukup mencantumkan pernyataan bahwa principal menyerahkan kuasa kepada si kuasa. Namun pada perkembangannya surat kuasa sudah ditetapkan formulasinya dimana penetapan formulasi itu dilakukan melalui surat edaran mahkamah agung (SEMA). Perkembangan itu yakni sebagai berikut :
SEMA no 2 tahun 1959
Dalam SEMA tersebut ditetapkan bahwa surat kuasa khusus harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
1) Menyebut secara spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan.
2) Menyebutkan kompetensi relative PN tempat dimana surat kuasa itu akan digunakan untuk mewakili kepentingan principal di pengadilan
3) Menyebutkan kedudukan para pihak yang terlibat ( pihak penggugat dan pihak tergugat)
4) Menyebutkan secara ringkas dan konkret mengenai kasus perkara yang diajukan.
Tidak terpenuhinya syarat-syarat yang di atas menyebabkan surat kuasa tersebut menjadi cacat formil dimana akan menyebabkan pengajuan gugatan yang ditandatangani oleh penggugat menjadi tidak sah dan menyebabkan perkara yang diajukan tersebut menjadi tidak dapat diterima (niet Onvantkelijk)

SEMA no 5 tahun 1962
Dalam SEMA tersebut disebutkan bahwa PN dan PT tinggi berwenang untuk melakukan penyempurnaan terhadap surat kuasa khusus yang cacat formil dengan cara sebagai berikut :
1) Memanggil secara langsung pihak pemberi kuasa dan menanyakan apakah benar dia telah memberikan kuasanya kepada si kuasa.
2) PT yang kesusahan menemui si pemberi kuasa karena berbagai factor dapat mendelegasikan kewenangannya kepada PN untuk menanyakan kepada si pemberi kuasa apakah benar dia telah menyerahkan kuasanya kepada si kuasa.
SEMA no 1 tahun 1971
SEMA ini mencabut SEMA no 2 tahun 1959 dan SEMA no 5 tahun 1962. Namun menurut beberapa para ahli hukum pencabutan SEMA no 2 tahun 1959 adalah suatu hal yang keliru, karena hal yang esensial dari SEMA no 1 tahun 1971 adalah pelarangan penyempurnaan surat kuasa khusus yang cacat formil oleh PN dan PT ,sedangkan formulasi surat kuasa khusus tersebut tetap menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam SEMA no 2 ahun 1959 ,oleh karena itu keadaan yang demikian itu dipulihkan kembali melalui SEMA no 6 tahun 1994 .
SEMA no 6 tahun 1994 .
SEMA ini menerbitkan kembali ketentuan mengenai syarat formulasi surat kuasa khusus yang terdapat di dalam SEMA no 2 tahun 1959, dimana SEMA no 2 tahun 1959 itu dicabut melalui SEMA no 1 tahun 1971.
Bentuk formil surat kuasa Khusus
Dalam pasal 123 HIR tidak ditetapkan tentang bagaimana surat kuasa khusus yang akan dipakai untuk mewakili principal di pengadilan itu harus dibuat, pasal 123 HIR hanya menyatakan bahwa surat kuasa khusus tersebut berbentuk tertulis (semacam surat) . Dalam hukum perdata kata surat dapat dipersamakan dengan akta. Oleh karena itu surat kuasa khusus tersebut dapat dibuat dengan berbagai bentuk akta.Adapun secara garis besar dikenal 2 macam bentuk akta yakni akta otentik dan akta dibawah tangan. Dengan demikan surat kuasa khusus tersebut mempunyai bentu sebagai berikut :
1) Akta Otentik
Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu serta pembuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pembuatan akta tersebut. Adapun dalam lembaga lastgeving dikenal 2 macam akta otentik yaitu:
a) Akta Notaris
Surat kuasa khusus dapat dibuat dihadapan notaries dengan dihadiri oleh principal atau pemberi kuasa dan si penerima kuasa. Namun demikian sebenarnya surat kuasa khusus tersebut mempunyai bentuk yang bebas (vrijk vorm), tidak harus berbentuk akta notaris.

b) Akta yang dibuat di depan panitera
Surat kuasa khusus dapat juga dibuat di depan panitera pengadilan yang sesuai dengan kewenangan relative.Kemudian akta yang dibuat di depan panitera itu harus dilegalisir oleh kepala PN agar akta tersebut sah menjadi suatu akta yang otentik.

2) Akta dibawah tangan
Adalah akta yang dibuat antara si principal atau pemberi kuasa dan penerima kuasa tanpa perantara pejabat yang berwenang yang ditanda tangani kedua belah pihak dan mencantumkan tanggal penandatanganan. Namun sebenarnya akta dibawah tangan yang dibubuhi cap jempol dapat juga digunakan sebagai surat kuasa khusus karena akta yang dibubuhi cap jempol itu memenuhi syarat formal hanya saja pada akta yang dibubuhi cap jempol harus dilegalisir dan di daftarkan sesuai dengan Stb. 1916 no 46, hal ini ditegaskan di dalam putusan MA no 272 k/pdt/1983, dan ditegaskan kembali dalam putusan MA no 3332 k/pdt/1991. Hal ini berbeda dengan akta yang ditandatangi karena akta yang ditandatangani tidak harus di legalisir dan hal tersebu tadalah sesuatu yang legal binding sesuai dengan Putusan MA no 779 k/pdt/1992.