Tersangka dan terdakwa serta hak hak yang diberikan kepadanya oleh KUHAP
Definisi :
Menurut ketentuan yang terdapat di dalam pasal 1 butir 14 dan 15 terdapat definisi dari pada tersangka dan terdakwa yakni sebagai berikut :
Tersangka  adalah seorang yang karena tindakannya dan keadaannya ,berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana (butir 14)
Keterangan  menurut Prof Andi Hamzah sebenarnya kata-kata “ karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik. Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh Ned. Strafvordering pada pasa 27 ayat (1) yakni sebagai berikut “ …yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik “. Jadi penggunaan kata-kata “fakta-fakta dan keadaan-keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif
Terdakwa  adalah tersangka yang diperiksa,dituntut dan diadili di siding pengadilan. (butir 15)
Hak-Hak yang diberika oleh KUHAP kepada tersangka atau terdakwa yang diatur dalam pasal 50 -58 KUHAP :
1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadila dan diadili di siding pengadilan. (pasal 50 ayat (1),(2), dan (3) )
2. Hak untuk diberitahu secara jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya kepada si tersangka atau terdakwa tentang perkara yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya. (pasal 51 butir a dan b)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada pihak penyidik maupun kepada hakim  oleh penjelasan yang diberikan kepada pasal 52 tersebt diartikan bahwa si tersangka atau si terdakwa berhak untuk memberikan keterangan tanpa adanya tekanan dan kekerasang yang diperlakukan kepada si tersangka atau si terdakwa ,segala perlakuan keras yang dilakukan kepada si tersangka ataupun terdakwa dapat diancaman dengan pidana pasal 422 KUHP
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa ( pasal 53 )
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum di segala tingkat pemeriksaan ( pasal 54 jo pasal 69-74) pada pasal 69 -73 dikatakan bahwa :
1) Pemberian bantuan hukum dapat diberikan sejak saat dilakukannnya penahanan terhadap si tersangka atau terdakwa. (pasal 69)
2) Pemberian bantuan hukum dapat diberikan di segala tingkat pemeriksaan. (pasal 70)
3) Penasihat hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam berhubungan dengan tersangka atau terdakwa diawasi oleh penyidik tanpa mendengar pembicaraan mereka. (pasal 71 ayat (1) )
4) Pembicaraan si tersangka atau si terdakwa dengan penasihat hukumnya tidak boleh di dengar oleh pihak penyidiki,kecuali untuk perkara-perkara yang berhubungan dengan keamanan negara. (pasal 71 ayat (2) )
5) Turunan berita acara wajib diberikan kepada penasihat hukum atau kepada si tersangka atau si terdakwa untuk pembelaan. (pasal 72 )
6) Penasihat hukum berhak menerima dan mengirim surat kepada si tersangka atau si terdakwa. (pasal 73)
6. Hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan kepada si tersangka atau terdakwa yang diancam pidana hukuman mati dengan biaya Cuma-Cuma.
7. Hak bagi si tersangka atau terdakwa yang merupakan warga negara asing untuk menghubungi perwakilan negaranya. (pasal 57)
8. Hak untuk menghubngi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam proses penahanan .(pasal 58)
9. Hak untuk diberitahukan kepada keluarga atau orang lain yang tinggal serumah dengan si tersangka atau si terdakwa dengan tujuan untk pemberian bantuan hukum atau jaminan penangguhan serta hak untuk menghubungi keluarga dengan maksud dan tujuan yang sama dengan maksud yang di atas ( pasal 59 dan 60 )
10. Hak untuk berhubungan dengan keluarga yang tidak mempunyai hubungan dengan perkara si tersangka atau terdakwa, baik untuk tujuan pekerjaan ataupun tujuan kekeluargaan. (pasal 61)
11. Hak tersangka atau terdakwa untuk hubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (pasal 62)
12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (pasal 63)
13. Hak tersangka untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (pasal 65)
14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (pasal 68)
15. Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut terhadao hakim yang mengadili perkaranya (pasal 27 ayat (1) UU no 14 tahun 1970)