Lembaga Lastgeving Sebagai Proses yang Mendahului Proses Gugatan.
Di dalam hukum acara perdata, apabila seseorang ingin mewakili orang lain di hadapan pengadilan maka orang tersebut harus memiliki kuasa yang diberikan oleh orang lain itu dalam hal ini orang lain itu adalah principal (lastgever),maka barulah orang itu dapat mewakili kepentingan orang lain di hadapan pengadilan. Namun di dalam kententuan yang terdapat di dalam pasal 123 HIR tersirat bahwa yang dimaksud dengan kuasa disini haruslah berupa kuasa khusus,yakni perjanjian pemberian kuasa yang diberikan oleh seorang lastgever kepada si kuasa untuk melaksanakan salah satu kepentingan tertentu dari kepentingan si lastgever.Hal ini berbeda dengan kuasa umum yang memberikan kewenangan kepada si kuasa untuk mengurusi kepentingan si principal secara umum. Oleh karena itu lembaga lastgeving adalah lembaga penting sebagai lembaga yang mendahului proses gugatan sebagai mana dimaksud di dalam hukum acara perdata.
Ruang Lingkup Surat Kuasa Khusus.
Akibat yang ditimbulkan apabila surat kuasa khusus dibuat tidak dengan tidak memenuhi syarat :
1. Surat gugatan menjadi tidak sah, apabila yang mengajukan adalah si kuasa yang diberikan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat.
2. Segala proses pemeriksaan menjadi tidak sah, atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syararat
Surat kuasa pada umumnya.
Pasal 1792 KUHPerdata :
Pemberian kuasa adalah persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
Dalam perjanjian kuasa terdapat 2 pihak yaitu :
1. Pihak yang memberikan kuasa (lastgever)
2. Pihak yang diberikan kuasa atau serinf disingkat sebagai kuasa ( mandatory)
Lembaga hukumnya adala lastgeving atau pemberian kuasa (volmacht, full power),jika :
1. Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan kepada penerima kuasa sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan di dalam surat kuasa.
2. Penerima kuasa atau si kuasa bertindak dengan kewenangan penuh untuk mengurusi kepentingan pihak pemberi kuasa terhadap pihak ketiga.
3. Si pemberi kuasa bertanggung jawab penuh atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh si kuasa, sejauh si kuasa melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya yang ditentukan di dalam surat kuasa dengan kata lain apabila si kuasa bertindak melampaui batas fungsi dan kewenangan yang ditetapkan di dalam surat kuasa maka si kuasa bertanggung jawab sendiri atas tindakan-tindakan yang melampaui batas itu.
Sifat-sifat perjanjian kuasa
1. Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa
Perjanjian pemberian kuasa sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1792 tidak hanya mengatur hubungan antar si pemberi kuasa dengan si penerima kuasa atau si kuasa secara internal saja,tapi juga mengatur juga hubungan-hubungan eksternal yang terjadi antara si kuasa dengan pihak ketiga dengan mana si kuasa membawa nama si pemberi kuasa. Segera setelah perjanjian kuasa itu disepakati oleh kedua pihak maka ketika itu juga si kuasa memiliki kewenangan penuh atas kuasa yang diberikan oleh si pemberi kuasa untuk mengurusi urusan si pemberi kuasa ,dengan kata lain si kuasa mempunyai kewenangan untuk mewakili si pemberi kuasa dengan mengatasnamakan si pemberi kuasa untuk mengurusi urusan si pemberi kuasa sesuai dengan fungsi dan kewenangan si penerima kuasa yang diatur di dalam perjanjian kuasa. Maka dari itu segera setelah perjanjian pemberian kuasa itu disepakati maka timbullah hubungan antara pihak materiil (principal) dalam hal ini adalah si pemberi kuasa dengan pihak formil yang dalam hal ini adalah si kuasa.

2. Pemberian kuasa bersifat konsensual.
Perjanjian pemberian kuasa dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam artian :
a. Bahwa dalam perjanjian pemberian kuasa terdiri atas dua belah pihak dimana salah satu pihak adalah pihak pemberi kuasa dan di pihak lain si penerima kuasa atau si kuasa .
b. Pemberian kuasa itu dituangkan ke dalam suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak sebagai suatu persetujuan.
c. Oleh karena itu perjanjian pemberian kuasa harus dinyatakan secara tegas bahwa kedua belah pihak itu setuju atau sepakat untuk mengadakan perjanjian kuasa itu,dimana kata kesepakatan dituangkan ke dalam perjanjian tersebut, yang dapat berbentuk lisan maupun tulisan, yang berbentuk tulisan berbentuk akta dibawah tangan atau berbentuk akta otentik.
3. Berkarakter garansi-kontrak.
Perjanjian pemberian kuasa mempunyai garansi kontrak dalam artian bahwa adanya garansi di dalam kontrak itu yang menyatakan bahwa si pemberi kuasa terikat atas segala tindakan yang dilakukan oleh si kuasa untuk mengurusi urusan si pemberi kuasa sejauh si kuasa melakukan tindakan-tindakannya tidak melampaui fungsi dan kewenangan si kuasa yang ditetapkan di dalam perjanjian pemberian kuasa tersebut. Dengan kata lain dapat ditarik kesimpulan secara a contrario bahwa si kuasa akan bertanggung jawab sendiri atas tindakan-tindakan yang melamapui fungsi dan kewenangan si kuasa yang ditetapkan di dalam perjanjian pemberian kuasa yang dilakukannya untuk mengurusi urusan si pemberi kuasa.
Berakhirnya Kuasa.
1) Si Pemberi kuasa menarik kembali kuasa yang diberikannya secara sepihak
Penarikan kuasa yang dilakukan oleh si pemberi kuasa secara sepihak diatur dalam pasa 1814 KUHPerdata dengan acuan sebagai berikut :
a. Bahwa penarikan kekuasaan itu dilakukan tanpa adanya kesepakatan dari si penerima kuasa.
b. Bahwa penarikan kuasa itu dapat dilakukan secara tegas dengan cara :
• Dalam bentuk tertulis yang menegaskan kuasa yang diterima oleh si kuasa telah ditarik oleh si pemberi kuasa.
• Meminta kembali kuasa yang telah diberikan kepada si kuasa
c. Pencabutan dapat dilakukan secara diam-diam hal ini diatur di dalam pasal 1816 KUHPerdata,yakni dengan cara menunjuk orang lain sebagai kuasa yang baru untuk melaksanankan urusan yang sama,tindakan ini menyebabkan si kuasa yang lama semenjak kuasa yang baru tersebut ditunjuk menjadi tidak memiliki kuasa lagi karena kuasanya telah ditarik secara diam-diam.

2) Salah satu pihak meninggal dunia
Pasal 1813 menegaskan bahwa pemberian kuasa berakhir dengan sendirinya demi hukum apabila salah satu pihak telah meningal dunia, hubungan hukum yang terjadi dalam hubungan perjanjian pemberian kuasa tidak berlanjut kepada para ahli waris ,apabila memang ingin berlanjut maka harus dibuat suatu perjanjian pemberian kuasa yang baru , dengan mana si ahli waris menyatakan dengan tegas bahwa ingin melanjutkan perjanjian pemberian kuasa tersebut.

3) Si kuasa melepaskan kuasanya secara sepihak
Pasal 1817 KUHPerdata memberikan hak kepada si penerima kuasa untuk melepas (op zegging) kuasanya dengan syarat sebagai berikut :
a) Bahwa si penerima kuasa atau si kuasa harus menyampaikan kepada si pemberi kuasa. Mengenai kehendaknya untuk melepaskan kuasa tersebut.
b) Si penerima kuasa tidak boleh melepaskan kuasanya pada saat yang tidak layak. Dimana ukuran tidak layak tersebut merupakan perkiraan objektif apakah pelepasan kuasa tersebut menerbitkan kerugian bagi si pemberi kuasa atau tidak.
Jenis Kuasa
Dalam hukum perdata dikenal 4 macam kuasa yaitu :
1. Kuasa Umum
Kuasa umum diatur di dalam pasal 1795 KUHPerdata. Menurut pasal ini kuasa umum bertujuan untuk memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan si pemberi kuasa dalam hal :
1) Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan yang dimiliki oleh si pemberi kuasa
2) Tindakan pengurusan tersebut adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan si pemberi kuasa atas harta kekayaannya.
3) Dengan demikian titik berat pemberian kuasa umum hanya meliputi tindakan pengurusan kepentingan si pemberi kuasa.
Seorang manajer yang diberikan suatu kuasa umum oleh si pemilik perusahaan untuk mengurusi perusahaannya yakni harta kekayaan yang dimiliki oleh si pemberi kuasa tidak dapat mewakili perusahaan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, karena hal ini bertentangan dengan pasal 123 HIR yang menyatakan bahwa seseoranng yang mewakili orang lain dalam mengajukan gugatan harus memiliki surat kuasa khusus. Hal ini ditegaskan kembali oleh putusan PT Bandung no 149/1972.

2. Kuasa Khusus
Menurut ketentuan pasal 1795 KUHPerdata menjelaskan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus dalam artian bahwa surat kuasa tersebut diberikan untuk mengurusi suatu urusan tertentu atau lebih,kuasa khusus inilah yang mendasari seseorang dapat mewakili orang lain untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk kepentinga principal. Namun pemberian kuasa tersebut agar sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud di dalam pasal 123 HIR. Contoh kuasa khusus misalnya kuasa yang diberikan principal kepada si kuasa untuku menjual rumah ,maka kuasa yang dimiliki oleh si kuasa terbatas pada pengurususan urusan si principal untuk menjual rumah saja ,apabila di dapati bahwa ternyata si kuasa menyewakan rumah tersebut maka tindakan-tindakan yang dilakukan oleh si kuasa tersebut sudah melampaui fungsi dan kewenangannya yang ditetapkan dalam perjanjian kuasa tersebut oleh karena itu tindakan-tindaka yang melampui batas itu tidak mengikat si pemberi kuasa, begitu juga apabila ternyata ada permasalahan mengenai jual-beli tersebut di pengadilan si kuasa tidak dapat mewakili si pemberi kuasa untuk mengurus kepentingan si pemberi kuasa di pengadilan tersebut ,apabila dikehendaki bahwa si kuasa mewakili principal di pengadilan maka harus dibuat kuasa khusus yang baru yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di dalam pasal 123 HIR.

3. Kuasa Istimewa
Pasal 1796 KUHPerdata mengatur perihal tentang kuasa istimewa dimana perihal kuasa istimewa itu dapat dikaitkan dengan pasal 157 HIR dan pasal 184 RBG. Jika ketentuan pasal ini dirangkai maka dapat kita lihat bahwa kuasa istimewa memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1) Bersifat Limitatif
Bahwa pemberian kuasa istimewa hanya dapat dilakukan oleh seorang principal untuk mengurus suatu kepentingan yang sifatnya sangat penting dan sangat terbatas ruang lingkup pengurusan urusan tersebut. Adapun pemberian kuasa Istimewa tersebut hanya dapat dilakukan untuk mengurus kepentingan principal mengenai :
a. Memindahtangankan harta benda milik principal atau untuk meletakkan hipotek ( hak tanggungan) atas benda tersebut.
b. Untuk membuat perdamaian kepada pihak ketiga
c. Untuk mengucapkan sumpah penentu (decisoir eed) atau sumpah tambahan (suppletoir eed) sesuai dengan ketentuan pasal 157 HIR atau pasal 184 RBG.

2) Harus berbentuk akta otentik
Bahwa kuasa istimewa yang diberikan oleh principal kepada si kuasa haruslah dituangkan ke dalam suatu perjanjian pemberian kuasa yang berbentuk akta otentik yakni akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undang mengenai tata cara pembuatan akta tersebut.

4. Kuasa Perantara
Kuasa perantara itu merupakan kuasa yang dikonstruksikan di dalam pasal 1792 KUHPerdata danpasal 62 KUHD yang dikenal dengan agen perdagangan ( commercial agency )yang wajib disebut sebagai perwakilan dagang ,dalam hal ini pihak principal dalam kuasa perantara adalah perusahaan pusat dari suatu perusahaan sedangkan yang menjadi si kuasa adalah perwakilan dagangnya yang terdapat di suatu wilayah tertentu. Karena adanya kuasa perantara ini maka segala tindakan yang dilakukan oleh perwakilan dagang dari perusahaany pusat itu mengikat pihak principal yakni perusahaan pusat itu, sejauh hal-hal yang dilakukan oleh si kuasa tersebut tidak melampaui batas kewenangannya yang ditetapkan di dalam perjanjian pemberian kuasa.

Kuasa menurut hukum.
Suatu kuasa yang dimiliki oleh seorang mandatory menjadi terbit tidak hanya karena adanya suatu perjanjian antara principal dengan mandatory saja , tapi kuasa yang dimiliki oleh mandatory tersebut dapat timbul karena hukum menetapkannya demikian atau dengan kata lain kuasa tersebut timbul demi hukum. Kuasa menurut hukum disebut juga sebagai legal mandatory. Adapun beberapa kuasa yang timbul karena hukum antara lain sebagai berikut :
1. Kuasa yang dimiliki oleh seorang wali atas anak yang berada di bawah perwalian
2. Kuasa yang dimiliki oleh kurator atas orang yang tidak waras
3. Kuasa yang dimiliki oleh orang tua atas anak-anak mereka yang belum dewasa
4. Kuasa yang dimiliki oleh BHP sebagai curator kepailitan
5. Kuasa yang dimiliki oleh Direksi atau pengurus dari suatu badan hukum
6. Kuasa yang dimiliki oleh direksi dari suatu perseoran terbatas
7. Kuasa yang dimiliki pimpinan perwakilan perusahaan asing
8. Kuasa yang dimiliki oleh pimpinan cabang perusahaan domestic.

Bentuk kuasa di depan pengadilan
Bentuk kuasa yang sah yang dapat digunakan di depan pengadilan diatur di dalam pasal 123 ayat (1) HIR antara lain sebagai berikut :
a. Kuasa secara lisan
Menurut pasal 123 ayat (1) HIR ( pasal 147 ayat (1) RBG) dan pasal 120 HIR bentuk kuasa lisan terdiri dari :
1. Kuasa lisan yang disampaikan secara langsung oleh penggugat di depan ketua PN
Pasal 120 HIR memberikan hak kepada seseorang untuk mengajukan gugata secara lisan di hadapan ketua PN,apabila dia tidak mampu membaca atau buta aksara. Bersama dengan pengajuan gugatan itu si penggugat dapat menyatakan secara lisan di hadapan ketua PN mengenai :
a. Penunjukkan atau penyerahan kuasa kepada seseorang atau beberapa orang untuk melaksanakan urusan si penggugat mengenai gugatan tersebut.
b. Pernyataan penyerahan kuasa tersebut dicantumkan di dalam catata gugatan yang dibuat oleh ketua PN.
Apabila ketua PN menerima gugatan secara tertulis maka dia wajib meformulasikan gugatan tersebut ke dalam bentuk tertulis,dan apabila pihak penggugat bersamaan dengan pengajuan gugatan tersebut menyampaikan penyerahan kuasa kepada seseorang atau beberapa orang maka hal itu harus dicatatkan atau dicantumkan di dalam surat gugatan yang dibuat oleh ketua PN tersebut.
2. Kuasa yang ditunjukan secara lisan di persidangan
Kuasa secara lisan yang ditunjukan di persidangan sebenarnya tidak diatur secara jelas di dalam undang-undang, namun hal dianggap tersirat di dalam pasal 123 ayat (1) HIR . Pihak penggugat pada saat persidangan atau pemeriksaan berlangsung dapat mengajukan penunjukkan kuasa kepada seseorang atau beberapa orang dengan syarat sebagai beriku :
Bahwa penunjukkan tersebut dilakukan dengan kata-kata yang tegas (expressis verbis)
Kemudian setelah pernyataan penunjukkan kuasa tersebut pihak majelis memerintahkan kepada pihak panitera untuk mencatatkan penyerahan kuasa tersebut di dalam berita acara sidang.

b. Kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan
Menurut pasal 118 HIR gugatan perdata diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penggugat dan menurut pasal 123 HIR bersamaan dengan itu si penggugat dapat mencantumkan pernyataan kehendak untuk memberikan kuasa kepada seseorang atau beberapa orang di dalam suratan gugatan itu. Penunjukkan kuasa yang demikian sah dan memenuhi syarat formil karena hal ini telah diatur secara tegas di dalam pasa 123 dan pasal 118 HIR.
c. Surat kuasa khusus
Di dalam penjelasan pasal 123 HIR dikatakan bahwa pemberian kuasa untuk mewakili seseorang di pengadilan itu terdiri atas kuasa umum dan kuasa khusus, dimana yang dimaksud dengan kuasa umum adalah kuasa yang diberikan bersamaan dengan dan dicantumkan di dalam surat gugatan,serta penyerahan kuasa yang bersamaan dengan pengajuan gugatan secara lisan di depan ketua PN sebagaimana dimaksud di dalam pasal 120 HIR.Sedangkan yang dimaksud dengan kuasa umum adalah kuasa yang diberikan kepada si kuasa dalam bentuk tertulis yakni sebuah surat kuasa khusus. Pada penjelasan pasal 123 HIR dinyatakan bahwa seseorang dapat mewakili orang lain dalam bersidang dengan menggunakan surat kuasa khusus. Kemudian pada pasal tersebut tidak dijelaskan tentang formulasi daripada surat kuasa khusus tersebut, sehingga orang zaman dulu sangat mudah dalam membuat surat kuasa khusus kepada orang lain hanya cukup mencantumkan pernyataan bahwa principal menyerahkan kuasa kepada si kuasa. Namun pada perkembangannya surat kuasa sudah ditetapkan formulasinya dimana penetapan formulasi itu dilakukan melalui surat edaran mahkamah agung (SEMA). Perkembangan itu yakni sebagai berikut :
SEMA no 2 tahun 1959
Dalam SEMA tersebut ditetapkan bahwa surat kuasa khusus harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
1) Menyebut secara spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan.
2) Menyebutkan kompetensi relative PN tempat dimana surat kuasa itu akan digunakan untuk mewakili kepentingan principal di pengadilan
3) Menyebutkan kedudukan para pihak yang terlibat ( pihak penggugat dan pihak tergugat)
4) Menyebutkan secara ringkas dan konkret mengenai kasus perkara yang diajukan.
Tidak terpenuhinya syarat-syarat yang di atas menyebabkan surat kuasa tersebut menjadi cacat formil dimana akan menyebabkan pengajuan gugatan yang ditandatangani oleh penggugat menjadi tidak sah dan menyebabkan perkara yang diajukan tersebut menjadi tidak dapat diterima (niet Onvantkelijk)

SEMA no 5 tahun 1962
Dalam SEMA tersebut disebutkan bahwa PN dan PT tinggi berwenang untuk melakukan penyempurnaan terhadap surat kuasa khusus yang cacat formil dengan cara sebagai berikut :
1) Memanggil secara langsung pihak pemberi kuasa dan menanyakan apakah benar dia telah memberikan kuasanya kepada si kuasa.
2) PT yang kesusahan menemui si pemberi kuasa karena berbagai factor dapat mendelegasikan kewenangannya kepada PN untuk menanyakan kepada si pemberi kuasa apakah benar dia telah menyerahkan kuasanya kepada si kuasa.
SEMA no 1 tahun 1971
SEMA ini mencabut SEMA no 2 tahun 1959 dan SEMA no 5 tahun 1962. Namun menurut beberapa para ahli hukum pencabutan SEMA no 2 tahun 1959 adalah suatu hal yang keliru, karena hal yang esensial dari SEMA no 1 tahun 1971 adalah pelarangan penyempurnaan surat kuasa khusus yang cacat formil oleh PN dan PT ,sedangkan formulasi surat kuasa khusus tersebut tetap menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam SEMA no 2 ahun 1959 ,oleh karena itu keadaan yang demikian itu dipulihkan kembali melalui SEMA no 6 tahun 1994 .
SEMA no 6 tahun 1994 .
SEMA ini menerbitkan kembali ketentuan mengenai syarat formulasi surat kuasa khusus yang terdapat di dalam SEMA no 2 tahun 1959, dimana SEMA no 2 tahun 1959 itu dicabut melalui SEMA no 1 tahun 1971.
Bentuk formil surat kuasa Khusus
Dalam pasal 123 HIR tidak ditetapkan tentang bagaimana surat kuasa khusus yang akan dipakai untuk mewakili principal di pengadilan itu harus dibuat, pasal 123 HIR hanya menyatakan bahwa surat kuasa khusus tersebut berbentuk tertulis (semacam surat) . Dalam hukum perdata kata surat dapat dipersamakan dengan akta. Oleh karena itu surat kuasa khusus tersebut dapat dibuat dengan berbagai bentuk akta.Adapun secara garis besar dikenal 2 macam bentuk akta yakni akta otentik dan akta dibawah tangan. Dengan demikan surat kuasa khusus tersebut mempunyai bentu sebagai berikut :
1) Akta Otentik
Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu serta pembuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pembuatan akta tersebut. Adapun dalam lembaga lastgeving dikenal 2 macam akta otentik yaitu:
a) Akta Notaris
Surat kuasa khusus dapat dibuat dihadapan notaries dengan dihadiri oleh principal atau pemberi kuasa dan si penerima kuasa. Namun demikian sebenarnya surat kuasa khusus tersebut mempunyai bentuk yang bebas (vrijk vorm), tidak harus berbentuk akta notaris.

b) Akta yang dibuat di depan panitera
Surat kuasa khusus dapat juga dibuat di depan panitera pengadilan yang sesuai dengan kewenangan relative.Kemudian akta yang dibuat di depan panitera itu harus dilegalisir oleh kepala PN agar akta tersebut sah menjadi suatu akta yang otentik.

2) Akta dibawah tangan
Adalah akta yang dibuat antara si principal atau pemberi kuasa dan penerima kuasa tanpa perantara pejabat yang berwenang yang ditanda tangani kedua belah pihak dan mencantumkan tanggal penandatanganan. Namun sebenarnya akta dibawah tangan yang dibubuhi cap jempol dapat juga digunakan sebagai surat kuasa khusus karena akta yang dibubuhi cap jempol itu memenuhi syarat formal hanya saja pada akta yang dibubuhi cap jempol harus dilegalisir dan di daftarkan sesuai dengan Stb. 1916 no 46, hal ini ditegaskan di dalam putusan MA no 272 k/pdt/1983, dan ditegaskan kembali dalam putusan MA no 3332 k/pdt/1991. Hal ini berbeda dengan akta yang ditandatangi karena akta yang ditandatangani tidak harus di legalisir dan hal tersebu tadalah sesuatu yang legal binding sesuai dengan Putusan MA no 779 k/pdt/1992.

Tersangka dan terdakwa serta hak hak yang diberikan kepadanya oleh KUHAP
Definisi :
Menurut ketentuan yang terdapat di dalam pasal 1 butir 14 dan 15 terdapat definisi dari pada tersangka dan terdakwa yakni sebagai berikut :
Tersangka  adalah seorang yang karena tindakannya dan keadaannya ,berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana (butir 14)
Keterangan  menurut Prof Andi Hamzah sebenarnya kata-kata “ karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik. Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh Ned. Strafvordering pada pasa 27 ayat (1) yakni sebagai berikut “ …yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik “. Jadi penggunaan kata-kata “fakta-fakta dan keadaan-keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif
Terdakwa  adalah tersangka yang diperiksa,dituntut dan diadili di siding pengadilan. (butir 15)
Hak-Hak yang diberika oleh KUHAP kepada tersangka atau terdakwa yang diatur dalam pasal 50 -58 KUHAP :
1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadila dan diadili di siding pengadilan. (pasal 50 ayat (1),(2), dan (3) )
2. Hak untuk diberitahu secara jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya kepada si tersangka atau terdakwa tentang perkara yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya. (pasal 51 butir a dan b)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada pihak penyidik maupun kepada hakim  oleh penjelasan yang diberikan kepada pasal 52 tersebt diartikan bahwa si tersangka atau si terdakwa berhak untuk memberikan keterangan tanpa adanya tekanan dan kekerasang yang diperlakukan kepada si tersangka atau si terdakwa ,segala perlakuan keras yang dilakukan kepada si tersangka ataupun terdakwa dapat diancaman dengan pidana pasal 422 KUHP
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa ( pasal 53 )
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum di segala tingkat pemeriksaan ( pasal 54 jo pasal 69-74) pada pasal 69 -73 dikatakan bahwa :
1) Pemberian bantuan hukum dapat diberikan sejak saat dilakukannnya penahanan terhadap si tersangka atau terdakwa. (pasal 69)
2) Pemberian bantuan hukum dapat diberikan di segala tingkat pemeriksaan. (pasal 70)
3) Penasihat hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam berhubungan dengan tersangka atau terdakwa diawasi oleh penyidik tanpa mendengar pembicaraan mereka. (pasal 71 ayat (1) )
4) Pembicaraan si tersangka atau si terdakwa dengan penasihat hukumnya tidak boleh di dengar oleh pihak penyidiki,kecuali untuk perkara-perkara yang berhubungan dengan keamanan negara. (pasal 71 ayat (2) )
5) Turunan berita acara wajib diberikan kepada penasihat hukum atau kepada si tersangka atau si terdakwa untuk pembelaan. (pasal 72 )
6) Penasihat hukum berhak menerima dan mengirim surat kepada si tersangka atau si terdakwa. (pasal 73)
6. Hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan kepada si tersangka atau terdakwa yang diancam pidana hukuman mati dengan biaya Cuma-Cuma.
7. Hak bagi si tersangka atau terdakwa yang merupakan warga negara asing untuk menghubungi perwakilan negaranya. (pasal 57)
8. Hak untuk menghubngi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam proses penahanan .(pasal 58)
9. Hak untuk diberitahukan kepada keluarga atau orang lain yang tinggal serumah dengan si tersangka atau si terdakwa dengan tujuan untk pemberian bantuan hukum atau jaminan penangguhan serta hak untuk menghubungi keluarga dengan maksud dan tujuan yang sama dengan maksud yang di atas ( pasal 59 dan 60 )
10. Hak untuk berhubungan dengan keluarga yang tidak mempunyai hubungan dengan perkara si tersangka atau terdakwa, baik untuk tujuan pekerjaan ataupun tujuan kekeluargaan. (pasal 61)
11. Hak tersangka atau terdakwa untuk hubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (pasal 62)
12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (pasal 63)
13. Hak tersangka untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (pasal 65)
14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (pasal 68)
15. Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut terhadao hakim yang mengadili perkaranya (pasal 27 ayat (1) UU no 14 tahun 1970)

“Kedaulatan suatu negara sebagai manifestasi kemerdekaan negara”

Negara pada prinsipnya adalah suatu lembaga yang melaksanakan suatu administrasi terhadap wilayah dan penduduk yang tunduk terhadap lembaga itu. Pelaksanaan administrasi itu di manifestasikan oleh suatu bentuk organisasi yakni suatu pemerintahan,baik itu pemerintahan dalam arti luas ataupun pemerintahan dalam arti sempit. Suatu pelaksanaan administrasi itu adalah suatu wujud dari adanya suatu effective control dimana effective control itu sendiri merupakan perwujudan nyata atau manisfestasi dari adanya kedaulatan suatu negara. Keberadaan kedaulatan suatu negara tidak dapat terlepas dari status kemerdekaan negara tersebut. Apabila suatu negara memiliki status kemerdekaan yang penuh maka negara tersebut juga akan memiliki kedaulatan yang penuh. Begitu juga apabila status kemerdekaan yang dimiliki tersebut adalah terbatas oleh suatu batasan tertentu maka kedaulatan itu pun akan menjadi terbatas juga sejalan dengan status kemerdekaan yang dimiliki oleh negara tersebut Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kedaulatan negara adalah suatu kekuasaan yang dimiliki oleh suatu lembaga kenagaraan sebagai akibat dari perolehan kemerdekaannya.

Kedaulatan adalah wujud dari kompetensi,kemandirian serta persamaan hukum terhadap negara-negara lain. Kedaulatan yang dilaksanakan oleh suatu negara tersebut pada dasarnya bebas dari intevensi ataupun instruksi dari negara-negara lain apabila negara tersebut memiliki status kemerdekaan yang penuh,namun pada prakteknya intervensi yang dilakukan secara tidak langsung (indirect intervention) yakni pengaruh yang diberikan negara-negara lain sehingga negara tersebut mau mengikuti kepentingan negara lain tersebut tidak dapat dihindari. Pengaruh-pengaruh itu datang dari kekuatan-kekuatan politik, pengaruh teknologi dan informasi,ekonomi,kebudayaan,dll yang menembus batasan-batasan territorial antar negara. Sedangkan pada negara-negara yang tidak memiliki status kemerdekaan penuh seperti negara-negara protektorat misalnya, kedaulatan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut pada dasarnya memiliki tendensi yang cukup kuat untuk diintervensi secara langsung oleh negara-negara lain.

Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara juga mencakup kebebasan dalam memilih politik,ekonomi,social-budaya,serta kebijakan luar negeri. Kebebasan yang dimiliki oleh suatu negara tersebut bersifat tidak tak terbatas, karena pada dasarnya kedaulatan negara itu dibatasi oleh pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh hukum internasional,pembatasan-pembatasan itu dapat kita lihat misalnya di dalam Piagam PBB (United Nation Charter),Universal Declaration of Human Right ,dll,ataupun pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh sumber-sumber hukum internasional sebagaimana dimaksud di dalam pasal 34 ayat 1 statuta Mahkamah internasional (Statute of Internasional Court Justice). Mengenai pembatasan-pembatasan terhadap kedaulatan negara tersebut ada sebuah pendapat yang dilontarkan oleh salah seorang mantan Sekretaris Jenderal PBB yakni Boutros-Boutros Ghali yang mengatakan bahwa “The time of absolute sovereignty … has passed; its theory was never matched by reality” ,dari pendapat tersebut beliau setuju bahwa memang kedaulatan negara itu bersifat tidak tak terbatas karena memang kedaulatan yang abosolut pada kenyataannya adalah suatu konsep yang tidak pernah sejalan dengan kenyataan yang terjadi. Pembatasan-pembatasan yang diberikan kepada kedaulatan negara tersebut dimaksudkan untuk menjaga perdamaian dunia serta untuk menjamin pertahanan negara-negara lemah dari negara-negara kuat.

Kedaulatan sebagaimana dimaksud diatas berlaku di wilayah dan bagi penduduk yang dimiliki oleh negara tersebut,oleh karena kedaulatan yang dimiliki oleh negara tersebut hanya berlaku di wilayah yang dimilikinya maka konsep kedaulatan itu diwakili oleh kedaulatan territorial. Namun kedaulatan territorial itu tidak memiliki daya paksa kepada penduduk dan di wilayah yang dimilikinya kalaulah kedaulatan territorial itu tidak dituangkan ke dalam suatu bentuk hukum. Maka ketika kedaulatan territorial tersebut dituangkan ke dalam bentuk hukum barulah kedaulatan territorial tersebut memiliki daya paksa kepada penduduk yang dimiliki oleh negara tersebut sehingga kedaulatan itu dapat berjalan, Oleh karena itu pelaksanaan kedaulatan territorial yang dituangkan ke dalam bentuk hukum tersebut dapat dipaksakan kepada penduduknya melalui sebuah yurisdiksi. yurisdiksi Yurisdiksi tersebutlah yang menjadi alat dari pemerintah negara tersebut untuk melakukan suatu effective control . Di negara- negara yang menganut system “machtstaat” atau negara kekuasaan,yurisdiksi digantungkan kepada kekuatan-kekuatan politik yang timbul bukan dari mekanisme demokrasi melainkan timbul dari dari kekuatan atau pengaruh dari beberapa orang saja. Sedangkan negara–negara yang memegang teguh system “rechtstaat” atau negara hukum ,yurisidiksi teritorialnya timbul dari mekanisme demokrasi, dimana hukum dasarnya adalah reperesentasi dari pada kesadaran hukum yang dimiliki oleh penduduk negara tersebut. Negara-negara yang menganut system negara hukum, pelaksanaan yurisidiksi territorialnya di gantungkan pada sumber hukum yang tersusun berdasarkan prinsip hierarki ,di Indonesia misalnya, sumber hukum tersebut disusun berdasarkan prinsip hierarki dimana puncak dari hierarki tersebut ditempati oleh Undang-Undang Dasar Negara 1945.

Makalah ini dibuat untuk menjelaskan secara garis besar bagaimana hakikat dari pada kedaulatan bagi negara-negara yang memiliki status kemerdekaan,serta makalah ini juga bertujuan untuk menjelaskan secara garis besar bagaimana pembatasan-pembatasan hukum internasional bagi kedaulatan yang dimiliki oleh negara- negara.

1. Hakikat dari kedaulatan yang dimiliki oleh negara-negara yang merdeka

Pada hakikatnya tiap-tiap negara merupakan pelaksana dari otoritas tertinggi dan juga merupakan lembaga yang tertinggi yang ada dan terbentuk di dunia ini. Oleh karena negara adalah merupakan otoritas dan juga merupakan lembaga tertinggi di dunia maka pada dasarnya kedaulatan yang dimiliki oleh negara adalah sangat luas dan di dasari oleh kehendak bebas yang dimiliki oleh negara tersebut. Namun kehendak bebas itu oleh hukum internasional telah ditetapkan berbagai pembatasan-pembatasannya ,pembatasan-pembatasan itu didasari oleh hak-hak dasar manusia serta persinggungan antar kedaulatan-kedaulatan yang dimiliki oleh negara-negara itu sendiri. Pembatasan yang didasari oleh persinggungan dari kedaulatan-kedaulatan yang dimiliki oleh negara-negara di dunia maksudnya adalah bahwa kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara itu dibatasi oleh kedaulatan yang dimiliki oleh negara lain yang ada di dunia agar kebebasan yang dimiliki oleh suatu negara tidak melanggar atau mengganggu kebebasan yang dimiliki oleh negara lain. Selayaknya kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh tiap-tiap indvidu adalah terbatas karena kebebasan-kebebasan itu dibatasi juga agar tidak menggangu kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh individu lain.

Jadi dengan kata lain pembatasan itu oleh hukum internasional ditetapkan untuk menjamin hak-hak dasar manusia dan juga untuk menjaga perdamaian dunia serta untuk menjamin pertahanan negara-negara lemah terhadap negara-negara kuat. Jadi untuk memahami kedaulatan itu sendiri maka perlu dijabarkan bagaimana hakikat dari kedaulatan yang dimiliki oleh tiap-tiap negara,dimana penjelasan dari hakikat dari kedaualatan negara itu dibagi atas 2 garis besar yakni;

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa negara adalah pelaksana dari otoritas tertinggi dan merupakan lembaga tertinggi yang ada di dunia oleh karena itu sebenarnya negara dapat secara independen untuk menunjukkan kompetensinya tanpa adanya intervensi dari lembaga-lembaga lain. Namun karena hakikatnya menurut hukum internasional suatu negara merupakan subjek utama dari hukum internasional,maka hukum internasional perlu mengatur hubungan masing-masing negara dimana pengaturan hubunngan antar negara tersebut bukanlah sesuatu yang mudah hal ini dikarenakan masing-masing negara memiliki kewenangan penuh dan merupakan pelaksana otoritas tertinggi,sehinga wewenang itu mungkin saja saling bersinggungan satu sama lain di antara negara-negara tersebut sehingga maka dalam hal ini kalaulah kedaulatan masing-masing negara tidak dibatasi oleh hukum internasional maka tidaklah mungkin perdamaian dunia bisa terwujud hal ini dapat kita lihat dari doktri yang dikeluarkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang berbunyi sebagai berikut :

“Tunduknya suatu negara pada kebutuhaun pergaulan masyarakat internasional merupakan syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat internasional yang teratur. Terciptanya suatu masyarakat yang teratur demikian hanya akan terwujud dengan adanya hukum internasional” .

Dari pernyataan beliau tersebut jelaslah dapat kita simpulkan bahwa memang setiap negara dalam pergaulannya di dunia internasional perlu diatur tata perilakunya oleh hukum internasional agar dalam pergaulan internasional itu tercipta suatu tata tertib dunia. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kedaulatan yang dimiliki oleh tiap-tiap negara sifatnya adalah tidak tak terbatas . Pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh hukum internasional terhadap kedaulatan negara itu tidak khayalnya seperti tata krama yang ada dalam pergaulan antar manusia, oleh karena negara sebenarnya merupakan representasi dari penduduknya itu sendiri yang dimanifesasikan dalam bentuk organisasi public atau badan hukum public.

Kedaulatan sebenarnya memiliki artian yang luas,adapun pengertian dari kedaulatan kurang lebih sebagai berikut :

“Kedaulatan adalah sebuah serikat atau kesatuan dan pelaksanaan dari semua kewenangan manusia yang dimanifestasikan oleh negara,dimana kedaulatan adalah suatu kombinasi dari semua kekuasaan,kedaulatan juga merupakan kewenangan untuk melakukan segalanya di dalam suatu negara tanpa adanya akuntabilitas untuk membuat hukum ,untuk mengeksekusi dan menerapkannya untuk memaksakan dan memungut pajak,retribusi dan kontribusi,untuk membuat pernyataan perang atau pernyataan damai, untuk membuat perjanjian-perjanjian aliansi atau perjanjian-perjanjian perdagangan dengan negara lain dan sejenisnya. Secara abstrak kedaulatan berada di dalam tubuh dan negara dan merupakan milik masyarakat .Akan tetapi kewenangan ini secara umum dilaksanakan oleh delegasi” .

Dari pengertian di atas dapatlah kita lihat bahwa kedaulatan yang bersifat absolute adalah suatu kewenangan tanpa batas,namun kewenangan tanpa batas tersebut semakin lama semakin hilang sifat tanpa batasnya,sejalan dengan berkembangnya pemahaman mengenai negara demokrasi serta pemahaman mengenai negara hukum. Perkembangan pemahaman mengenai demokrasi serta pemahaman negara hukum itu di tengah-tengah masyarat suatu negara pada akhirnya akan memberikan pembatasan-pembatasan bagi negaranya sendiri dimana pembatasan-pembatasan itu sendiri biasanya dicantumkan di dalam konstitusi negaranya yang ditandai dengan adanya pemisahan ataupun pembagian kekuasaan. Montesqieu adalah orang pertama yang menyebutkan istilah trias politica ,yang merujuk kepada suatu pembagian kekuasaan menjadi 3 ranah kekuasaan yakni kekuasaan legislatif ,kekuasaan yudikatif ,dan kekuasaan eksekutif. Pembagian kekuasaan tersebut dimaksudkan oleh Montesqieu agar kekuasaan negara menjadi tidak absolute sehingga akan mewujudkan hal yang esensial dari konsep negara hukum ,yakni negara yang kewenangan pemerintahnya adalah terbatas. Pembagian kekuasaan tersebut yang dilakukan oleh Montesqieu dilakukan bukan berdasarkan pembagian tugas masing-masing ranah kekuasaan tersebut sebagaimana dimaksud di dalam pengertian yang hidup di masyarakat,khususnya masyarakat Indonesia,melainkan pembagian itu dilakukan didasari karena adanya pembagian pelaksanaan kedaulatan bukan karena pembagian tugas dari masing-masing ranah kekuasaan.

Selain daripada pembatasan-pembatasan yang bersifat internal yakni pembatasan-pembatasan yang timbul dari dalam negara itu sendiri ,ada juga pembatasan-pembatasan yang timbul dari kaidah-kaidah hukum internasional. Kaidah-kaidah hukum internasional tersebut yang membatasi kedaulatan suatu negara timbul ditujukan untuk membentuk suatu tata tertib internasional. Jika di analogikan hal tersebut sama seperti hukum-hukum nasional yang berlaku bagi tiap-tiap individu warga negaranya, pembatasan-pembatasan yang diberikan kepada tiap-tiap individu tersebut dalam wujud kewajiban-kewajiban yang harus ditaati dibuat supaya hak-hak atau kebebasan berkehendak dari seseorang tersebut tidak melanggar hak-hak dan kebebasan berkehendak yang dimiliki oleh orang lain. Karena hukum-hukum nasional tersebut memiliki kesamaan dengan hukum internasional yakni sebagai hukum public,hal yang esensial dari hukum public adalah bahwa hukum public memiliki sifat membatasi tindak-tanduk yang dilakukan oleh tiap-tiap pribadi baik itu pribadi kodrati ataupun pribadi hukum.

Jadi dari penjelasan tersebut diatas dapatlah kita simpulkan bahwa pengertian kedaulatan pada masa kini diartikan sebagai residu-residu kewenangan yang timbul dari pengurangan atas kewenangan penuh atau kedaulatan penuh dari suatu negara oleh pembatasan-pembatasan baik pembatasan itu berisfat internal yakni pembatasan-pembatasan yang timbul dari dalam negara itu sendiri ataupun pembatasan-pembatasan yang bersifat eksternal yakni pembatasan-pembatasan yang timbul dari kaidah-kaidah hukum internasional.

Suatu negara hanya akan mendapatkan kedaulatan jika ada status kemerdekaan yang dilekatkan kepadanya, baik kemerdekaan itu bersifat penuh maupun bersifat terbatas. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara tersebut akan mebentuk suatu hubungan yang sejalan dengan status kemerdekaan yang melekat kepadanya. Hubungan yang sejalan antara kedaulatan dengan status kemerdekaan yang dimiliki oleh suatu negara maksudnya adalah bahwa semakin terbatas status kemerdekaan yang dimiliki oleh suatu negara maka semakin terbatas juga kedaulatan yang dimiliki oleh negara tersebut, begitu juga sebaliknya apabila negara tersebut memiliki status kemerdekaan yang penuh maka negara tersebut juga akan memiliki kedaulatan yang penuh juga.

Pelaksanaan kedaulatan negara yang memiliki status kemerdekaan penuh pada dewasa ini dijalankan sesuai dengan prinsip negara demokrasi dan prinsip negara hukum. Prinsip negara demokrasi berarti bahwa suatu negara mempunyai bentuk pemerintahan di mana pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi diberikan kepada rakyat dan dilaksanakan langsung oleh mereka baik secara langsung maupun tidak langsung melalui suatu sistem representasi dan biasanya melibatkan pemilihan bebas secara periodik . Sedangkan prinsip negara hukum mempunyai arti bahwa negara tersebut adalah terbatas kewenangan pemerintahnya.

Usaha-usaha yang dilakukan agar negara itu memiliki pemerintah yang terbatas kewenangannya maka harus ada pembatasan kekuasaan yang berasal dari kedaulatan tersebut,salah satu caranya adalah dengan cara memisahkan ataupun mendistribusikan kekuasaan yang berasal dari kedaulata tersebut. Pemisahan yang dimaksud tersebut haruslah dilakukan oleh masyarakat dari negaranya itu sendiri sehingga dengan demikian pemisahan atau pendistribusian kekuasaan itu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.Monstesqiue menyebutkan bahwa pembagian kekuasaan tersebut dibagi atas 3 ranah kekuasaan yakni kekuasaan legislatif,eksekutif dan yudikatif. Montesqiue membagi kekuasaan negara tersebut di dasarkan karena pembagian pelaksanaan kedaulatan bukan karena pembagian tugas dari masing-masing kekuasaan atau kewenangan kelembagaan dari ketiga lembaga tersebut. Pembagian pelaksanaan kedaulatan adalah suatu pembagian kekuasaan atau kewenangan atas suatu wilayah atau penduduk yang dimiliki tersebut. Legislatif sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan kedaulatan negara mempunyai kewenangan untuk membuat suatu undang-undang dimana undang-undang itu berlaku bagi penduduk negara tersebut di wilayah yang dikuasai oleh negara tersebut. Selain daripada kewenangan untuk melaksanakan kedaulatan negara, ranah kekuasaan legislatif juga dilekatkan kekuasaan atau kewenangan dan hak-hak yang sifatnya menunjang pelaksanaan kedaulatan negara tersebut,misalnya di beberapa negara khususnya di Indonesia suatu ranah kekuasaan legislatif di berikan hak dan kewenangan untuk mengawasi kinerja yang dilakukan oleh ranah kekuasaan eksekutif,kewenangan untuk menjalankan fungsi budgeting,dll. Eksekutif sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kedaulatan negara juga dilekatkan kekuasaan dan kewenangan untuk menjalankan kedaulatan negara atas wilayah dan penduduk yang dimiliki oleh suatu negara, kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk mengaplikasikan atau memberlakukan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif atas penduduk dan wilayah yang dimiliki oleh negara tersebut. Selain daripada kewenangan untuk menjalankan kedaulatan tersebut, lembaga eksekutif juga dilekatkan sejumlah kekuasaan atau kewenangan dan hak yang sifatnya menunjang pelaksanaan kedaulatan,seperti misalnya pelaksanaan pengawasan internal terhadap penggunaan keuangan negara yang dipakai dalam menjalankan kedaulatan tersebut,dll. Sedangkan lembaga yudikatif sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kedaulatan negara juga dilekatkan kekuasaan dan kewenangan untuk menjalankan kedaulatan negara atas wilayah dan penduduk yang dimiliki negara tersebut,kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif dan yang telah diaplikasikan oleh lembaga eksekutif. Kewenangan penegakkan hukum disini maksudnya adalah kewenangan untuk mengadili dan memberikan suatu putusan terhadap pelanggaran hukum.

Pelaksanaan kedaulatan yang dilakukan oleh lembaga yudikatif sendiri pada dasarnya adalah suatu pelaksanaan yurisdiksi. Yurisdiksi sendiri mempunyai arti sebagai berikut :

yurisdiksi adalah suatu kekuasaan atau kewenangan yang secara konstitusi diberikan kepada hakim untuk mengambil tanggung jawab dan memutuskan kasus-kasus sesuai dengan hukum dan untuk membawa putusannya kepada eksekusi. Sebuah area atau distrik dimana hakim mempunyai yurisdiksi ,disebut sebagai teritori dan hubungan antara teritori si hakim dengan kewenangannya disebut sebagai yurisdiksi teritorial .

Setiap tindakan dari yurisdiksi yang dilaksanakan oleh hakim tanpa teritorinya,baik dengan pengucapan putusan atau membawanya ke eksekusi, adalah batal.Suatu pengadilan yang tingkatnya rendah tidak mempunyai yurisdiksi diluar dari apa yang didelegasikan kepadanya. Dengan kata lain di dalam lembaga yudikatif terdapat suatu susunan yang bersifat hierarki. Maka apabila antara suatu putusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan yang lebih rendah dengan putusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan yang lebih tinggi maka, putusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan yang lebih rendah itu adalah batal karena bertentangan dengan putusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan yang lebih tinggi dan yang berlaku adalah putusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan yang lebih tinggi tersebut.

Secara sederhana yurisdiksi dapat diartikan sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengadili suatu kasus dan mengeluarkan perintah-perintah sebagai tindak lanjut daripada tindakan mengadili tersebut. Oleh karena negara adalah suatu konsep abstrak yang tidak dapat melaksanakan kedaulatan tanpa adanya bentuk kekuasaan yang nyata, maka kekuasaan negara untuk mengadili itu dilakukan oleh pemerintah dalam arti luas yang merupakan manifestasi dari negara tersebut. Kekuasaan untuk mengadili dan memberikan perintah sebagai tindak lanjut dari pada mengadili tersebut diberikan kepada kekuasaan yudikatif sebagai salah satu unsur atau lembaga kenegaraan yang melaksanakan kedaulatan.

Secara garis besar yurisdiksi terbagi atas 3,yaitu :

1. Yurisdiksi Personal

Yurisdiksi personal adalah kekuasaan atau kewenangan dari suatu pengadilan untuk mendengar atau memutuskan suatu tuntutan hukum yang melibatkan seorang terdakwa oleh kebijakan dari si terdakwa yang memiliki beberapa hubungan dengan tempat dimana pengadilan itu berada, yurisdiksi personal juga disebut dengan istilah personam (terhadap orang-orang) yurisdiksi , yurisdiksi personal memberikan kepada pengadilan untuk membuat keputusan yang mengikat atas orang-orang yang terlibat dalam perkara. Setiap negara mempunyai yurisdiksi personal atas orang-orang yg ada di wilayahnya. Sebaliknya ,tidak ada negara yg dapat melaksanakan yurisdiksi personal dan otoritas atas orang-orang diluar teritorinya setidaknya orang-orang tersebut mewujudkan beberapa kontak dengan negara .

2. Yurisdiksi Teritorial

Yurisdiksi territorial oleh Macmillan diartikan sebagai suatu Yurisdiksi atas suatu wilayah yang dimiliki oleh suatu negara . Dapat dikatakan juga bahwa yurisdiksi adalah hubungan antara kewenangan dari seorang hakim sebagai pelaksana yurisdiksi dengan wilayah dimana hakim itu berkewenangan . Dapat juga dikatakan bahwa pengertian Yurisdiksi territorial menunjuk pada yurisdiksi yang berlaku atas orang ataupun benda yang titik beratnya menunjuk pada wilayah dimana orang ataupun benda itu berada . Yurisdiksi territorial menunjukkan seluas apa wilayah yang dimiliki suatu negara dimana di dalam wilayah itu suatu negara dapat melaksanakan suatu yurisdiksi yang merupakan perwujudan daripada kedaulatan negara.

Orang asing yang berada di dalam wilayah suatu negara sebagai kosekuensi yurisdiksi territorial tidak dapat meminta pembebasan atas yurisdiksi territorial suatu negara atas dirinya kecuali orang asing tersebut memiliki hak-hak imunitas yang ditetapkan dalam hukum internasional,adapun hak imunitas tersebut hanya dapat diberikan kepada :

1) Kepala negara atau pemerintah

2) Perwakilan diplomatic

3) Utusan khusus

4) Kapal pemerintah asing

5) Kapal perang dan

6) Organisasi internasional di suatu negara

Pemberlakuan suatu yurisdiksi territorial dilakukan berdasarkan asas “locus in quo” yang berarti bahwa suatu hukum yang berlaku atas suatu perkara adalah hukum dimana perkara itu terjadi . Locus in quo sendiri secara harafiah diartika sebagai suatu tempat dimana suatu perkara atau kejadian diduga terjadi . Wilayah yang dimaksud disini tidaklah harus merupakan wilayah berupa daratan,lautan ataupun udara yang dimiliki oleh suatu negara saja tapi juga bisa merupakan wilayah yang merupakan property yang dimiliki atau disewa oleh suatu otoritas suatu negara, misalnya kapal-kapal tanker,kapal-kapal perang,mobil-mobil yang dipakai oleh para perwakilan diplomatic negara dll. Yurisdiksi demikian disebut sebagai yurisdiksi kuasi territorial .

Yurisdiksi territorial yang merupakan manifestasi dari kedaulatan suatu negara dapat bertambah cakupan luas wilayahnya sesuai dengan cara-cara memperoleh kedaulatan territorial. Ada beberapa cara suatu negara dapat memperoleh kedaulatannya atas suatu wilayah antara lain sebagai berikut :

1) Okupasi

Okupasi merupakan penegakkan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada di bawah penguasan negara manapun,baik wilayah yang baru ditemukan,ataupun suatu hal yang tidak mungkin yang ditinggalkan oleh negara yang semula meninggalkannya .

2) Aneksasi

Aneksasi adalah suatu metode untuk memperoleh suatu kedaulatan territorial yang dilakukan dengan cara penaklukan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap wilayah yang sebenarnya telah dimiliki oleh suatu negara ,dengan kata lain dapat dikatakan bahwa aneksasi adalah suatu cara perolehan kedaulatan dengan cara yang dipaksakan . Menurut J.G Starke aneksasi memiliki 2 keadaan antara lain sebagai berikut :

a) Apabila wilayah yang dianeksasi telah dilakukan atau ditundukkan oleh negara yang menganeksasi.

b) Apabila wilayah yang dianeksasi dalam kedudukan yang benar-benar berada di bawah negara yang menganeksasi pada waktu diumumkannya kehendak aneksasi oleh negara tersebut.

3) Accretion

Accretion adalah suatu cara memperoleh kedaulatan territorial karena adanya penambahan wilayah suatu negara terutama karena disebabkan oleh proses-proses alam. Namun dengan majunya teknologi sekarang ini disertai kebutuhan suatu negara atas suatu wilayah ,accretion tidak melulu diartikan sebagai penambahan wilayah karena proses-proses alam ,tapi penambahan wilayah tersebut dapt juga dilakukan dengan cara sengaja.

Misalnya saja Singapura yang memperluas wilayahnya dengan cara menimbun tanah atau tumpukan sampah yang diatur sedemikian rupa di sekitar pesisir pantainya ,sehingga menyebabkan wilayah yang dimiliki oleh negara Singapura semakin luas ,namun hal ini menjadi permasalahan karena hal demikian yang dilakukan oleh negara Singapura dapat menganggu teritori negara sekitarnya terutama negara Indonesia.

4) Prescription

Prescription adalah suatu cara memperoleh suatu kedaulatan atas suatu wilayah yang dilakukan dengan cara damai yakni dengan cara menempati dan melakukan suatu efektif control atas suatu wilayah untuk waktu yang lama dan selama itu tidak mendapatkan gangguan dari negara manapun.

Prescription jika dilihat sifatnya hampir sama dengan daluwarsa yang terdapat dalam ranah keperdataan,namun ada perbedaan antara daluwarsa dengan prescription perbedaan itu adalah bahwa daluwarsa merupakan upaya hukum sedangkan prescription merupakan dasar hukum.

5) Cession

Pengertian cessie menunjukkan perolehan wilayah melalui perjanjian antar negara, dimana di dalam perjanjian tersebut juga diatur adanya penyerahan suatu wilayah. Perolehan suatu wilayah seperti ini dapat dilakukan berkaitan dengan masalah utang dan karena wilayah tersebut memang dijual oleh satu pihak kepada pihak lain, seperti yang dilakukan Rusia, yang menjual wilayah Alaska kepada Amerika Serikat pada akhir abad ke-19.

3. Yurisdiksi luar biasa

Yurisdiksi luar biasa adalah pelaksanaan yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan internasional yang dilakukan di luar wilayah yang dimiliki oleh negara tersebut dan tidak dilakukan oleh penduduk negara sendiri berdasarkan prinsip yurisdiksi universal . Dasar pertimbangan diterapkannya yurisdiksi universal adalah supaya peristiwa-peristiwa hukum tertentu yang mungkin tidak tercakup oleh konsep yurisdiksi yang lain, tidak terlepas dari jangkauan hukum .

1. Pembatasan-pembatasan kedaulatan suatu negara yang ditetapkan dalam kaidah-kaidah hukum internasional

Ada beberapa pembatasan-pembatasan terhadap kedaulatan suatu negara yang ditetapkan dalam kaidah-kaidah hukum internasional,yang tidak mungkin disebutkan semuanya di dalam makalah ini dikarenakan pembatasan-pembatasan itu ditetapkan di dalam berbagai sumber-sumber hukum internasional yang sangat banyak jumlahnya dan tiap-tiap negara mempunyai karakteristik yang berbeda pembatasannya sebagai akibat dari pada perjanjian internasional yang telah dibuat oleh tiap-tiap negara tersebut. Adapun dalam makalah ini akan disebutkan beberapa pembatasan-pembatasan tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Pembatasan yang ditetapkan di dalam perjanjian internasional yang dibuat oleh tiap-tiap negara.

Tiap-tiap negara pastilah pernah melakukan perjanjian dengan negara-negara lain sabagai akibat dari pada pergaulan negara tersebut di dunia internasional. Perjanjian itu bisa bersifat bilateral maupun multilateral.Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara-negara tersebut menjadi mengikat negara tersebut apabila perjanjian internasional itu telah diratifikasikan di dalam perundang-undangan negara tersebut. Perjanjian tersebut haruslah di tepati oleh masing-masing negara yang telah meratifikasinya ,sesuai dengan prinsip pacta sunservanda Seringkali di dalam isi perjanjian itu terdapat pembatasan terhadap kedaulatan negara tersebut dan memang harus dipatuhi oleh negara tersebut sebagai akibat dari pada meratifikasi perjanjian tersebut. Sebagai contoh, Indonesia sebelum meratifikasi perjanjian ACFTA (Asia-China Free Trade Agreement ) memiliki kedaulatan untuk melakukan pungutan bea terhadap barang-barang apapun itu dan darimanapun yang masuk ke dalam wilayah negara Indonesia. Tapi sebagai akibat dari meratifikasi perjanjian ACFTA negara Indonesia tidak bisa lagi melakukan pungutan bea untuk beberapa barang-barang yang ditentukan di dalam ACFTA dan yang berasal dari negara-negara peserta ACFTA tersebut, sehingga dengan demikian dapat kita lihat secara jelas bahwa memang kedaulatan negara Indonesia menjadi terbatas sesuai dengan isi dari perjanjian ACFTA.

2. Pembatasan yang ditetapkan di dalam UDHR (Universal Declaration of Human Right)

Pembatasan-pembatasan yang diberikan UDHR adalah pembatasan yang diberikan bagi Yurisdiksi personal pemberian pembatasan itu diberikan didasari dengan adanya hak-hal dasar yang dimiliki oleh seseorang yang harus dijamin oleh tiap-tiap negara. Oleh karena pemberlakuan UDHR tersebut sebagai akibat dari meratifikasinya maka kedaulatan negara atas penduduk yang tinggal di wilayah negaranya menjadi terbatas sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh UDHR

3. Pembatasan yang ditetapkan dalam Hukum Humaniter.

Pemberian pembatasan-pembatasan oleh hukum humaniter pada dasarnya ditetapkan secara universal dan merupakan perwujudan lebih nyata atas hak-hak dasar yang dimiliki oleh seseorang dalam status perang. Pembatasan-pembatasan itu sendiri dapat dilihat di dari Konvensi Jenewa untuk perlakuan perlindungan korban perang dan juga dapat dilihat dari Konvensi Den Haag untuk pengaturan tentang penggunaan senjata dan tata cara perang. Dari pembatasan-pembatasan yang ditetapkan di dalam hukum humaniter dapat kita lihat bahwa kedaulatan suatu negara menjadi terbatas karena negara tidak bisa sesuka hati melakukan kehendaknya dalam situasi perang .Apabila negara sesuka hati melakukan kehendaknya dalam keadaan perang maka negara tersebut akan dianggap telah melakukan kejahatan perang dan dapat dikenakan sanksi internasional.

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapatlah kita lihat bahwa kedaulatan itu adalah residu-residu kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara ,dimana residu-residu kewenangan itu dihasilkan dari pengurangan atas kewenangan penuh yang dimiliki suatu negara oleh pembatasan-pembatasan yang ada baik pembatasan-pembatasan itu merupakan pembatasan internal atau pembatasan-pembatasan yang bersifat eksternal yakni pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh kaidah-kaidah hukum internasional.

Pelaksanaan kedaulatan di dalam konsep negara hukum pada umumnya secara garis besar dilaksanakan oleh 3 lembaga negara yakni lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintahan yang terbagi atas 3 lembaga itu adalah terbatas,seiring kaidah-kaidah pembatasan yang ditetapkan di dalam masing-masing konstitusi negar tersebut dan seiring dengan pembagian pelaksanaan kedaulatan di antara ketiga lembaga tersebut.

Pelaksanaan kedaulatan suatu negara itu diawali dengan pembuatan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif, kemudian pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, dilanjuti pelaksanaan yurisdiksi yang dilakukan oleh lembaga yudikatif,kemudian diakhiri dengan pelaksanaan tindakan-tindakan kelanjutannya yang dilakukan oleh lembaga eksekutif sebagai akibat dari proses-proses yurisdiksi.

Daftar Pustaka

Adji Samekto,2009,Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional,Semarang,Citra Aditya Bakti.

Macmillan,1968,Manual of Public international Law,London,St Martins Press

J.G Starke ,1988,Pengantar Hukum Internasional,

KUHPerdata.

http://www.lectlaw.com/def2/p211.htm

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/

http://www.britannica.com

http://topics.law.cornell.edu/

 “Kejahatan Atas Kehormatan Dalam Lapangan Nama Baik”.

Kejahatan atas kehormatan adalah suatu bentuk delik yang oleh hukum pidana ditetapkan sebagai suatu kejahatan dimana diatur di dalam buku ke II  KUHP tentang kejahatan. Kejahatan atas kehormatan adalah suatu kejahatan dimana kejahatan itu ditujukan kepada kehormatan  seseorang dan bentuk kejahatan atas kehormatan itu haruslah dilakukan secara sengaja,dengan kata lain setiap kejahatan atas kehormatan orang lain pastilah memiliki unsur subjektif berupa unsur kesengajaan..KUHP membagi kejahatan atas kehormatan atas 2 bagian yakni suatu kejahatan kehormatan dalam lapangan asusila dan kejahatan kehormatan dalam lapangan nama baik. Kejahatan atas kehormatan dalam lapangan asusila dilakukan oleh seorang pelaku karena di dorong hawa nafsunya secara badaniah ( birahi) berbeda dengan kehormatan dalam lapangan nama baik ,kehormatan atas nama baik dilakukan oleh seorang pelaku dengan maksud agar si korban atau orang yang menjadi objek dari tindakan pidana itu menjadi rusak nama baiknya oleh karena perbuatan yang sebagaimana dimaksudkan oleh si pelaku. Namun pada tulisan kali ini saya tidaklah membahas tentang kejahatan atas kehormatan dalam lapangan asusila/seksuil,tapi dalam tulisan kali ini saya akan membahas tentang kejahatan atas kehormatan nama baik seseorang.

Salah satu hak asasi manusia yang diberikan kepada manusia sejak manusia itu lahir adalah hak untuk mengeluarkan pendapat/hak untuk berbicara.Namun hal itu adalah suatu hal yang tidak tak terbatas dalam pelaksanaannya,terlebih lagi apabila perbuatan atas kebebasan berbicara itu bersinggungan dengan ketertiban umum.Ketertiban umum yang dimaksud disini adalah apabila kebebasan dalam berbicara itu telah menyinggung seseorang atau badan hukum tertentu di bidang nama baik (pencemaran nama baik),karena apabila kebebasan dalam berbicara ini tidak dibatasi oleh suatu hukum maka ditakutkan bahwa tiap-tiap orang akan melakukan suatu perbuatan pencemaran nama baik,yang akan menyebabkan kacaunya informasi mengenai suatu hal tertentu mengenai suatu kehormatan nama baik seseorang sehinga akan menyebabkan terganganggunya nama baik seseorang.

Namun dalam perkembangan aturan hukum yang dimuat dalam KUHP mengenai kejahatan atas nama baik dianggap akan menyebabkan tersimpannya suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang.Hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus-kasus korupsi yang sedang marak belakangan ini,karena adanya suatu sanksi terhadap suatu persangkaan tanpa bukti terhadap pelaku suatu tindak pidana khususnya dalam kasus korupsi dalam ilustrasi disini sebagaimana diatur di dalam KUHP,maka hal ini menyebabkan orang-orang enggan memunculkan suatu dugaan terdahap suatu tindakan pidana korupsi tersebut sehingga kasus-kasus korupsi tersebut akan sulit untuk dibongkar.Maka dari itu aturan tentang kejahatan atas nama baik dianggap telah bertentangan dengan semangat yang hidup di tengah-tengah masyarakat pada saat ini yakni semangat untuk memberantas korupsi.Namun pada tulisan saya ini,saya tidak membahas bagaimana seharusnya hukum yang mengatur tentang kejahatan nama baik itu diatur karena pembahasan tulisan ini dilakukan dari sudut pandang hukum bukan sudut pandang politik ,dimana sudut pandang hukum seharusnya bebicara secara “das sein”[1] bukan berbicara secara “das sollen“[2] dan harus merujuk kepada “ius constitutum”[3] bukan merujuk kepada “ius constituendum” [4]

 

 

Terminologi Kejahatan Atas Nama Baik Dalam Lapangan Nama Baik

Secara umum kejahatan atas kehormatan dalam lapangan nama baik yang selanjutnya disebut sebagai kejahatan atas nama baik/kejahatan pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan/tindak pidana (delik) dengan mana seseorang menyerang nama baik seseorang yang lain yang biasanya orang yang diserang itu merasa malu karena tindakan si pelaku tersebut.

Pembuat undang-undang, sejak semula bermaksud melindungi:

–          Kehormatan, yang dalam bahasa Belanda disebut eer

–          Nama baik, yang dalam bahas Belanda disebut goede[5]

Namun untuk lebih lanjut ada beberapa pendapat dari beberapa sarjana mengenai apa itu kejahatan atas nama baik .

R Soesilo

            Kejahatan atas nama baik atau perbuatan menghina adalah suatu perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang .yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan disini hanyalah dalam lapangan nama baik tidak dalam lapangan seksuil .Perbuatan yng menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil tidaklah termasuk dalam kategori penghinaan atau kejahatan atas nama baik.

Wirjono Prodjodikoro.

            Kejahatan atas nama baik adalah suatu kejahatan dengan mana kejahatan itu ditujukan mengenai kehormatan.

Moch Anwar

Kejahatan atas nama baik adalah suatu kejahatan dengan mana seseorang melakukan kejahatan terhadap nama baik.Moch Anwar mengartikan kehormatan sebagai suatu perasaan pribadi terhadap harga diri.Sedangkan pengertian nama baik oleh moch anwar diartikan sebagai suatu kehormatan yang diberikan oleh masyarakat (kehormatan luar) yang mana biasanye ditujukan kepada seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi.

Dari pengertian diatas dapatlah dikatakan bahwa kejahatan atas nama baik itu memiliki beberapa unsur yakni :

a)      Unsur kesengajaan

b)      Menyerang kehormatan dan nama baik.

c)      Unsur dimuka umum.

 

 

a).        Unsur kesengajaan

             Dengan dicantumkannya suatu unsur berupa unsur subjektif dengan mana dikatakan bahwa suatu perbuatan kejahatan atas nama baik haruslah dilakukan dengan sengaja.Itu berarti perbuatan kejahatan atas nama baik tidaklah bisa terwujud dengan suatu perbuatan dengan suatu kelalaian (culpa).Untuk menunjukkan bahwa suatu kejahatan itu harus dilakukan dengan sengaja, oleh pembentuk undang-undang hal tersebut biasanya ditunjukkan dengan dicantumkannya perkataan “opzettelijk” yang berarti “dengan sengaja”[6].selain daripada adanya unsur tertulis suatu perkataan opzettelik itu tidak dinyatakan secara tegas ,unsur kesengajaan dapat diketahui dengan disebutkannya suatu bijkomend oogmerk [7],dengan disebutnya bijkomend oogmerk maka mau tidak mau suatu delik pidana tersebut haruslah diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan secara sengaja,sebagai contoh dapat dilihat pada pasal 362 yakni tentang pencurian .yang tertulis sebagai berikut “barangsiapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk punya orang lain ,dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ,dihukum karena pencurian…..”,Dapat dilihat dalam pasal itu bahwa tidak satupun di dalam unsur tersebut ada perkataan “opzettelijk” (“dengan sengaja” ) sebagai suatu penunjuk bahwa perbuatan mengambil itu haruslah dilakukan dengan sengaja,tapi sebagai ganti dari perkataan “opzettelijk”  sebagai  penunjuk bahwa perbuatan pencurian itu haruslah dilakukan dengan sengaja  adalah perkataaan “dengan maksud” (bijkomend oogmerk) maka mau tidak mau pasal 362 haruslah diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Hal ini berbeda apabila ditemui dalam suatu kejahatan atas nama baik dimana dalam pasal 310 (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang …” ,dalam pasal tersebut jelas terdapat perkataan “opzettelijk” (“dengan sengaja”) yang menunjukkan syarat bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan kejahatan atas nama baik maka perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja.Perlu diingat bahwa yang dimaksud sengaja  disini adalah suatu perbuatan sengaja dimana adalah perbuatannya yang dilakukan dengan sengaja bukan tujuan menghinanya yang dilakukan dengan sengaja ,hal tersebut ada sebagai suatu hal yang “legal binding”[8] sesuai dengan putusan Mahkamah Agung no 37 k/kr/1957 tertanggal 21 desember 1957 dimana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dinyatakan bahwa “tidak diperlukannya animus inujuriandi (niat kesengajaan untuk menghina)[9]. Untuk pengertian lebih lanjut maka dapat dibuat suatu ilustrasi sebagai berikut :

misalkan si A menceritakan kepada si B dan si D bahwa si C adalah seorang pencuri,dalam hal ini si A dengan sengaja menceritakan hal tersebut kepada si B dan si D ,namun tidak memiliki niat untuk menghina si C.

Menurut ketentuan UU dan kemudian lebih lanjut di perkuat oleh pernyataan dalam putusan Mahkamah Agung no 37 k/kr/1957 tertanggal 21 desember 1957 si A sudahlah memenuhi unsur tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 310 KUHP. Sebenarnya ketentuan sebagai mana dimaksud pada putusan Mahkamah Agung no 37 k/kr/1957 tertanggal 21 desember 1957 yang membuat syarat dalam suatu perbuatan kejahatan atas nama baik  tidak diperlukannya animus inujuriandi  menjadi janggal.Ada beberapa factor yang menyebabkan syarat itu menjadi janggal,antara lain sebagai berikut.

Menurut saya apabila suatu perbuatan kejahatan atas nama baik tidak disyaratkan bahwa perbuatan itu harus dengan maksud menghina,maka akan membuat syarat dicantumkannya “Opzettelijk” (“dengan sengaja”) menjadi tidak terlalu penting karena seperti yang kita tahu bahwa perbuatan penghinaan atau perbuatan menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu baik dengan ucapan ataupun dengan tulisan pastilah dilakukan dengan sengaja tidak mungkin dilakukan dengan kelalaian atau tidak sengaja,kalaupun perbuatan itu dapat dilakukan dengan tidak sengaja pastilah terjadi karena suatu paksaan atau dalam penguaasan orang lain (misalnya hipnotis) tapi hal itu malah akan membuat tindak pidana itu dihapuskan karena adanya alasan pembenar karena adanya pembelaan secara terpaksa sesuai dengan pasal 49 KUHP dan alasan pemaaf yakni adanya suatu keadaan daya paksa mutlak sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 KUHP.

Selain itu menurut saya apabila suatu perbuatan kejahatan atas nama baik tidak disyaratkan bahwa perbuatan itu harus dengan maksud menghina,lantas bagaimana bila perbuatan kejahatan atas nama baik  itu dilakukan oleh seorang anak  dibawah perintah orang lain dan kemudian orang yang menyuruh itu lari ?. Dalam hal ini si anak tersebut sengaja mengatakan suatu hal yang menuduh orang lain melakukan sesuatu ,namun tidak memiliki maksud untuk menghina,apakah dalam kasus ini si anak kecil tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban,jika menurut putusan Mahkamah Agung no 37 k/kr/1957 tertanggal 21 desember 1957 maka anak tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.Terkesan tidak adil bukan ?.

Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan Mahkamah Agung yang dituangkan kedalam putusan Mahkamah Agung no 37 k/kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957,Mahkamah Agung seolah-olah memisahkan antara elemen “sengaja” dengan elemen “niat” itu sendiri. Menurut R.Soesilo dalam penjelasannya tentang pasal 55 KUHP tentang penyertaan pada kategori “orang yang menyuruh melakukan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 KUHP tersebut ,beliau mengatakan bahwa seseorang yang disuruh itu (pleger) tidak dapat dihukum apabila ia telah melakukan suatu perbuatan pidana dalam hal dia disuruh oleh seseorang dengan tidak ada kesalahan sama sekali[10],tidak ada kesalahan sama sekali diartikan olehnya sebagai suatu niat untuk melakukan suatu tindak pidana.Dalam hal kasus diatas dapat dilihat bahwa anak kecil tersebut melakukan suatu perbuatan penghinaan dengan sengaja dalam artian dia sengaja mengucapkan hal tersebut ,namun tidak memiliki niat untuk menghina siapapun,oleh karena itu seharusnya elemen kesengajaan seharusnya disepadankan dengan elemen kesalahan,karena suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban salah satu unsurnya adalah adanya unsur kesalahan dalam perbuatan itu. Dalam hal perbuatan penghinaan unsur kesalahan seharusnya diartikan sebagai suatu niat dalam dirinya untuk menghina. Namun lebih lanjut menurut Leden Marpaung “niat” sebagaimana dimaksud diatas belum termasuk dalam lingkungan hukum pidana[11].Namun pernyataan Leden Marpaung tersebut pun menurut saya menjadi janggal karena menurut beberapa pertimbangan  sebagai berikut .

Pada tindak pidana percobaan misalnya bukankah suatu tindak pidana perocabaan yang dimaksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 KUHP disyaratkan bahwa adanya niat dari si pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana pokok dalam hal percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 KUHP tersebut,jadi karena pertimbangan tersebut menurut saya doktrin sebagaimana dimaksud oleh Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya” yang mengatakan bahwa “niat” sebagaimana dimaksud diatas belum termasuk dalam lingkungan hukum pidana tidaklah sepenuhnya benar  karena hal ini akan bertentangan dengan doktrin mengenai percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 KUHP.R.Soesilo misalnya dalam penjelasan beliau mengenai pasal 53 tersebut dikatakan bahwa suatu perbuatan percobaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

  1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu
  2. Orang itu sudah memulai kejahatan itu dan
  3. Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai ,oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian ,tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri. [12]

Dari pernyataan yang dikeluarkan oleh R.Soesilo tersebut dapatlah kita lihat bahwa memang “niat” sebagaimana dimaksud diatas sudah berada dalam lapangan hukum pidana.

b).        Menyerang Kehormatan dan Nama Baik

            Tindak pidana atas nama baik pada dasarnya merupakan suatu tindakan,pernyataan, atau sikap yang secara sengaja dilakukan untuk menyerang reputasi atau kehormatan orang lain .Kehormatan tersendiri terdapat beberapa tafsir tersendiri,apabila kehormatan ditafsirkan sebagai harga atau martabat manusia yang disandarkan kepada tata susila, maka dapat dikatakan kehormatan seseorang itu tidak dapat dilanggar oleh orang lain ,karena dalam hal ini orang itu sendirilah yang dapat merendahkan kehormatan dirinya sendiri dengan cara melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tata susila. Kehormatan sebenarnya tidaklah diberikan pengertiannya oleh undang-undang ,namun oleh Moch Anwar diartikan sebagai suatu perasaan pribadi terhadap harga diri.Sedangkan pengertian nama baik oleh moch anwar diartikan sebagai suatu kehormatan yang diberikan oleh masyarakat (kehormatan luar) yang mana biasanya ditujukan kepada seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi.

 

c).        Unsur di Muka Umum

            Menyerang kerhormatan dan nama baik dalam konstruksi KUHP hanya bisa dilakukan apabila kejahatan atas nama baik itu dilakukan setidaknya dihadapan pihak ketiga.Oleh karena dengan adanya 1 orang saja selain dari pada 2 orang lain yang bersangkutan maka unsur dimuka umum sebagaimana dimaksud oleh KUHP sudahlah terpenuhi.Namun menurut R.Soesilo bahwa perbuatan kejahatan atas nama baik tidaklah harus dilakukan di depan umum ,sudah cukup bila dapat dibuktikan,bahwa terdakwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan itu. Jika penghinaan itu berupa suatu pengaduan yang bersifat penghinaan itu berupa suatu pengaduan yang berisi fitnahan yang ditujukan kepada pembesar yang berwajib[13].

 

 

2. Jenis-Jenis Kejahatan Atas Kehormatan Dalam Lapangan Nama Baik.

          Kejahatan atas nama baik atau penghinaan  sebenarnya adalah suatu kejahatan dengan banyak bentuknnya atau jenisnya secara umum dilihat dari cakupannya kejahatan atas nama baik itu terbagi atas 2 yakni :

a)      Penghinaan Umum

b)      Penghinaan Khusus

a).  Penghinaan Umum

            Penghinaan umum adalah suatu bentuk kejahatan atas penghinaan terhadap seseorang atau masyarakat secara umum yang dalam KUHP diatur di dalam Buku II bab XVI KUHP yang berjudul Penghinaan. Penghinaan Umum oleh KUHP dibagi lagi menjadi 6 macam bentuk[14]  yang diatur dalam KUHP yakni :

1)      Menista (Smaad) à pasal 310 ayat 1  KUHP

2)      Menista dengan tulisan (Smaadschrift) à pasal 310 ayat 2 KUHP

3)      Memfitnah (laster)à pasal 311 KUHP

4)      Penghinaan ringan (Eenvoudige Belediging)  à pasal 315 KUHP

5)      Mengadu dengan cara memfitnah (Lasterlijke Aanklacht) à pasal 317 KUHP

6)      Tuduhan secara memfitnah  (Lasterlijke Verdachtmaking) à pasal 318 KUHP

1)    Menista (Smaad)

            Menista sebagaimana yang diatur di dalam pasal 310 KUHP ayat 1  adalah suatu perbuatan kejahatan atas nama baik yang dilakukan dengan cara menuduh orang lain melakukan suatu hal tertentu. Rumusan dari pasal 310 ayat 1 adalah sebagai berikut.

barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia telah melakukan sesuatu perbutan tertentu, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu, dihukum karna menista,…”.

Unsur-unsur dari pasal 310 KUHp itu adalah:

1)      Unsure subjektif nya adalah “dengan sengaja”

2)      Unsur objektifnya adalah:

  • menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
  • menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu.
  • dengan maksud yang nyata agar diketahui oleh umum.

 

Dalam hal menista hal yang dituduhkan tidaklah harus merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum pidana dan perbuatan yang dituduhkan tersebut tidaklah harus dibuktikan kebenarannya,pembuktian kebenarannya tersebut hanya dapat diizinkan dalam hal berikut ini [15]:

  1. Kalau hakim merasa perlu akan memeriksa kebenaran itu ,supaya dapat menimbang perkataan si terdakwa ,bahwa ia telah melakukan perbutan itu untuk kepentingan umum atau karena untuk mempertahankan dirinya sendiri.
  2. Kalau seorang pegawai negeri yang dituduh melakukan perbuatan dalam menjalankan pekerjaannya (jabatannya).

sebagai contoh dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut:

Si A berbicara kepada orang lain dan mengatakan kepada orang itu bahwa si B telah secara sengaja tidak membayar utangnya kepada si A.

            Pada ilustrasi diatas dapatlah dilihat bahwa si A telah menuduh si B telah melakukan sesuatu hal yakni perbuatan secara sengaja tidak membayarkan utangnya kepada si A.Disini perbuatan yang dituduhkan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak melanggar hukum pidana tapi si A jika dilihat dari sifat dari perbuatannya tersebut sebenarnya telah melakukan perbuatan menista,tetapi untuk dapat dimintai pertanggungjawaban menurut pasal 310  ayat 1 itu harus dilihat apakah si A memiliki maksud untuk tersiarnya tuduhan sebagaimana yang dituduhkan oleh si A tersebut, dan apakah si A itu mengatakan tuduhannya kepada 1 orang saja atau kepada 2 orang atau lebih.Apabila ternyata dapat dibuktikan bahwa si A tidak memiliki niat tersiarnya tuduhan itu kepada orang lain dan  ia hanya memberitahukan tuduhan tersebut kepada seseorang ,maka si A tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut pasal 310 ayat 1. Namun akan berbeda ceritanya apabila ia menceritakan kepada 2 orang atau lebih tuduhan tersebut, walaupun si A tidak memiliki niat untuk menyiarkan tuduhan tersebut tapi perbuatannya tersebut telah menyiarkan tuduhan tersebut sehingga si A dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut pasal 310 KUHP.

Ada satu yurisprudensi mengenai hal penistaan ini yakni yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Salatiga tertanggal 4 juli 1939 yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi di Semarang ,memutuskan bahwa pemberitahuan kepada asisten residen ,bahwa seksi-opseter dari kantor jawatan pengairan propinsi telah mencoba dengan sengaja untuk mengeluarkan seorang pemborong dengan maksud supaya perintah-perintah pekerjaan dapat lagi dikerjakan oleh pemborong yang diharapkan akan memberikan suap kepada opseter itu,benar-benar berisikan suatu tuduhan perbuatan yang tertentu,akan tetapi maksud yang nyata supaya hal ini akan tersiar dianggap tidak ada oleh Pengadilan Negeri Salatiga.[16]

Perlu diingat sebagaimana kejahatan atas nama baik secara umum/penghinaan umum ,perbuatan menista itu besifat delik aduan yang berarti seseorang yang melakukan perbuatan menista hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat 1 KUHP apabila orang yang dirugikan dalam hal penistaan itu melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib.Disini orang yang mengadukan perbuatan menista itu dapat menarik kembali pengaduannya dari pihak berwajib sejauh berkas-berkas pengaduan itu belum dilimpahkan kepada pihak kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

Namun dalam hal syarat harus adanya pengaduan oleh si korban agar si tersangka dapat diminta pertanggung jawaban dapat dihilangkan apabila orang yang dituduhkan tersebut adalah seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya yang sah[17] .

Apabila perbuatan menista itu yakni perbuatan menuduh seseorang lain telah melakukan sesuatu itu ditujukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu dia sedang menjalankan pekerjaannya yang sah,maka bisa saja pihak kejaksaan selaku pengacara negara menuntut si tersangka perbuatan penistaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat 1 KUHP.

2)  Menista dengan tulisan( Smaadschrift)

            Menista dengan tulisan adalah suatu perbuatan kejahatan atas nama baik yang dilakukan dengan cara menuduh orang lain telah melakukan suatu hal dan tuduhan telah melakukan suatu hal itu haruslah dituangkan dalam bentuk tulisan.Sama seperti sebagaimana dimaksud dengan menista perbuatan yang dituduhkan itu tidaklah harus perbuatan yang melawan hukum pidana ,akan tetapi dengan menuduh telah melakukan suatu hal yang tidak melanggar hukum pidana dan dituangkan di dalam tulisan maka orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan  tindak pidana menista dengan tulisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat 2.Begitu juga mengenai kebenaran atas tuduhan tersebut ,pada suatu perbuatan menista dengan tulisan  (Smaadschrift) tuduhan yang dilontarkan oleh seseorang kepada orang lain tidaklah harus dibuktikan kebenarannya. Pembuktian kebenarannya hanya akan diizinkan apabila sesuai dengan pasal 312 KUHP seperti yang dijabarkan sebelumnua. Sebagai contoh dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut .

Si A membuat surat yang dialamatkan ke alamat rumah si B,isi surat tersebut  berisikan pernyataan si A bahwa si C  telah secara sengaja tidak membayar utangnya kepada si A.

            Jika dilihat dari isi surat tersebut sebenarnya si A telah melakukan perbuatan menista dengan tulisan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 310 ayat 2 apabila didapati si C merasa malu atas tuduhan yang dilontarkan si A kepada si C .Di dalam surat itu jelas tertulis bahwa si A telah menuduh si C bahwa si C telah melakukan suatu hal yang mana tuduhan itu membuat si C merasa malu. Perbuatan yang dituduhkan si A kepada si C tersebut bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana,karena memang di dalam perbuatan menista perbuatan yang dituduhkan itu tidaklah harus berupa tindakan yang melanggar hukum pidana.Tapi untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan pasal 310 ayat 2  KUHP tersebut kepada si A harus ada unsur lain selain dari pada unsur melakukan perbuatan menuduh bahwa seseorang lain telah melakukan suatu perbuatan tertentu.Misalkan dalam ilustrasi di atas,apabila surat yang telah dibuat si A itu tersebar kepada orang lain maka si A dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan pasal 310 ayat 2 KUHP,kalaulah isi surat itu tidak tersebar kepada orang namun ketika surat itu dibaca oleh si B bersama-sama dengan orang lain ,maka si A bisa juga dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan pasal 310 ayat 2 KUHP.Namun beda ceritanya apabila ternyata di dapati bahwa si A selain melakukan perbuatan menuduh kepada si C dia juga menuduh si D dengan tuduhan yang sama ,kemudian si D mengetahui hal tersebut dengan usahanya sendiri dalam artian sebenarnya surat yang berisikan penistaan itu tidaklah tersebar oleh karena perbuatan penyebaran melainkan karena usaha si D sendiri untuk mencari tahu

Ada satu yuriprudensi yang menguatkan teori di atas yakni yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi di Medan  tertanggal 29 juli 1938, Pengadilan Tinggi di Medan pada waktu itu  sedang memeriksa kasus penistaan dengan bentuk surat, di dalam kasus ada seorang tersangka yang mengirimkan surat kepada kepada saksi pertama yang berisikan penistaan kepada saksi pertama dan saksi kedua, pada awalnya saksi kedua tidak mengetahui isi surat tersebut namun karena usahanya sendiri ia mengetahui isi surat tersebut dan mengadukan perbuatan tersebut kepada pihak berwajib atas dasar penistaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat 2 KUHP, namun dalam hal ini saksi pertama tidak melakukan pengaduan kepada polisi terkait penistaan tertulis itu kepada pihak yang berwajib. Oleh Pengadilan Tinggi di Medan perbuatan tersebut tidaklah termasuk dalam perbuatan menista oleh karena maksud yang nyata supaya hal itu tersiar dianggap tidak ada oleh Pengadilan Tinggi di Medan.

Dalam perbuatan menista dengan tertulis  (Smaadschrift) sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat 2 KUHP tidaklah harus berbentuk tulisan seperti surat tapi bisa berupa gambar.Gambar sebagaimana dimaksud di dalam pasal 310 ayat 2 KUHP itu adalah gambar yang memuat perbuatan menista sebagaimana dimaksud di dalam pasal 310ayat 1 .Gambar yang dimaksud disini haruslah gambar yang tidak memiliki perspektif atau interpretasi yang berbeda antara seorang dengan yang lain yang  melihat gambar tersebut.Dengan kata lain bentuk kritik-kritik yang dituangkan ke dalam karikatur yang seperti yang kita tahu bahwa karikatu akan diinterpretasikan secara berbeda oleh masing-masing orang yang melihatnya,oleh karena itu seseorang yang membuat gambar karikatur tersebut tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut pasal 310 ayat 2 KUHP.

Perlu diingat sebagaimana kejahatan atas nama baik secara umum/penghinaan umum ,perbuatan menista dengan tulisan itu besifat delik aduan yang berarti seseorang yang melakukan perbuatan menista dengan tulisan  hanya dapat dimintakan pertanggunagjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat 2 KUHP apabila orang yang dirugikan dalam hal penistaan secara tertulis  itu melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib.Disini orang yang mengadukan perbuatan menista dengan tulisan  itu dapat menarik kembali pengaduannya dari pihak berwajib sejauh berkas-berkas pengaduan itu belum dilimpahkan kepada pihak kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

Namun dalam hal syarat harus adanya pengaduan oleh si korban agar si tersangka dapat diminta pertanggung jawaban dapat dihilangkan apabila orang yang dituduhkan tersebut adalah seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya yang sah[18]

Apabila perbuatan menista dengan tertulis  itu yakni perbuatan menuduh seseorang lain telah melakukan sesuatu yang dilakukan dengan tulisan itu ditujukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu dia sedang menjalankan pekerjaannya yang sah,maka bisa saja pihak kejaksaan selaku pengacara negara menuntut si tersangka perbuatan penistaan  dengan tulisan itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat 1 KUHP.

3) Memfitnah (laster).

Sebenarnya pengertian fitnah itu hampir sama dengan pengertian menista , namun orang yang melakukan fitnah sesuai dengan ketentuan pasal 311 KUHP sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhannya yang ditujukan kepada orang lain,dan perbuatan yang dituduhkan itu tidak terbukti kebenarannya ,dalam hal ini seorang yang dituduhkan telah melakukan suatu hal tersebut dan terbukti tidak benar tuduhannya tersebut atau orang yang menuduhkannya itu tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhan tersebut bisa melaporkan orang yang telah melakukan perbuatan menista itu kepada pihak yang berwajib dengan tuntutan karena melakukan perbuatan memfitnah sebagaimana dimaksud di dalam pasl 311 KUHP. Jadi dengan kata lain perbuatan memfitnah adalah suatu kejahatan atas nama baik yang didahului dengan perbuatan menista.

Sebagaimana perbuatan menista, perbuatan memfitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 KUHP adalah suatu delik yang mempunyai sifat delik aduan yang berarti bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memfitnah hanya dapat dihukum apabila orang yang merasa dirugikan karena perbuatan memfitnah itu membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Sama seperti menista juga, syarat delik aduan itu bisa ditiadakan apabila orang yang menjadi korban dalam perbuatan memfitnah adalah pegawai negeri yang sedang dalam masa pekerjaannya yang sah.Namun dilihat dari sifat perbuatannya menista dan memfitnah memiliki beberapa perbedaan antara lain bahwa perbuatan yang dituduhkan dalam perbuatan memfitnah  haruslah dibuktikan dan apabila perbuatan yang dituduhkan itu tidak terbukti kebenarannya atau tidak dapat dibuktikan oleh orang yang menuduhkan perbuatan tersebut maka orang yang melakukan perbuatan menuduh tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud di dalam pasal 311 KUHP. Selain dari pada pembuktian kebenaran atas tuduhan tersebut masih ada perbedaan antara perbuatan memfitnah dengan perbuatan menista yakni bahwa apabila dalam perbuatan menista perbuatan yang dituduhkan tersebut tidaklah harus berupa perbuatan yang melanggar hukum,berbeda dengan perbuatan memfitnah yang biasanya  perbuatan yang dituduhkan dalam perbuatan memfitnah  itu adalah suatu perbuatan yang dipersangka sebagai suatu perbuatan yang  melanggar hukum. Memang Undang-undang tidak secara tegas mengatakan bahwa perbuatan yang dituduhkan itu haruslah perbuatan yang melanggar hukum,namun menurut pasal 312 KUHP point 1e suatu perbuatan menista hanya akan diizinkan untuk diperiksa kebenarannya apabila hakim menganggap bahwa pembuktian atas tuduhan tersebut diperlukan untuk kepentingan umum dan atau karena untuk membuktikan bahwa si pelaku memang melakukan perbuatan yang diduga menista untuk kepentingan membela diri.Pada pasal 312 point 1e KUHP tersebut dapatlah kita lihat bahwa pembuktian atas tuduhan  karena telah melakukan sesuatu hanya diizinkan untuk kepentingan umum,biasanya suatu fakta yang berhubungan dengan kepentingan umum adalah suatu fakta yang akan berhubungan dengan ketertiban umum . Suatu perbuatan yang dituduhkan  kepada orang  lain sehingga membuat orang lain tersebut merasa malu dan berhubungan dengan kepentingan umum atau ketertiban umum adalah perbuatan yang mengganggu kepentingan umum atau ketertiban umum,padahal perbuatan yang menyebabkan terganggunya ketertiban umum adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum. Rasanya tidaklah mungkin seseorang merasa malu karena telah dituduhkan suatu perbuatan yang membuat keadaan kondusif terhadap ketertiban umum,ibaratnya tidaklah mungkin seseorang merasa dirugikan karena telah dipuji.Oleh karena itu bisa ditarik kesimpulan bahwa perbuatan  yang dituduhkan tersebut yang kebenarannya harus dibuktikan adalah perbuatan yang dipersangkakan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam pasal 312 point 1e tersebut dapat juga kita lihat bahwa pembuktian atas tuduhan telah melakukan sesuatu sebagaimana mana dimaksud dalam pasal 310 ( menista)  hanya akan diizinkan apabila hakim merasa perlu menimbang bahwa perkataan si  terdakwa bahwa tuduhan yang dilontarkannya tersebut dia lakukan untuk kepentingan membela diri. Perbuatan pembelaan diri disini bukanlah perbuatan pembelaan diri atas ancaman yang bersifat fisik tapi atas ancaman lain dengan mana seseorang dipersalahkan karena telah melakukan suatu hal tertentu namun dia melontarkan tuduhan kepada orang lain bahwa orang lain itulah yang telah melakukan perbuatan yang karena perbuatan itu orang tersebut dipersalahkan [19]. Selain daripada itu biasanya masyarakat umum enggan menuduh orang lain untuk melakukan pembelaan atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya apabila perbuatan  yang dituduhkan kepadanya itu bukanlah suatu perbuatan melanggar hukum karena akan fatal akibatnya apabila orang dituduhkan karena alasan pembelaan diri itu malah justru mengadukan orang tersebut kepada pihak yang berwajib atas tuduhan karena telah melakukan suatu perbuatan menista.Namun perbuatan yang dituduhkan dalam perbuatan memfitnah itu itu sebenarnya dalam UU tidaklah diwajibkan bahwa perbuatan yang dituduhkan itu adalah perbuatan yang melanggar hukum,namun biasanya perbuatan yang dituduhkan dalam perbuatan memfitnah itu adalah perbuatan yang dipersangkakan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam pasal 312 point 2e KUHP dikatakan bahwa pembuktian suatu perbuatan menista hanya dapat dilakukan kalau seorang pegawai negeri yang dituduh melakukan perbuatan dalam menjalankan pekerjaannya,dari pasal 312 point 2e tersbut dapat kita lihat bahwa  dibuktikan atau tidaknya  suatu perbuatan menista tidak tergantung oleh hakim karena rumusan pasal 312 point 2e KUHP tersebut tidak ada kata “kalau hakim menganggap perlu” itu berarti pembuktian dari suatu perbuatan yang dituduhkan tersebut tergantung daripada pihak penyidik apakah memang dia menganggap perlu atau tidak  pembuktian tersebut.Pihak Penyidik dalam hal ini pun tidak semua perbuatan yang dituduhkan tersebut dimintakan olehnya suatu pembuktian,biasanya pembuktian akan dimintakan oleh pihak penyidik apabila perbuatan yang dituduhkan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum,karena apabila pihak penyidik memintakan pembuktian terhadap semua perbuatan yang dituduhkan kepada seorang pegawai negeri itu berarti tidak ada yang namanya menista kepada pegawai negeri karena semua perbuatan menista akan beralih menjadi perbuatan memfitnah,maka akan percumalah doktrin sebagaimana disebut pada pembahasan sebelumnya  mengenai hapusnya syarat delik aduan  pada perbuatan menista.

4) Penghinaan Ringan (Eenvoudige Belediging)

            Penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 adalah suatu perbuatan kejahatan atas nama baik dimana perbuatan penghinaan itu bukanlah suatu perbuatan menuduhkan orang lain melakukan sesuatu  ( menist/smaad ), dengan kata lain perbuatan penghinaan ringan bukanlah suatu perbuatan yang sifatnya memfitnah karena seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa perbuatan memfitnha itu sebenarnya adalah berasal dari perbuatan menista namun berbeda keadaan hukumnya.Penghinaan ringan adalah suatu kejahatan atas nama baik dengan mana seseorang melontarkan suatu pernyataan baik itu berbentuk tulisan ataupun lisan dan pernyataan itu menyinggung perasaan orang lain sehingga dia merasa terhina karena pernyataan tersebut,namun pernyataan tersebut tidaklah boleh suatu pernyaatan yang bersifat menuduh orang lain telah melakukan sesuatu karena apabila pernyataan itu adalah suatu pernyataan yang menuduh orang lain telah melakukan sesuatu maka tidak dapat dikenakan pasal penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 KUHP,namun akan dikenakan pasal 310 KUHP atau pasal 311 KUHP[20]. Sebagai contoh dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut :

Si A berkata kepada si C bahwa si B adalah asu (anjing)  dan si B mengetahui hal tersebut dan mengadukan hal tersebut kepada  pihak yang berwajib.

            Dalam pasal tersebut dapatlah kita lihat bahwa perbuatan si A itu bukanlah perbuatan menuduh si B telah melakukan sesuatu ,tapi perbuatan yang merupakan pernyataan bahwa si B adalah asu,si B merasa malu karena dia merasa bahwa adalah manusia bukan asu ( anjing) jadi dia melaporkan si A kepada pihak yang berwajib karena kasus penghinaan ringan.Dalam kasus ini si A dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana  karena telah melakukan perbuatan penghinaan ringan apabila dapat dibuktikan bahwa si A benar adanya telah melontarkan pernyataan bahwa si B adalah asu (anjing).

Sebagaimana perbuatan kejahatan atas nama baik lainnya, perbuatan penghinaan ringan adalah suatu delik yang bersifat delik aduan yang berarti bahwa perbuatan penghinaan ringan itu hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 KUHP apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan dari perbuatan penghinaan ringan tersebut kepada pihak yang berwajib.Sama juga seperti perbuatan penghinaan lainnya syarat aduan delik itu bisa saja dikesampingkan atau ditiadakan apabila perbuatan penghinaan ringan tersebut ditujukan kepada pegawai negeri dalam masa melakukan pekerjannya yang sah.

Selain dari pada itu supaya perbuatan penghinaan ringan itu baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dapat dihukum menurut pasal 315 KUHP,maka perbuatan penghinaan ringan itu harus dilakukan dihadapan umum ( yang dihina tidak perlu berada disitu ). Apabila perbuatan penghinaan ringan itu tidak dilakukan di depan umum maka untuk dapat dihukum karena telah melakukan perbuatan penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 KUHP maka disyaratkan bahwa :[21]

  1. Apabila perbuatan penghinaan ringan tersebut dilakukan secara lisan maka orang yang dihinakan itu harus berada disitu ketika penghinaan ringan itu dilakukan oleh si pelaku.

Contoh ilustrasi : Umpamanya Si A tidak berada ditempat umum kemudian si A mengatakan kepada si B bahwa si C adalah asu (anjing), kemudian si B memberitahukan kepada si C tentang perbuatan si A tersebut, lalu si C melaporkan perbuatan yang dilakukan si A tersebut kepada pihak yang berwajib karena telah melakukan penghinaan ringan.Namun si A dalam hal ini tidaklah dapat dihukum karena pasal penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 KUHP karena padal waktu penghinaan ringan itu dilakukan si A tidak sedang berada ditempat umum dan si C pada waktu penghinaan ringan itu dilakukan oleh si A tidak berada di tempat kejadian tersebut.

 

  1. Apabila perbuatan penghinaan ringan itu dilakukan dalam bentuk tertulis atau surat ,maka tulisan atau tersebut haruslah dialamatkan kepada orang yang dihinakan itu

Contoh ilustrasi : Umpamanya Si A menuliskan sepucuk surat dan dialamatakan kepada si ,isi surat tersebut adalah suatu pernyataan si A yang mengatakan bahwa si C adalah asu (anjing),kemudian si B memberitahukan hal tersebut kepada si C ,dan si C melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.Dalam hal ini si tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 karena surat yang berisikan penghinaan terhadap si C yang dibuat oleh si A tidaklah dialamatkan kepada si C. Namun lain halnya apabila surat itu berupa kartupos (tiap orang dapat membacanya),apabila surat yang berisikan penghinaan kepada si C yang dituliskan si A tersebut berbentuk kartupos ( semua orang dapat membacanya) maka si A dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan perbuatan penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 KUHP[22].

Pada perbuatan penghinaan ringan tidaklah harus perbuatan dengan perkataan/kata-kata baik secara lisan ataupun tulisan,namun perbuatan penghinaan ringan bisa juga merupakan suatu perbuatan “aksi” atau melakukan suatu hal tertentu,misalnya perbuatan memegang kepala (seperti yang kita tahu bahwa perbuatan memegang kepala orang lain adalah perbuatan yang tidak sopan bahkan dianggap sebagai perbuatan penghinaan),meludah kepada orang lain,atau bahkan dengan perbuatan melepas jilbab yang dikenakan oleh seorang wanita muslim bisa dianggap sebagai suatu perbuatan pernghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 KUHP.

5) Mengadu Dengan Cara Memfitnah (Lasterlijke Aanklacht)

            Mengadu dengan cara memfitnah sebagaimana dimaksu dalam pasal 317 KUHP  adalah suatu perbuatan kejahatan atas nama baik yang dilakukan dengan cara memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung. Pengaduan atau pemberitahuan yang diajukan itu baik secara tertulis maupun dengan permintaan supaya ditulis ,harus sengaja palsu .Orang itu harus mengetahui benar-benar bahwa apa yang ia adukan pada pembesar itu adalah hal yang tidak benar ;sedang pengaduan itu akan menyerang kehormatan nama baik yang diadukan itu. Pengaduan atau pemberitahuan yang keliru atau kurang betul ( tidak disengaja) tidak dapat dihukum karena tuduhan telah melakukan perbuatan mengadu secara memfitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 317 KUHP.

Pengaduan atau pemberitahuan tertulis yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak menyaratkan penandatanganan tulisan itu ,sehingga menyampaikan surat anonym (surat kaleng ) yang palsu menimbulkan juga kejahatan dalam pasal ini .Memang benar bahwa dengan adanya penandatangan atau penaruhan cap jari pada surat itu memudahkan untuk dapat mengetahui siapakah yang telah dengan sengaja menyampaikan pengaduan atau pemberitahuan palsu itu ,akan tetapi hal tersebut bukanlah elemen dari pasal 317 KUHP.Perbuatan yang merupakan perbuatan mengadu dengan memfitnah dilakukan secara sengaja bukan untuk mengelabui mata pembesar yang berwajib akan tetapi ditujukan untuk menyerang nama baik orang biasa, sehingga dibutuhkan pengaduan dari orang itu untuk menuntut (delik aduan). Apabila perbuatan itu ditujukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu ia menjalankan tugasnya yang sah maka tidak perlu adanya pengaduan (bukan delik aduan).Penarikan pengaduan atau pemberitahuan dalam perbuatan mengadu secara fitnah ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 317 ini ,tidak dapat membebaskan tersangkan dari tuntutan pidana.Pengaduan atau pemberitahuan palsu yang dilakukan tidak dengan maksud menyerang kehormatan atau nama baik ,tidak dapat dikenakan pasal 317 KUHP namun dapat dikenakan pasal 220 KUHP.

6) Tuduhan Secara Memfitnah (Lasterlijke Verdachtmaking)

            Tuduhan secara memfitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 318 KUHP adalah suatu perbuatan kejahatan atas kehormatan yang dilakukan dengan cara sengaja dengan melakukan sesuatu perbuatan ,menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Berbeda dengan perbuatan memfitnah sebagaiamana dimaksud dalam pasal 311 KUHP,perkataan memfitnah disini bukan suatu perbuatan menuduh dengan kata-kata baik secara tertulis maupun lisan bahwa seseorang lain telah melakukan suatu perbuatan tertentu,melainkan namun perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan “aksi” sehingga membuat orang lain menjadi orang yang disalahkan atas suatu perbuatan tertentu . Sebagai contoh dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut :

Umpamanya si A mengambil barang kepunyaan si B ,kemudian ia menaruh barang si B tersebut ke dalam tas si C ,kemudian si B mengetahui bahwa barang tersebut ada di dalam tas si C ,dan si C dipersalahkan karena tuduhan telah melakukan pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362.

Dari ilustrasi diatas dapatlah dilihat dengan perbuatan yang dilakukan si A yakni menaruh barang si B kedalam tas si C menyebabkan si C dipersalahkan atas kasus pencurian,apabila dapat dibuktikan bahwa memang si A lah menaruh barang kepunyaan si B tersebut ke dalam tas si C ,maka si A dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan suatu perbuatan menuduh secara memfitnah.Dalam hal ini disyaratkan bahwa si A mengetahui bahwa barang yang ditaruhnya itu memang bukanlah barang si C,melainkan barang si B,namun apabila pada kenyataanya si A mengira bahwa barang yang dia taruh ke dalam tas si C tersebut adalah barang kepunyaannya si C ,maka si A tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana karena telah melakukan perbutan menuduh secara memfitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 318 KUHP.Dalam hal ini dipersyaratkan juga bahwa sengajanya (niatnya) harus ditujukan supaya orang itu dituduh melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana (peristiwa pidana)[23].

 

Penistaan terhadap Orang yang Sudah Meninggal

Penghinaan ini diatur dalam pasal 320 dan 321 KUHP

Pasal 320 KUHP berbunyi

“Barang siapa melakukan terhadap orang yang sudah meninggal suatu perbuatan yang bersifat menista atau menista dengan surat jika sekiranya ia masih hidup,…”

Unsur-unsurnya adalah:

–          Melakukan perbuatan menista atau menista dengan tulisan

–          Perbuatan itu ditujukan kepada orang yang telah meninggal[24]

Pasal 321 KUHP berbunyi

“Barang siapa menyiaran, mempertunjukkan atau menempelkan surat atau gambar yang isinya menghina atau menista orang yang sudah mati, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui oleh umum, …”

Unsurnya adalah:

–          menyebarluaskan atau menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum atau, menempelkan

–          tulisan atau gambar/lukisan

–          dengan maksud supaya isi tulisan atau gambar itu diketahui oleh umum

–          tulisan atau gambar/lukisan tsb, menghina atau menista orang yang sudah meninggal[25].

 

 

b) Penghinaan Khusus (dalam KUHP)

            Penghinaan khusus sebagaimana dimaksud dalam pembahasan disini adalah suatu bentuk tindak pidana khusus yang dibedakan dengan penghinaan umum namun tetap diatur di dalam KUHP itu sendiri,dibedakan dengan penghinaan umum karena sifat dari objek yang menjadi korban kejahatan atas nama baik tersebut.Penghinaan khusus adalah suatu bentuk kejahatan atas nama baik sama seperti penghinaan umum namun yang membedakan keduanya adalah objek yang menjadi korban kejahatan atas nama baik tersebut ,apabila dalam penghinaan umum yang menjadi objeknya adalah masyarakat pada umumnya yang bersifat perseorangan ,sedangkan pada tindak kejahatan atas nama baik yang bersifat khusus yang menjadi objek yang menjadi korban tindak kejahatan atas nama baik tersebut adalah suatu instansi/lembaga/instansi/golongan atau lain-lain yang tidak bersifat perseorang secara pribadi.Adapun tindak kejahatan atas nama baik yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pembahasan ini oleh KUHP tidaklah diatur secara berurutan dan tidak dalam satu bab oleh karena penyusunan yang dilakukan di dalam KUHP terkait tindakan penghinaan khusus dilakukan bukan dengan melihat perbuatan atau bentuk kejahatan akan tetapi dilihat dari siapa yang menjadi korbannya. Adapun penghinaan khusus yang diatur di dalam KUHP tersebut terdapat berbagai macam antara lain sebagai berikut :

1)      Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden à pasal 134 dan pasal 137 KUHP.

2)      Penghinaan terhadap kepala negara asing àpasal 142 dan pasal 143 KUHP

3)      Penghinaan terhadap segolongan penduduk//kelompok organisasi à pasal 156 dan pasal 157 KUHP.

4)      Penghinaan terhadap pegawai agama à pasal 177 KUHP

5)      Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia à pasal 207 dan pasal 208 KUHP.

 

 

 1) Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden .

            Penghinaan terhadapPresiden dan Wakil Presiden adalah suatu perbuatan kejahatan atas nama baik yang ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam ini perbuatan penghinaan itu haruslah dilakukan dengan sengaja apabila dilakuakan dengan tidak sengaja maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut pasal 134 dan pasal 137.Tidak seperti pada perbuatan penghinaan yang bersifat umum penghinaan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden bukanlah suatu delik aduan ,akan tetapi penghinaan terhadap presiden harus dituntut dengan tidak perlu adanya pengaduan dari yang menghina dalam hal ini adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden.Penghinaan yang dimaksud disini adalah segala macam perbuatan yang sekiranya dapat menyebabkan nama Presiden dan atau wakil Presiden menjadi malu termasuk segala macam penghinaan umum sebagaimana dimaksud dalam bab XIV buku ke II KUHP.

Dalam pasal 134 yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dilakukan secara lisan sedangkan dalam pasal 137 KUHP penghinaan terhadap Presiden dilakukan dengan bentuk tulisan atau gambar.Pada pasal 137 KUHP ini memuat delik penyebaran ,penyebaran berarti mengedarkan sesuatu barang dengan jumlah banyak umpamanya memperbanyak atau mencetak surat selebaran ,majalah,koran-koran,buku-buku,atau gambar dan sebagainya. Kejahatan dalam pasal 137 ini tidak perlu dibuktikan apakah orang yang membuat itu mempunyai sengaja akan menghina atau tidak ,akan tetapi ia sudah dapat dihukum apabila ia tahu akan tulisa dsb,yang bersifat menghina itu dan memang ia ada maksud untuk menyebarkan isi tulisan itu menjadi lebih tersiar lagi.

Namun perlu diingat bahwa penghinaan terhadap kekuasaan itu haruslah ditujukan kepada instansinya/lembaga/institusi/jabatan (ambts) dari Presiden atau Wakil Presiden bukan kepada indivdu yang menjabatnya (ambtsdrager). Apabila penghinaan itu ditujukan kepada ambtsdrager maka pasal penghinaan itu akan masuk kepada pasal penghinaan umum sebagaimana diatur di dalam pasal 310-321 KUHP.

2) Penghinaan Terhadap Kepala Negara Asing 

Penghinaan terhadap kepala negara lain adalah suatu perbuatan kejahatan atas nama baik yang ditujukan kepada raja atau kepala lain dari negara sahabat. Dalam hal ini perbuatan penghinaan itu haruslah dilakukan dengan sengaja apabila dilakuakan dengan tidak sengaja maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut pasal 142 dan pasal 143.Tidak seperti pada perbuatan penghinaan yang bersifat umum penghinaan kepada kepala negara asing  bukanlah suatu delik aduan ,akan tetapi penghinaan terhadap kepala negara asing harus dituntut dengan tidak perlu adanya pengaduan dari korban penghinaan tersebut dalam hal ini adalah kepala negara asing.Penghinaan yang dimaksud disini adalah segala macam perbuatan yang sekiranya dapat menyebabkan nama kepala negara asing menjadi menjadi malu termasuk segala macam penghinaan umum sebagaimana dimaksud dalam bab XIV buku ke II KUHP.

 

 

3) Penghinaan terhadap segolongan penduduk//kelompok organisasi

            Perbuatan penghinaan terhadap segolongan penduduk/kelompok organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 KUHP  adalah salah satu bentuk penghinaan yang dilakukan dengan cara menyatakan di hadapan umum suatu penghinaan terhadap seseuatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia .Golongan-golongan penduduk misalnya orang eropa,tionghoa,jepang,Indonesia (berdasarkan kebangsaan) ,orang Kristen,Islam,Budha ( berdasar agama) orang Batak,Jawa ,Madura (berdasarkan suku bangsa) dan sebagainya[26].

 

4) Penghinaan terhadap pegawai agama

            Penghinaan terhadap pegawai agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 177 KUHP adalah suatu perbuatan kejahatan atas nama baik yang ditujukan kepada pegawai agama (pastor,pendeta,penghulu dll).Perbuatan menghina disini adalah suatu perbuatan mengolok-olokkan seperti perbuatan mengejek,menertawakan dll.

Namun perlu diingat bahwa penghinaan terhadap kekuasaan itu haruslah ditujukan kepada instansinya/lembaga/institusi/jabatan dari pegawai agamanya bukan kepada indivdu yang menjabatnya.Apabila penghinaan itu ditujukan kepada orang individu maka pasal penghinaan itu akan masuk kepada pasal penghinaan umum sebagaimana diatur di dalam pasal 310-321 KUHP

Misalkan ada seorang yang bernama Bapak Tono dia adalah seorang pendeta kemudian ada seorang bernama Budi yang mengatakan kepada para tetangganya bahwa Bapak Tono adalah orang yang tidak pernah menepati janjinya.Dalam hal ini si Budi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 177 KUHP,karena yang dihina disini adalah Bapak Tono secara orang individu dan bukan dihina karena dia adalah seorang pegawai agama atau dalam hal ini adalah pendeta.

 

5) Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia.

            Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 dan pasal 208 KUHP adalah suatu perbuatan penghinaan yang ditujukan kepada kekuasaan yang ada di Indonesia.Pasal ini mejamin alat-alat kekuasaan negara supaya tetap dihormati .Tiap penghinaan terhadap alat-alat negara dapat dihukum menurut pasal 207 KUHP.Kekuasaan yang dimaksud disini adalah alat-alat negara yang sedang menjalan tugas dan fungsinya secara sah ,misalnya Gubernur,Bupati[27] ,polisi dll.

Ada satu contoh tentang penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia ,misalnya kasus yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahmakah Agung Reg.No.10 K/Kr/1964,dalam kasus tersebut seseorang bernama Gandut Bin Djang Alang yang berumur 37 tahun berdomisili di Balikpapan ,pada tanggal 31 agustus 1961 kira-kira jam 12.15 si Gandut tersebut menghina dengan  kata-kata kasar kepada pihak jaksa dan pihak hakim,si Gandut tersebut dimintai pertanggunagjawaban pidana berdasarkan pasal 207 KUHP menurut putusan Pengadilan Negeri Balikpapam tanggal 11 oktober 1961 No 65/1961 Pid. S Trk. Karena telah melakukan penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia.

Dari kasus diatas dapat kita lihat bahwa penghinaan terhadap kekuasaan itu haruslah ditujukan kepada instansinya/lembaga/institusi/jabatan (ambts) dari kekuasaanya bukan kepada indivdu yang menjabatnya (ambtsdrager).Apabila penghinaan itu ditujukan kepada ambtsdrager maka pasal penghinaan itu akan masuk kepada pasal penghinaan umum sebagaimana diatur di dalam pasal 310-321 KUHP.

 

 

3. Pengaturan tentang kejahatan kehormatan dalam lapangan nama baik  di luar KUHP .

        Kejahatan atas nama baik pada saat ini sebenarnya tidak hanya diatur di dalam KUHP saja ,namun diatur juga dalam UU lain misalnya :

a)      UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ,

b)      UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran

 

a) UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ,

            Kejahatan atas nama baik juga diatur di dalam UU ITE yakni dalam pasal 27 ayat 3 dengan rumusan sebagai berikut:

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

b) UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran

             Kejahatan atas nama baik juga diatur dalam UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran yakni dalam pasal 36 ayat 5 dengan rumusan sebagai berikut:

(5).Isi siaran dilarang:

a)      bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau

b)      bohong;

c)      menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan

d)     narkotika dan obat terlarang; atau

e)      mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

4. Percobaan Dalam Kejahatan Atas Kehormatan Dalam Lapangan Nama Baik

Percobaan adalah suatu tindak pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 53  KUHP dengan rumusan sebagai berikut:

“Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman,bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri”.

Percobaan tidaklah diberikan pengertiannya secara harafiah oleh KUHP menurut rumusan yang disebutkan diatas,namun jika dilihat dari kesehariannya kata percobaan dapat diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang memang sudah diawali dengan suatu tindakan yang nyata dan dengan suatu tujuan tertentu namun tidak sampai kepada hal yang dituju itu[28].Adapun yang menjadi unsur suatu tindak pidana percobaan adalah sebagai berikut:

1)      Adanya niat atau kehendak dari si pelaku.

2)      Adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak tersebut.

3)      Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak si pelaku atau bukan karena factor-faktor yang terdapat di dalam diri si pelaku. [29]

Dalam kaitannya dengan tindak pidana penghinaan ,menurut pengamatan saya tidak ada yang namanya tindak pidana percobaan penghinaan,hal ini dapat kita lihat dari sifat dari tindak pidana pecobaan itu sendiri,misalkan dalam tindak pidana percobaan itu adalah suatu tindak pidana yang ditandai dengan adanya tujuan tertentu namun tidak sampai kepada tujuan tersebut,sedangkan dalam tindak pidana penghinaan itu kalaulah seseorang mempunyai niat untuk melakukan tindakan pidana penghinaan itu yakni niat untuk membuat seseorang lain agar merasa malu di depan umum,maka ia tidak akan bisa dihukum atau dimintai pertanggungjawaban pidana kalau hal yang dia lakukan itu nyatanya tidak membuat seorang lain yang dimaksud untuk dihina itu tidak merasa malu. Bukankah suatu tindak pidana penghinaan itu pada umumnya adalah delik aduan kecuali perbuatan penghinaan itu ditujukan kepada seorang pegawai negeri dalam melakukan pekerjaannya yang sah ?, maka apabila seorang yang dihina itu tidak merasa malu atas perbuatan penghinaan yang dilakukan si pelaku penghinaan tersebut maka pastilah atau dengan kata lain si pelaku dalam melakukan tindak pidana penghinaan tersebut tidak sampai pada tujuannya maka pastilah si korban penghinaan tersebut tidak akan mengadukan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib.

Begitu juga pada penghinaan yang ditujukan kepada seorang pegawai negeri yang sedang dalam masa kerjanya yang sah,kalaulah si pelaku mempunyai niat menghina itu berarti si pelaku mempunyai tujuan yakni membuat seorang pegawai merasa malu,apabila tujuan si pelaku itu tidak sampai dalam hal ini perbuatan penghinaan tersebut oleh dibebaskan oleh hakim,maka si pelaku penghinaan tersebut tidaklah bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dasar percobaan penghinaan,karena dengan dibebaskannya seseorang dari tuntutan karena penghinaa pastilah itu dikarenakan hakim menganggap bawah perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan kebebasan berpendapat atau oleh hakim dianggap sebagai suatu perbuatan yang biasa yang bukan merupakan suatu delik sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana untuk itu.

 


 

Bab IV

Penutup

1. Kesimpulan

Secara umum kejahatan atas kehormatan dalam lapangan nama baik yang selanjutnya disebut sebagai kejahatan atas nama baik/kejahatan pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan/tindak pidana (delik) dengan mana seseorang menyerang nama baik seseorang yang biasanya orang yang diserang itu merasa malu karena tindakan si pelaku tersebut.

Dari pengertian diatas dapatlah dikatakan bahwa kejahatan atas nama baik itu memiliki beberapa unsur yakni :

a)      Unsur kesengajaan

b)      Menyerang kehormatan dan nama baik.

c)      Unsur dimuka umum.

Kejahatan pencemaran nama baik secara umum dilihat dari jenisnya terbagi dua, yakni penghinaan umum, dan penghinaan khusus.

Penghinaan khusus menurut penjelasan pasal 310 KUHP oleh R. Soesilo terbagi atas 6 macam, yakni: Menista (Smaad), Menista dengan tulisan (Smaadschrift), Memfitnah (laster),  Penghinaan ringan (Eenvoudige Belediging)

, Mengadu dengan cara memfitnah (Lasterlijke Aanklacht), Tuduhan secara memfitnah  (Lasterlijke Verdachtmaking)

Sedangkan penghinaan khusus, seperti penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, wakil kepala Negara asing, kelompok tertentu, pegawai agama, dan kekuasaan yang ada di Indonesia.

Kejahatan atas nama baik pada saat ini sebenarnya tidak hanya diatur di dalam KUHP saja ,namun diatur juga dalam UU lain misalnya :

a)      UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ,

b)      UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran

            Kesimpulan saya mengenai pembahasan diatas adalah bahwa pengaturan tentang kejahatan atas nama baik perlu utuk diatur untuk menjaga ketertiban umum agar seseorang tidak sembarangan melakukan tindakan yang sekiranya dapat menyebabkan rusaknya nama baik seseorang yang lain.

2. Saran

Menurut saya pasal-pasal yang menyangkut perusakan nama baik ini, kiranya diperlu dikaji ulang,  misalnya pasal 310 KUHP tidak sesuai lagi dengan kehidupan sekarang ini. Hal ini perlu dilakukan agar tidak bertentangan dengan kebebasan berpendapat, dan kiranya juga pasal penghinaan ini tidak bertentangan dengan semangat yang hidup pada masa ini, yakni semangat memberantas korupsi, selain itu, pengaturan pasal ini seharusnya diatur sedemikian rupa sehingga orang-orang tidak menjadi enggan untuk membongkar sesuatu kejahatan yang benar-benar terjadi.

Selain itu saya juga hendak memberikan saran bahwa kiranya dalam tindak pidana penghinaan itu diubah rumusan deliknya dengan setidaknya mempertimbangkan unsur “niat” dari seorang pelaku untuk melakukan tindak pidana penghinaan.Selain itu dalam tindak pidana penghinaan atau dalam hal ini perbuatan menista setidaknya dirumuskan lebih objektif ,maksudnya pengertian menghina disini tidak hanya dalam sudut pandang si korban saja.Misalnya A menuduh si B melakukan suatu perbuatan tertentu kemudian si B merasa terhina akan ucapan si A,menurut saya seharusnya hakim dalam memutuskan kasus tersebut menimbang juga apakah perbuatan yang dituduhkan tersebut memang suatu perbuatan yang hina dimata masyarakat pada umumnya,perbuatan menghina itu kiranya memang dinyatakan sebagai suatu perbuatan menghina bukan hanya karena si korban merasa bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan menghina tapi oleh masyarakat umum juga dianggap sebagai perbuatan menghina.Sehingga dengan demikian perbuatan menghina sebagaimana dimaksud dalam KUHP tersebut dipandang lebih objektif. Hal ini menurut saya penting karena bukankah suatu penghinaan timbul karena adanya pengaruh sudut pandang ketiga ?,hal ini bisa dilihat dari perumusan pasal 310 KUHP tersebut mengenai menista yang mensyaratkan bahwa dalam melakukan suatu perbuatan menista si pelaku harus memiliki niat tersiarnya tuduhan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP dalam merumuskan tindak pidana tersebut menyatakan bahwa suatu perbuatan menghina disini dipengaruhi oleh sudut pandang ketiga.

Menurut Saya rasanya tidaklah adil kalaulah seseorang harus dipidana karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan menghina dalam hal ini adalah perbuatan menista oleh satu orang saja. Misalkan saja seseorang menuduh seorang lain suatu perbuatan yang sebenarnya oleh masyarakat umum adalah suatu perbuatan yang sepele namun menurut si korban itu adalah suatu perbuatan yang tidak sepele,dalam hal ini bisa saja si korban membesar-besarkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku,sehingga apabila si pelaku tetap dihukum karena telah menuduh seseorang karena telah menuduh si korban telah melakukan suatu perbuatan yang sepele menurut masyarakat pada umumnya menurut saya tidaklah adil karena persoalan memidanakan seseorang bukanlah suatu persoalan yang sepele,karena apabila seseorang sudah dipidanakan dalam hal ini masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan pada umumnya oleh masyarakat umum dianggap sebagai orang yang berbahaya,padahal yang dia lakukan adalah suatu perbuatan yang sepele. Saya juga menganggap tidaklah adil apabila si pelaku  sebagaimana mana dimaksud di atas tetap dihukum karena tidaklah sebanding antara dampak yang ditimbulkan si pelaku terhadap si korban dengan  dampak yang ditimbulkan oleh suatu sanksi kepada si pelaku.

Sebagai contoh dari pendapat saya, dapat kita lihat pada kasus Prita Mulyasari yang mengeluh atas pelayanan yang dilakukan oleh suatu RS dalam hal ini adalah RS Omni Internasional Tangerang melalui emailnya yang dia sebarkan kepada teman-temannya.Oleh pihak RS Omni Internasional  hal tersebut adalah suatu penghinaan dan kemudian melaporkan Prita Mulyasari kepada pihak yang berwajiban .Namun hal tersebut oleh masyarakat pada umumnya bukanlah suatu perbuatan penghinaan,hal ini dapat dilihat dari pernyataan sikap masyarakat yang mendukung Prita Mulyasari bahkan oleh beberapa orang melalui jejaring social dibuatkan suatu gerakan “koin untuk Prita” sebagai suatu pernyataan mendukung kepada Prita yang marak beberapa tahun lalu.Hal ini oleh YLKI dinyatakan suatu perbuatan yang membungkam konsumen.

Menurut  masyarakat apabila putusan hakim tetap menetapkan bahwa Prita Mulyasari tetap bersalah karena melakukan penghinaan adalah tidak adil menurut rasa keadilan masyarakat.Dalam hal ini menurut saya suatu perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik seharusnya digantungkan kepada suatu standard kewajaran dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan penghinaan tersebut.Misalnya dalam hubungan konsumen dan produsen adalah hal yang wajar ketika seorang konsumen mengeluh atas produk atau layanan yang dihasilkan oleh seorang produsen tersebut dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang oleh produsen sebagai suatu kalimat-kalimat yang menjelek-jelekkan si produsen.Namun lain halnya apabila ternyata seseorang yang mengeluarkan kalimat-kalimat tersebut bukanlah atau tidak pernah menjadi konsumen dari si produsen tersebut,menurut saya hal tersebut adalah tidak wajar dan dapat dihukum karena melakukan penghinaan apabila memang kalimat-kalimat yang dikeluarkan si pelaku tersebut oleh masyarakat pada umumnya adalah kalimat-kalimat yang menghina.

Selain itu menurut saya juga ada baiknya hakim dalam memutuskan suatu perkara penghinaan ini kiranya tidak terlalu berorientasi kepada doktrin-doktrin yang sudah ada apabila doktrin-doktrin  yang ada itu tidak sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat ataupun rasa keadilan yang dimiliki oleh si hakim ,bukankah seorang hakim itu adalah seorang ahli hukum ? jadi menurut saya hakim pun bisa saja mengeluarkan doktrinnya sendiri dimana doktrin itu sesuai dengan rasa keadilan si hakim dengan demikian asas ex aequo et bono dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan pernyataan YLKI mengenai kasus Prita Mulyasari yang mengatakan bahwa kasus Prita Mulyasari adalah suatu perbuatan yang membungkam konsumen,saya juga memberikan saran ada baiknya perngaturan mengenai tindak pidana penghinaan ini harus diatur ulang sedemikian rupa sehingga tidak membungkam konsumen,bukankah undang-undang tentang konsumen itu dibentuk untuk melindungi konsumen ,bagaimana konsumen bisa terlindungi ketika konsumen itu dinyatakan tidak boleh mengeluh karena terbentuk pasal-pasal penghinaan khususnya yang termuat dalam UU ITE untuk kasus Prita Mulyasari .Saya juga menyarankan bahwa ada baiknya  UU ITE diartikan lagi lebih lanjut karena menurut pengamatan saya dalam UU ITE yang mengatur tentang penghinaan itu saya tidak melihat bahwa UU ITE juga memberlakukan pasal itu kepada badan hukum,dapat kita lihat pada pasal 27 ayat 3 dengan rumusan sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Bukankah pangaturan tentang penghinaan itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 itu adalah suatu tindak pidana khusus,seharusnya suatu tindak pidana khusus itu adalah perpanjangan dari suatu tindak pidana umum,dapat kita lihat dalam KUHP,KUHP tidaklah merumuskan bahwa pasal penghinaan dapat ditujukan pada suatu badan hukum namun hanya dapat ditujukan ke perseorangan saja misalkan dalam pasal 310 ayat 1 KUHP dengan rumusan sebagai berikut :

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu ,dihukum karena menista…”

Dari pasal 310 ayat 1 KUHP tersebut dapat kita lihat bahwa tidak satu kata atau kalimat pun ada tercantum bahwa badan hukum dapat juga ditujukan sebagai korban penghinaan sebagaiamana dimaksud dalam pasal 310 ayat 1 KUHP tersebut,akan tetapi pasal 310 ayat 1 KUHP tersebut dengan jelas menyatakan  bahwa pasal penghinaan itu hanya dapat ditujukan kepada orang perseorangan saja tidak dapat ditujukan kepada badan hukum.Menurut artikel yang tertulis di dalam hukumonline.com dikatakan bahwa badan hukum tidaklah dapat berlindung dibawah pasal 310 ayat 1 KUHP tersebut karena adanya penghinaan terhadap badan hukum tersebut ,lebih lanjut dalam artikel tersebut dikatakan pula bahwa apabila badan hukum ingin berlindung kepada hukum karena penghinaan badan hukum tersebut maka badan hukum tersebut hanya dapat berlindung di ranah hukum perdata saja yakni sesuai dengan pasal 1372 KUHPerdata[30] dengan rumusan sebagai berikut:

“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik…..”

 

Menurut pengamatan saya berdasarkan uraian diatas pasal penghinaan sebagaimana dimaksud di dalam KUHP tidaklah dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi badan hukum untuk berlindung daripada penghinaan terhadap badan hukum tersebut.Sehubungan dengan kasus Prita Mulyasari tersebut seharusnya Prita Mulyasari tidak bisa dikenakan pidana berdasar UU ITE pasal 27 ayat 3 karena UU ITE sendiri tidak menjabarkan lebih lanjut bahwa pasal penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 aya 3 UU ITE itu dapat digunakan juga bagi badan hukum.Oleh karena itu saya menyarankan juga bahwa ada baiknya UU ITE pun direvisi juga atau ditinjau ulang apakah memang pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut dapat digunakan juga bagi badan hukum atau tidak ,agar hukum Indonesia yang mengatur tentang penghinaan ini bisa lebih pasti.

Selain itu saya juga memberikan saran bahwa kiranya  hakim dalam memutuskan suatu perkara mengenai penghinaan juga menimbang suatu standard kewajaran yakni menimbang apakah suatu perbuatan yang diduga sebagai suatu perbuatan penghinaan itu adalah suatu perbuatan yang wajar dilakukan atau tidak. Misalnya dalam hubungan konsumen dan produsen adalah hal yang wajar ketika seorang konsumen mengeluh atas produk atau layanan yang dihasilkan oleh seorang produsen tersebut,oleh karena itu suatu keluhan yang dikeluarkan oleh konsumen kiranya oleh hakim tidak langsung dianggap sebagai suatu perbuatan penghinaan.Misalnya lagi ada seseorang bernama A melihat adanya gerak-gerik yang mencurigakan dari suatu rumah disekitarnya,dimana dia melihat segerombolan orang yang mencurigakan hampir setiap hari berkumpul di rumah tersebut sembari membawa barang-barang yang kiranya tidak wajar dibeli oleh masyarakat umum,kemudian si A melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib bawah si A menuduh rumah tersebut merupakan sarang teroris.Setelah diperiksa oleh pihak berwajib ternyata rumah tersebut bukanlah sarang teroris.Kemudian si pemilik rumah melaporkan si A kepada pihak yang berwajib karena telah melakukan penghinaan kepadanya.Dalam kasus tersebut hakim kiranya menimbang apakah perbuatan yang dilakukan si A adalah suatu perbuatan wajar dilakukan oleh masyarakat pada umumnya,dan kiranya hakim tidak langsung menjustifikasi bahwa si A melakukan suatu perbuatan penghinaan karena bisa saja si A melakukan hal tersebut demi keamanaan daerah tempat tinggalnya karena dia melihat berbagai hal yang mencurigakan dari rumah tersebut dan juga demi ketertiban umum.

 

 

 


 

Daftar Pustaka

R.Soesilo, 1988, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sukabumi, Politeia

Lamintang, 1996,Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,Bandung,Citra Aditya Bakti.

Leden Marpaung,1997,Tindak Pidana Terhadap Kehormatan,Jakarta,Raja Grafindo Persada.

Muhammad Ekaputra;Abdul Khair,2009,Percobaan dan Penyertaan,Medan,USU Press

Putusan Mahmakah Agung Reg.No.10 K/Kr/1964

Hukumonline.com

 

 

 

 

           

 

 


[1] Das sein = apa adanya à berarti bahwa suatu masalah terutama masalah hukum haruslah ditinjau dari hukum yang sudah ada /sudah tercipta (untuk terwujudnya asas legalitas) dan bukan merujuk kepada yang seharusnya menurut masyarakat atau menurut golongan tertentu.

[2] Das sollen = yang seharusnya à maksudnya suatu permasalahan hukum itu seharusnya sesuai dengan keadaan masyarakat (hukum tidak boleh diperlakukan kaku)atau sesuai dengan pendapat masyarakat atau golongan tertentu ,das sollen akan selalu merujuk kepada konsep masyarakat utopis dan digunakan sebagai rujukan untuk membentuk suatu ius constituendum.

[3] Ius constitutum = hukum yang sudah ada

[4] Ius constituendum =hukum yang akan ada

[5] Marpaung, Leden, S.H, tindak pidana terhadap kehormatan, pengertian dan penerapannya.  Pt.RajaGrafindo persada, Jakarta, 1997

[6] Lamintang ,Dasar-dasar hukum pidana Indonesia hal 317.

[7] Bijkomend oogmerk = “dengan maksud”,Lamintang ,Op cit, halaman 317

[8] Legal binding =”mengikat secara hukum”

[10] R.Soesilo,KItab Undang-Undang Hukum Pidana ,halaman 73

[11] Leden Marpaun,Op cit ,halaman 15

[12] .R.Soesilo ,Op cit ,halaman 69

[13] R.Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal 226.

[14] R.Soesilo,Op cit, halaman  225.

[15] Pasal 312 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[16] R.Soesilo,Op cit ,halaman 226

[17] R.Soesilo,op cit,halaman 225

[18] R.Soesilo,op cit halaman 225

[19] .R.Soesilo,Op cit ,halaman 227

[20] R.Soesilo ,Op cit,halaman 228

[21] R.Soesilo ,Op cit ,halaman 228

[22] R.Soesilo,Op cit,halaman 228

[23]R.Soesilo,Op cit,halaman 230

[24] Marpaung, Leden, S.H. tindak pidana terhadap kehormatan, pengertian dan penerapannya. Hal57

[25] Marpaung, Leden, S.H. tindak pidana terhadap kehormatan, pengertian dan penerapannya. Hal57

[26] R.Soesilo,Op cit,halaman 134

[27] Putusan Mahkamah Agung tertanggal 29 november 1938

[28] Muhamad Eka Putra ,Abdul Khair, Percobaan dan Penyertaan,halaman 1

[29]  Muhammad Ekaputra, Abdul Khair,Op cit ,halaman 3

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.